PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Kerja, Kode Etik, dan Lambang Dewan Jaminan Sosial Nasional

PERBAN Nomor 3 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan ini yang dimaksud dengan: 1. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 2. Sistem Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat SJSN adalah suatu tata cara penyelenggaraan program Jaminan Sosial oleh beberapa badan penyelenggara Jaminan Sosial. 3. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk membantu PRESIDEN dalam perumusan Kebijakan Umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN. 4. Anggota DJSN adalah seseorang yang diangkat oleh PRESIDEN Republik INDONESIA untuk menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang DJSN dalam masa jabatan yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA. 5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk dengan UNDANG-UNDANG untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial. 6. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disebut RKAT adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja dan Rencana Strategis dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 7. Komisi DJSN adalah kelompok yang terdiri atas beberapa Anggota DJSN yang diberikan pendelegasian tugas untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang DJSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 8. Tim Ad Hoc DJSN adalah panitia yang dibentuk oleh DJSN untuk menangani hal-hal khusus yang melibatkan lebih dari 1 (satu) Komisi untuk masa tugas yang ditetapkan oleh DJSN. 9. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah, pemerintah daerah, DJSN, BPJS, Peserta, pengawas eksternal BPJS, organisasi profesi atau lembaga yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Jaminan Sosial, para ahli, kalangan perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat yang memiliki komitmen dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial. 10. Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat Monev adalah serangkaian kegiatan untuk memantau, mengamati, memetakan, serta menilai dan mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan penyelenggaraan program Jaminan Sosial. 11. Pengawasan terhadap BPJS adalah serangkaian kegiatan untuk mengontrol dan memverifikasi penyelenggaraan tugas BPJS dengan tujuan agar BPJS melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Jaminan Sosial. 12. Kode Etik DJSN adalah norma dan asas mengenai kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Anggota DJSN dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang DJSN. 13. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 14. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS, RENCANA KERJA, DAN ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Rencana Strategis DJSN (Renstra DJSN) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di bidang Jaminan Sosial. (2) Renstra DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah RPJMN ditetapkan dengan Peraturan PRESIDEN.

Pasal 6

Koreksi

RKAT DJSN sebagai penjabaran Renstra DJSN ditetapkan dengan Keputusan DJSN setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat 31 Desember tahun berjalan untuk tahun berikutnya.

Pasal 7

Pasal 8

(1) Sekretariat DJSN menyampaikan naskah awal Renstra DJSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kepada Anggota DJSN paling lambat 1 (satu) bulan setelah RPJPMN ditetapkan dengan Peraturan PRESIDEN. (2) Sidang Pleno DJSN dapat membentuk Tim Ad Hoc untuk membahas naskah awal Renstra DJSN dan menyiapkan rancangan Keputusan DJSN tentang Renstra DJSN. (3) Tim Ad Hoc melaporkan Rancangan Keputusan DJSN tentang Renstra DJSN kepada Sidang Pleno DJSN untuk disahkan menjadi Keputusan DJSN. (4) DJSN melaporkan Keputusan DJSN tentang Renstra DJSN kepada PRESIDEN paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 9

(1) Sebagai tindak lanjut penetapan Renstra DJSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Sekretariat DJSN menyusun RKAT DJSN dengan memperhatikan masukan dari Anggota DJSN dan/atau Komisi DJSN. (2) Rancangan RKAT DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam penyusunan RKAT DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DJSN dapat mengikutsertakan tenaga ahli. (4) Sekretariat DJSN melaporkan Rancangan RKAT DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Anggota DJSN. (5) Anggota DJSN membahas Rancangan RKAT DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Sidang Pleno DJSN. (6) Sidang Pleno DJSN dapat membentuk Tim Ad Hoc untuk membahas Rancangan RKAT DJSN dan menyiapkan rancangan Keputusan DJSN tentang RKAT DJSN. (7) Tim Ad Hoc melaporkan Rancangan RKAT DJSN kepada Sidang Pleno DJSN untuk disahkan menjadi Keputusan DJSN. (8) DJSN menyampaikan RKAT DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Menteri Keuangan untuk dicantumkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 10

