PERBAN

Peraturan Badan Nomor 23 Tahun 2022 tentang PROGRAM AKUISISI PENGETAHUAN LOKAL

PERBAN Nomor 23 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PENYELENGGARAAN PROGRAM AKUISISI PENGETAHUAN LOKAL

Pasal 3

Koreksi

(1) BRIN mengakuisisi Buku atau Audiovisual yang memuat Pengetahuan Lokal melalui program akuisisi Pengetahuan Lokal. (2) Program akuisisi Pengetahuan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi. (3) Program akuisisi Pengetahuan Lokal sebagaimana dimaksud pada (1) dilaksanakan melalui: a. pengusulan; b. penyeleksian administrasi; c. penilaian; d. penetapan penerima insentif; e. penandatangan perjanjian; dan f. pengunggahan dalam kanal publik.

Pasal 4

Program akuisisi Pengetahuan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diusulkan oleh: a. Periset; b. akademisi; c. mahasiswa atau pelajar; d. kreator, komunitas, atau penggiat kemasyarakatan dan kebudayaan; atau e. masyarakat umum.

Pasal 5

(1) Pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengajukan usulan melalui sistem elektronik dilengkapi dengan dokumen: a. Buku atau Audiovisual; dan b. surat pernyataan yang berisi bebas plagiarisme dan persetujuan Penerbit terhadap Buku atau Audiovisual yang pernah diterbitkan. (2) Buku atau Audiovisual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diakuisisi oleh BRIN meliputi: a. Buku atau Audiovisual yang belum dipublikasikan; dan b. Buku atau Audiovisual yang sudah dipublikasikan. (3) Buku atau Audiovisual yang sudah dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b perlu mendapat persetujuan tertulis dari Penerbit yang terafiliasi atau pihak lainnya yang terkait.

Pasal 6

Pengetahuan Lokal yang termuat dalam Buku atau Audiovisual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa: a. pelestarian, konservasi, dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam; b. hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. petuah, nilai, norma, kepercayaan, dan berbagai pengetahuan dalam masyarakat; d. pelestarian kebudayaan dan kesenian, seperti tarian, musik, lukisan, tuturan, dan patung; dan/atau e. praktik pemanfaatan, penggunaan, dan pengembangan berbagai pengetahuan dan sumber daya dalam wujud arsitektur bangunan dan pertanian.

Pasal 7

(1) Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi MENETAPKAN editor akuisisi untuk melaksanakan penyeleksian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b. (2) Editor akuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari internal Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang. (3) Penyeleksian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memverifikasi kelengkapan dokumen usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak usulan diterima. (4) Editor akuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. MENETAPKAN Pengusul yang lolos seleksi administrasi; dan b. mengusulkan tim penilai.

Pasal 8

(1) Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi membentuk tim penilai berdasarkan rekomendasi editor akuisisi untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c terhadap Buku atau Audiovisual yang telah memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. memiliki kredibilitas dan integritas; b. mempunyai keahlian dan kemampuan ilmiah untuk menilai substansi Buku atau Audiovisual; dan c. bersedia menjaga kerahasiaan Kekayaan Intelektual. (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang untuk menilai 1 (satu) Buku atau Audiovisual. (4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pakar sesuai dengan substansi Buku atau Audiovisual yang dinilai.

Pasal 9

(1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas: a. memberikan penilaian terhadap usulan Buku atau Audiovisual yang telah lolos seleksi administrasi; dan b. memberikan rekomendasi calon penerima insentif melalui hasil penilaian kepada Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi. (2) Penilaian yang dilakukan oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek legalitas, orisinalitas, dan kualitas karya. (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh tim penilai kepada Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi.

Pasal 10

(1) Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi MENETAPKAN penerima insentif program akuisisi Pengetahuan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d berdasarkan rekomendasi penilaian dari tim penilai sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 9 ayat (3). (2) Penerima insentif program akuisisi Pengetahuan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem informasi.

Pasal 11

(1) Apabila penerima insentif program akuisisi Pengetahuan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terbukti melanggar ketentuan plagiarisme dikenakan sanksi sebagai berikut: a. pencabutan status sebagai penerima insentif program akuisisi Pengetahuan Lokal; b. pencabutan hak penyebarluasan terhadap akuisisi Buku atau Audiovisual yang terpilih; dan c. wajib mengembalikan insentif yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pencabutan status sebagai penerima insentif program akuisisi Pengetahuan Lokal dan pencabutan hak penyebarluasan terhadap akuisisi Buku atau Audiovisual yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi.

Pasal 12

(1) Penerima insentif program akuisisi Pengetahuan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus menandatangani perjanjian program akuisisi Pengetahuan Lokal. (2) Perjanjian program akuisisi Pengetahuan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani antara Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi dengan penerima insentif dan/atau Penerbit.

Pasal 13

(1) Penerima insentif program akuisisi Pengetahuan Lokal yang telah menandatangani perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berhak mendapatkan insentif program akuisisi Pengetahuan Lokal. (2) Insentif program akuisisi Pengetahuan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan jenis kategori Buku atau Audiovisual. (3) Besaran insentif untuk setiap jenis kategori Buku atau Audiovisual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang keuangan negara. (4) Insentif program akuisisi Pengetahuan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan pada bagian anggaran BRIN dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi mengunggah Buku atau Audiovisual yang terpilih ke dalam kanal publik yang dikelola BRIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f untuk dimanfaatkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 15

Panduan penyelenggaraan program akuisisi Pengetahuan Lokal dikeluarkan oleh Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi

Peraturan Badan Nomor 23 Tahun 2022 tentang PROGRAM AKUISISI PENGETAHUAN LOKAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB III

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

BAB V

Pasal 21