PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kelompok Ahli di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

PERBAN Nomor 2 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. 2. Pimpinan adalah Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala BPIP. 3. Dewan Pengarah adalah unsur pimpinan BPIP yang secara kelembagaan dipimpin oleh seorang Ketua yang memiliki tugas untuk memberikan arahan dan panduan kepada Pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. 4. Kepala BPIP, yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP. 5. Wakil Kepala BPIP, yang selanjutnya disebut Wakil Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang bertugas membantu Kepala dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP. 6. Kelompok Ahli di Lingkungan BPIP, yang selanjutnya disebut Kelompok Ahli adalah Tenaga Ahli yang berdasarkan pengetahuan dan keahliannya diangkat untuk memberikan dukungan sesuai dengan kompetensi keilmuannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.

BAB IV

PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENINGKATAN KARIR, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

Koreksi

Untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Ahli harus memenuhi syarat: a. warga negara INDONESIA; b. berpendidikan paling rendah Strata Satu dan memiliki pengalaman keahlian dibidangnya; c. setia kepada Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; d. memiliki pemahaman dan berperilaku sesuai dengan Pancasila; e. memiliki intergritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 8

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dipenuhi dengan menyerahkan dokumen kepada BPIP sebagai berikut: a. surat pernyataan kesediaan untuk menjadi Tenaga Ahli serta kesanggupan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sebagai Kelompok Ahli; b. kartu tanda penduduk; c. daftar riwayat hidup; d. menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; e. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; f. surat keterangan catatan kepolisian; dan g. nomor pokok wajib pajak.

Pasal 9

(1) Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 maka untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Ahli harus melalui proses seleksi. (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. seleksi administrasi; b. seleksi kompetensi; dan c. psikotes dan wawancara. (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan metode yang telah mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah. (4) Wakil Kepala melakukan seleksi penerimaan Kelompok Ahli setelah mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah. (5) Wakil Kepala dapat menugaskan Sekretaris Utama melaksanakan proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 10

(1) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Wakil Kepala menyampaikan rancangan keputusan pengangkatan Tenaga Ahli kepada Kepala untuk ditetapkan menjadi keputusan setelah mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah. (2) Pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penugasan. (3) Masa tugas Tenaga Ahli ditetapkan untuk jangka waktu tertentu. (4) Masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

Pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan dalam jenjang jabatan Tenaga Ahli Muda, Tenaga Ahli Madya, atau Tenaga Ahli Utama setelah mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah.

Pasal 12

(1) Tenaga Ahli Muda atau Tenaga Ahli Madya dapat diberikan kenaikan jabatan sampai dengan jenjang jabatan Tenaga Ahli Utama berdasarkan hasil penilaian kinerja yang memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku Tenaga Ahli. (2) Pemberian kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata cara kenaikan jabatan Tenaga Ahli, sebagai berikut: a. pejabat pimpinan tinggi pratama di tempat Tenaga Ahli bertugas mengajukan usul kenaikan jabatan kepada Deputi selaku atasan langsung pejabat pimpinan tinggi pratama tersebut, dengan melampirkan dokumen pendukung atas target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku Tenaga Ahli; b. Deputi sebagaimana dimaksud pada huruf a menyampaikan usulan kenaikan jabatan Tenaga Ahli kepada Wakil Kepala melalui Sekretaris Utama, dengan melampirkan dokumen pendukung atas target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku Tenaga Ahli; c. Wakil Kepala menyampaikan rancangan keputusan kenaikan jabatan Tenaga Ahli kepada Kepala untuk ditetapkan menjadi keputusan setelah mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah; d. keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Tenaga Ahli yang bersangkutan dan didokumentasikan untuk arsip.

Pasal 13

(1) Tenaga Ahli berhenti dari jabatannya apabila: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Wakil Kepala; atau c. diberhentikan. (2) Tenaga Ahli diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila: a. tidak melaksanakan tugas secara terus menerus atau berhalangan tetap selama 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut tanpa keterangan dari pejabat yang berwenang atau tanpa surat keterangan dokter; b. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 6 (enam) bulan berdasarkan surat keterangan dokter; c. melalaikan tugas dan fungsi atau melanggar kewajiban; dan d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wakil Kepala menyampaikan rancangan keputusan pemberhentian Tenaga Ahli kepada Kepala untuk ditetapkan setelah mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah.

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kelompok Ahli di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17