(1) Kebutuhan Anggaran Operasional DJSN untuk 1 (satu) tahun berjalan ditetapkan dalam Sidang Pleno DJSN paling lambat bulan Juli tahun berjalan. (2) Sekretariat DJSN menyusun Rencana Awal Anggaran Operasional DJSN dan Sekretariat DJSN dengan memperhatikan masukan dari Anggota DJSN dan/atau Komisi DJSN. (3) Sekretariat DJSN melaporkan kebutuhan anggaran operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sidang Pleno DJSN paling lambat pada bulan Juni tahun berjalan. (4) Berdasarkan kebutuhan anggaran operasional DJSN dan laporan Sekretariat DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3), DJSN menyelenggarakan Sidang Pleno untuk MEMUTUSKAN Rancangan Anggaran Operasional DJSN. (5) DJSN menyampaikan Rencana Anggaran Operasional DJSN kepada Menteri Keuangan untuk dicantumkan dalam RAPBN tahun berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Evaluasi pelaksanaan Renstra DJSN dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode masa Renstra DJSN. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mengadakan penyesuaian Renstra DJSN.

Pasal 12

(1) Evaluasi pelaksanaan RKAT DJSN dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Kerja DJSN. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mengadakan penyesuaian RKAT DJSN.

BAB Kedua

Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis DJSN

Pasal 7

Koreksi

(1) Sekretariat DJSN menyiapkan naskah awal Renstra DJSN sebagai penjabaran dari visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan DJSN dalam penyelenggaraan SJSN dengan memperhatikan masukan dari Anggota DJSN dan/atau Komisi DJSN. (2) Penyusunan naskah awal Renstra DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. persiapan penyusunan Renstra; b. identifikasi kondisi umum, potensi dan permasalahan yang dihadapi DJSN dalam penyelenggaraan SJSN; c. penyusunan visi dan misi DJSN; d. penyusunan tujuan dan sasaran strategis DJSN; e. penyusunan arah kebijakan dan strategi DJSN dalam penyelenggaraan SJSN; f. penyusunan program dan kegiatan DJSN; dan g. penyusunan target dan pendanaan DJSN. (3) Dalam penyusunan naskah awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DJSN dapat mengikutsertakan tenaga ahli. (4) Dalam tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Sekretariat DJSN mengidentifikasi isu strategis, legalitas, kapasitas organisasi, data dan informasi yang bersumber dari hasil kajian dan penelitian, hasil monitoring dan evaluasi, laporan pertangungjawaban DJSN kepada PRESIDEN, dan laporan BPJS. (5) Dalam tahapan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Sekretariat DJSN melakukan analisa terhadap kapasitas kelembagaan, tantangan lembaga, harapan, dan aspirasi pemangku kepentingan. (6) Harapan dan aspirasi pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh melalui penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional DJSN dan kunjungan lapangan untuk Monev penyelenggaraan program Jaminan Sosial. (7) Dalam tahapan penyusunan visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Sekretariat DJSN merumuskan visi dan misi yang akan dicapai oleh DJSN dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. (8) Dalam tahapan penyusunan tujuan dan sasaran strategis DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Sekretariat DJSN merumuskan secara jelas dan terukur tujuan dan sasaran strategis DJSN serta dilengkapi dengan target kinerja untuk mewujudkan visi dan misi DJSN. (9) Dalam tahapan penyusunan arah kebijakan dan strategi DJSN dalam penyelenggaraan SJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Sekretariat DJSN merumuskan program prioritas untuk memecahkan tantangan utama yang dihadapi DJSN dalam penyelenggaraan SJSN. (10) Dalam tahapan penyusunan program dan kegiatan DJSN dalam penyelenggaraan SJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, Sekretariat DJSN menguraikan dengan rinci program indikatif dan kegiatan prioritas DJSN. (11) Dalam tahapan penyusunan target dan pendanaan DJSN dalam penyelenggaraan SJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, Sekretariat DJSN menyusun indikator dan target kinerja serta pendanaannya. (12) Penyusunan Renstra DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh salah satu anggota DJSN yang ditunjuk.

Pasal 8

(1) Sekretariat DJSN menyampaikan naskah awal Renstra DJSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kepada Anggota DJSN paling lambat 1 (satu) bulan setelah RPJPMN ditetapkan dengan Peraturan PRESIDEN. (2) Sidang Pleno DJSN dapat membentuk Tim Ad Hoc untuk membahas naskah awal Renstra DJSN dan menyiapkan rancangan Keputusan DJSN tentang Renstra DJSN. (3) Tim Ad Hoc melaporkan Rancangan Keputusan DJSN tentang Renstra DJSN kepada Sidang Pleno DJSN untuk disahkan menjadi Keputusan DJSN. (4) DJSN melaporkan Keputusan DJSN tentang Renstra DJSN kepada PRESIDEN paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB Ketiga

Tata Cara Penyusunan RKAT DJSN

Pasal 9

Koreksi

(1) Sebagai tindak lanjut penetapan Renstra DJSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Sekretariat DJSN menyusun RKAT DJSN dengan memperhatikan masukan dari Anggota DJSN dan/atau Komisi DJSN. (2) Rancangan RKAT DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam penyusunan RKAT DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DJSN dapat mengikutsertakan tenaga ahli. (4) Sekretariat DJSN melaporkan Rancangan RKAT DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Anggota DJSN. (5) Anggota DJSN membahas Rancangan RKAT DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Sidang Pleno DJSN. (6) Sidang Pleno DJSN dapat membentuk Tim Ad Hoc untuk membahas Rancangan RKAT DJSN dan menyiapkan rancangan Keputusan DJSN tentang RKAT DJSN. (7) Tim Ad Hoc melaporkan Rancangan RKAT DJSN kepada Sidang Pleno DJSN untuk disahkan menjadi Keputusan DJSN. (8) DJSN menyampaikan RKAT DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Menteri Keuangan untuk dicantumkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 10

(1) Kebutuhan Anggaran Operasional DJSN untuk 1 (satu) tahun berjalan ditetapkan dalam Sidang Pleno DJSN paling lambat bulan Juli tahun berjalan. (2) Sekretariat DJSN menyusun Rencana Awal Anggaran Operasional DJSN dan Sekretariat DJSN dengan memperhatikan masukan dari Anggota DJSN dan/atau Komisi DJSN. (3) Sekretariat DJSN melaporkan kebutuhan anggaran operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sidang Pleno DJSN paling lambat pada bulan Juni tahun berjalan. (4) Berdasarkan kebutuhan anggaran operasional DJSN dan laporan Sekretariat DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3), DJSN menyelenggarakan Sidang Pleno untuk MEMUTUSKAN Rancangan Anggaran Operasional DJSN. (5) DJSN menyampaikan Rencana Anggaran Operasional DJSN kepada Menteri Keuangan untuk dicantumkan dalam RAPBN tahun berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN FUNGSI DJSN

Pasal 13

Koreksi

Rumusan Kebijakan Umum DJSN dituangkan dalam bentuk: a. Peraturan DJSN; b. Surat Edaran DJSN; dan c. Rekomendasi DJSN.

Pasal 14

Koreksi

(1) Peraturan DJSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dirumuskan untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan peran DJSN lainnya dalam penyelenggaraan SJSN. (2) Surat Edaran DJSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan kebijakan DJSN yang ditujukan kepada BPJS untuk pengawasan terhadap BPJS. (3) Rekomendasi DJSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan: a. hasil rumusan tentang substansi muatan rancangan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan SJSN; b. hasil sinkronisasi penyelenggaraan SJSN; c. kebijakan DJSN untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan program Jaminan Sosial; d. hasil monitoring dan evaluasi DJSN terhadap penyelenggaraan program Jaminan Sosial; dan e. hasil pengawasan DJSN terhadap BPJS.

Pasal 15

(1) Rekomendasi DJSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, dan huruf b disampaikan kepada kementerian/lembaga terkait yang menjadi pemrakarsa dalam penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan SJSN dan/atau BPJS. (2) Dalam penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan SJSN, kementerian/lembaga yang menjadi pemrakarsa dan/atau BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan rekomendasi DJSN. (3) Rekomendasi DJSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c disampaikan kepada kementerian/lembaga terkait dan/atau BPJS untuk dilaksanakan dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial. (4) Rekomendasi DJSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d dan huruf e disampaikan kepada BPJS untuk ditindaklanjuti. (5) Dalam hal rekomendasi DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan oleh BPJS, DJSN melaporkan kepada PRESIDEN.

Pasal 16

Sinkronisasi penyelenggaraan SJSN meliputi: a. sinkronisasi seluruh peraturan perundang-undangan pelaksanaan SJSN dan/atau peraturan perundang- undangan yang terkait dengan penyelenggaraan SJSN; b. sinkronisasi peraturan kementerian/lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan SJSN dengan asas dan prinsip- prinsip SJSN; c. sinkronisasi peraturan dan kebijakan BPJS dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial dengan peraturan pelaksanaan SJSN dan dengan asas serta prinsip-prinsip SJSN; dan d. sinkronisasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

Pasal 17

(1) Sinkronisasi peraturan perundang-undangan penyelenggaraan SJSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan secara: a. vertikal; dan b. horizontal. (2) Dalam pelaksanaan sinkronisasi horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, DJSN menyelaraskan dan menyerasikan seluruh peraturan perundang-undangan penyelenggaraan SJSN dan/atau peraturan perundang- undangan terkait yang sederajat.

Pasal 18

(1) Dalam pelaksanaan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, DJSN melakukan: a. telaahan terhadap rancangan peraturan pelaksanaan UU BPJS dan UU SJSN; dan b. kaji ulang terhadap UU SJSN, UU BPJS beserta peraturan pelaksanaannya. (2) Rancangan peraturan dan peraturan pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Peraturan dan/atau Rancangan PERATURAN PEMERINTAH; b. Peraturan dan/atau Rancangan Peraturan PRESIDEN; c. Peraturan dan/atau Rancangan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga; dan d. Peraturan dan/atau Rancangan Peraturan BPJS. (3) Dalam hal terdapat rancangan peraturan atau peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak selaras, secara vertikal dan/atau secara horizontal, DJSN melakukan sinkronisasi. (4) Hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk rekomendasi DJSN. (5) DJSN menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada kementerian/lembaga terkait dan/atau BPJS. (6) Kementerian/lembaga terkait dan/atau BPJS melaksanakan rekomendasi DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan melakukan penyesuaian terhadap rancangan peraturan atau peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (7) DJSN memantau proses penyesuaian rancangan peraturan dan/atau peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (8) Penetapan kebijakan BPJS tentang penyelenggaraan program Jaminan Sosial dikoordinasikan dengan DJSN.

Pasal 19

(1) Dalam pelaksanaan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dan huruf c, DJSN melakukan: a. telaahan kesesuaian antara Peraturan kementerian/lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan SJSN dengan asas dan prinsip- prinsip SJSN; dan b. telaahan kesesuaian antara peraturan dan kebijakan BPJS dengan asas dan prinsip-prinsip SJSN. (2) Dalam hal terdapat Peraturan kementerian/lembaga dan/atau peraturan serta kebijakan BPJS yang tidak sesuai dengan asas dan prinsip SJSN, DJSN melakukan sinkronisasi. (3) Hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk rekomendasi DJSN. (4) DJSN menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada kementerian/lembaga terkait atau BPJS. (5) Kementerian/lembaga melaksanakan rekomendasi DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan penyesuaian regulasi. (6) BPJS wajib menindaklanjuti rekomendasi DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan melakukan penyesuain peraturan dan kebijakan BPJS. (7) DJSN memantau penyesuaian regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan peraturan serta kebijakan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 20

Dalam menjalankan fungsi sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19, DJSN berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 21

(1) DJSN melakukan telaahan dan/atau kajian terhadap peraturan perundang-undangan diluar SJSN yang terkait dengan penyelenggaraan SJSN. (2) Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sinkron dengan penyelenggaraan SJSN, DJSN berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

BAB Ketiga

Tata Cara Sinkronisasi Penyelenggaraan SJSN

Pasal 16

Koreksi

Sinkronisasi penyelenggaraan SJSN meliputi: a. sinkronisasi seluruh peraturan perundang-undangan pelaksanaan SJSN dan/atau peraturan perundang- undangan yang terkait dengan penyelenggaraan SJSN; b. sinkronisasi peraturan kementerian/lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan SJSN dengan asas dan prinsip- prinsip SJSN; c. sinkronisasi peraturan dan kebijakan BPJS dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial dengan peraturan pelaksanaan SJSN dan dengan asas serta prinsip-prinsip SJSN; dan d. sinkronisasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

Pasal 17

(1) Sinkronisasi peraturan perundang-undangan penyelenggaraan SJSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan secara: a. vertikal; dan b. horizontal. (2) Dalam pelaksanaan sinkronisasi horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, DJSN menyelaraskan dan menyerasikan seluruh peraturan perundang-undangan penyelenggaraan SJSN dan/atau peraturan perundang- undangan terkait yang sederajat.

Pasal 18

(1) Dalam pelaksanaan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, DJSN melakukan: a. telaahan terhadap rancangan peraturan pelaksanaan UU BPJS dan UU SJSN; dan b. kaji ulang terhadap UU SJSN, UU BPJS beserta peraturan pelaksanaannya. (2) Rancangan peraturan dan peraturan pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Peraturan dan/atau Rancangan PERATURAN PEMERINTAH; b. Peraturan dan/atau Rancangan Peraturan PRESIDEN; c. Peraturan dan/atau Rancangan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga; dan d. Peraturan dan/atau Rancangan Peraturan BPJS. (3) Dalam hal terdapat rancangan peraturan atau peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak selaras, secara vertikal dan/atau secara horizontal, DJSN melakukan sinkronisasi. (4) Hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk rekomendasi DJSN. (5) DJSN menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada kementerian/lembaga terkait dan/atau BPJS. (6) Kementerian/lembaga terkait dan/atau BPJS melaksanakan rekomendasi DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan melakukan penyesuaian terhadap rancangan peraturan atau peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (7) DJSN memantau proses penyesuaian rancangan peraturan dan/atau peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (8) Penetapan kebijakan BPJS tentang penyelenggaraan program Jaminan Sosial dikoordinasikan dengan DJSN.

Pasal 19

(1) Dalam pelaksanaan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dan huruf c, DJSN melakukan: a. telaahan kesesuaian antara Peraturan kementerian/lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan SJSN dengan asas dan prinsip- prinsip SJSN; dan b. telaahan kesesuaian antara peraturan dan kebijakan BPJS dengan asas dan prinsip-prinsip SJSN. (2) Dalam hal terdapat Peraturan kementerian/lembaga dan/atau peraturan serta kebijakan BPJS yang tidak sesuai dengan asas dan prinsip SJSN, DJSN melakukan sinkronisasi. (3) Hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk rekomendasi DJSN. (4) DJSN menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada kementerian/lembaga terkait atau BPJS. (5) Kementerian/lembaga melaksanakan rekomendasi DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan penyesuaian regulasi. (6) BPJS wajib menindaklanjuti rekomendasi DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan melakukan penyesuain peraturan dan kebijakan BPJS. (7) DJSN memantau penyesuaian regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan peraturan serta kebijakan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 20

Dalam menjalankan fungsi sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19, DJSN berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 21

(1) DJSN melakukan telaahan dan/atau kajian terhadap peraturan perundang-undangan diluar SJSN yang terkait dengan penyelenggaraan SJSN. (2) Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sinkron dengan penyelenggaraan SJSN, DJSN berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DJSN

Pasal 22

Koreksi

(1) Dalam rangka perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN, DJSN melakukan kajian dan penelitian. (2) Kajian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyesuaian masa transisi dalam hal terjadi perubahan kebijakan atau peraturan perundang- undangan; b. standar operasional dan prosedur BPJS; c. besaran iuran; d. manfaat; e. perluasan program; f. pemenuhan hak peserta; g. kewajiban BPJS; dan h. masalah-masalah aktual. (3) Dalam melaksanakan kajian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satuan kerja di lingkungan Sekretariat DJSN dapat bekerja sama dengan lembaga donor. (4) Proses pengadaan dapat dilaksanakan melalui pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 23

(1) Kebijakan investasi dimaksudkan untuk pengembangan aset Dana Jaminan Sosial. (2) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk investasi yang dikembangkan melalui penempatannya pada instrumen investasi dalam negeri. (3) Penempatan pada instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memerhatikan prinsip kehati-hatian, optimalisasi hasil, keamanan dana, dan transparansi. (4) DJSN mengusulkan kebijakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara sebagai berikut: a. DJSN melaksanakan kajian dan penelitian untuk memilih instrumen investasi dalam negeri yang layak untuk pengembangan Dana Jaminan Sosial; b. untuk memilih instrumen investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sidang Pleno DJSN menugaskan Komisi DJSN sesuai dengan bidang tugasnya; c. Komisi Kebijakan DJSN melaporkan hasil kajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Sidang Pleno DJSN untuk diputuskan; dan a. DJSN mengusulkan kebijakan investasi Dana Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada PRESIDEN.

Pasal 24

(1) DJSN melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperoleh data dan informasi yang dipergunakan untuk menghitung besaran Anggaran Jaminan Sosial bagi Penerima Bantuan Iuran. (2) DJSN melakukan kajian terhadap data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan untuk menghitung besaran Anggaran Jaminan Sosial bagi Penerima Bantuan Iuran. (3) Untuk menghitung besaran Anggaran Jaminan Sosial bagi Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sidang Pleno DJSN menugaskan Komisi DJSN sesuai dengan bidang tugasnya. (4) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengundang ahli, perguruan tinggi, dan/atau pemangku kepentingan yang terkait dengan Penerima Bantuan Iuran untuk didengar pendapatnya. (5) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memuat usulan Anggaran Jaminan Sosial bagi Penerima Bantuan Iuran beserta alasannya kepada Sidang Pleno DJSN. (6) Sidang Pleno DJSN MEMUTUSKAN usulan Anggaran Jaminan Sosial bagi Penerima Bantuan Iuran. (7) Usulan Anggaran Jaminan Sosial bagi Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada PRESIDEN.

Pasal 25

(1) DJSN dapat meminta BPJS untuk menyampaikan usulan dana operasional BPJS. (2) DJSN melakukan kajian usulan dana operasional BPJS dengan berbagai pertimbangan. (3) DJSN dapat meminta BPJS untuk menyampaikan penjelasan atas usulan dana operasional BPJS. (4) Dalam melakukan kajian atas usulan dana operasional BPJS, DJSN meminta pendapat dari tenaga ahli DJSN. (5) Sidang Pleno DJSN MEMUTUSKAN untuk MENETAPKAN pendapat DJSN atas usulan dana operasional BPJS. (6) DJSN menyampaikan usulan dana operasional kepada Pemerintah.

BAB 2

Ruang Lingkup Pengawasan

Pasal 29

Koreksi

Ruang lingkup pengawasan meliputi: a. penerimaan pendaftaran peserta; b. pemungutan dan pengumpulan iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja; c. penerimaan Bantuan Iuran dari Pemerintah; d. pengelolaan Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta; e. pengumpulan dan pengelolaan data Peserta program Jaminan Sosial; f. pembayaran atau pemberian Manfaat dan/atau pembiayaan pelayanan kesehatan kepada seluruh Peserta dan/atau anggota keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/ program Jaminan Sosial; g. pemberian informasi kepada Peserta mengenai: 1) hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku; 2) prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya; 3) saldo Jaminan Hari Tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 4) informasi kepada masyarakat melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya. h. penagihan pembayaran iuran; i. pengembangan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta melalui penempatan Dana Jaminan Sosial dan/atau aset BPJS untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang, dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil yang memadai; j. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. pembuatan kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah; l. pembuatan atau penghentian kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan; m. pengenaan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya; n. pelaporan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; o. pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial; p. pemberian nomor identitas tunggal kepada Peserta; q. pembentukan cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria yang lazim dan berlaku umum; r. pelaksanaan pembukuan sesuai dengan standar aktuaria yang berlaku dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial; dan/atau s. pelaporan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada PRESIDEN dengan tembusan kepada DJSN.

Pasal 30

Pengawasan oleh DJSN dilaksanakan secara: a. langsung; dan b. tidak langsung.

(1) Sekretariat DJSN menyiapkan naskah awal Renstra DJSN sebagai penjabaran dari visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan DJSN dalam penyelenggaraan SJSN dengan memperhatikan masukan dari Anggota DJSN dan/atau Komisi DJSN. (2) Penyusunan naskah awal Renstra DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. persiapan penyusunan Renstra; b. identifikasi kondisi umum, potensi dan permasalahan yang dihadapi DJSN dalam penyelenggaraan SJSN; c. penyusunan visi dan misi DJSN; d. penyusunan tujuan dan sasaran strategis DJSN; e. penyusunan arah kebijakan dan strategi DJSN dalam penyelenggaraan SJSN; f. penyusunan program dan kegiatan DJSN; dan g. penyusunan target dan pendanaan DJSN. (3) Dalam penyusunan naskah awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DJSN dapat mengikutsertakan tenaga ahli. (4) Dalam tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Sekretariat DJSN mengidentifikasi isu strategis, legalitas, kapasitas organisasi, data dan informasi yang bersumber dari hasil kajian dan penelitian, hasil monitoring dan evaluasi, laporan pertangungjawaban DJSN kepada PRESIDEN, dan laporan BPJS. (5) Dalam tahapan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Sekretariat DJSN melakukan analisa terhadap kapasitas kelembagaan, tantangan lembaga, harapan, dan aspirasi pemangku kepentingan. (6) Harapan dan aspirasi pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh melalui penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional DJSN dan kunjungan lapangan untuk Monev penyelenggaraan program Jaminan Sosial. (7) Dalam tahapan penyusunan visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Sekretariat DJSN merumuskan visi dan misi yang akan dicapai oleh DJSN dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. (8) Dalam tahapan penyusunan tujuan dan sasaran strategis DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Sekretariat DJSN merumuskan secara jelas dan terukur tujuan dan sasaran strategis DJSN serta dilengkapi dengan target kinerja untuk mewujudkan visi dan misi DJSN. (9) Dalam tahapan penyusunan arah kebijakan dan strategi DJSN dalam penyelenggaraan SJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Sekretariat DJSN merumuskan program prioritas untuk memecahkan tantangan utama yang dihadapi DJSN dalam penyelenggaraan SJSN. (10) Dalam tahapan penyusunan program dan kegiatan DJSN dalam penyelenggaraan SJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, Sekretariat DJSN menguraikan dengan rinci program indikatif dan kegiatan prioritas DJSN. (11) Dalam tahapan penyusunan target dan pendanaan DJSN dalam penyelenggaraan SJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, Sekretariat DJSN menyusun indikator dan target kinerja serta pendanaannya. (12) Penyusunan Renstra DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh salah satu anggota DJSN yang ditunjuk.

Ruang lingkup pengawasan meliputi: a. penerimaan pendaftaran peserta; b. pemungutan dan pengumpulan iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja; c. penerimaan Bantuan Iuran dari Pemerintah; d. pengelolaan Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta; e. pengumpulan dan pengelolaan data Peserta program Jaminan Sosial; f. pembayaran atau pemberian Manfaat dan/atau pembiayaan pelayanan kesehatan kepada seluruh Peserta dan/atau anggota keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/ program Jaminan Sosial; g. pemberian informasi kepada Peserta mengenai: 1) hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku; 2) prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya; 3) saldo Jaminan Hari Tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 4) informasi kepada masyarakat melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya. h. penagihan pembayaran iuran; i. pengembangan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta melalui penempatan Dana Jaminan Sosial dan/atau aset BPJS untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang, dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil yang memadai; j. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. pembuatan kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah; l. pembuatan atau penghentian kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan; m. pengenaan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya; n. pelaporan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; o. pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial; p. pemberian nomor identitas tunggal kepada Peserta; q. pembentukan cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria yang lazim dan berlaku umum; r. pelaksanaan pembukuan sesuai dengan standar aktuaria yang berlaku dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial; dan/atau s. pelaporan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada PRESIDEN dengan tembusan kepada DJSN.

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Kerja, Kode Etik, dan Lambang Dewan Jaminan Sosial Nasional

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 22

BAB Kedua

Pasal 23

BAB Ketiga

Pasal 24

BAB Keempat

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 26

BAB Kedua

Pasal 27

Pasal 28

BAB 1

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB 2

Pasal 29

Pasal 30

BAB 3