PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2022 tentang FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME

PERBAN Nomor 1 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

Koreksi

Struktur organisasi FKPT terdiri atas: a. pembina; b. penasihat; dan c. pengurus.

Pasal 9

Koreksi

Pembina FKPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a merupakan pimpinan tinggi madya yang membidangi pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi.

Pasal 10

(1) Penasihat FKPT provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan unsur pimpinan tinggi madya yang membidangi sekretariat daerah. (2) Penasihat FKPT kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan unsur pimpinan tinggi pratama yang membidangi sekretariat daerah.

Pasal 11

(1) Pengurus FKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas unsur: a. Pemerintah Daerah; dan b. masyarakat. (2) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perangkat daerah provinsi atau perangkat daerah kabupaten/kota. (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. tokoh agama; b. tokoh adat; c. tokoh masyarakat; d. akademisi; e. organisasi kemasyarakatan; f. organisasi keagamaan; g. mitra strategis; h. organisasi pelajar; i. organisasi kemahasiswaan; dan/atau j. organisasi profesi lainnya. (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ketua; b. sekretaris; c. bendahara; dan d. ketua bidang. (5) Ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d terdiri atas: a. ketua bidang agama, sosial-ekonomi, dan budaya; b. ketua bidang media massa, hukum, dan hubungan masyarakat; c. ketua bidang pemuda dan pendidikan; d. ketua bidang perempuan dan anak; dan e. ketua bidang penelitian dan pengkajian. (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibantu oleh 3 (tiga) orang staf sekretaris untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi FKPT. (7) Staf sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat. (8) Pengurus FKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur keterwakilan perempuan paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota.

Pasal 12

(1) Calon pengurus FKPT harus memenuhi persyaratan umum: a. Warga Negara INDONESIA; b. setia pada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima); c. sehat jasmani dan rohani; d. berkelakuan baik; e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun; f. tingkat pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat; g. memiliki pengetahuan akademis yang memadai atau pengalaman dan keinginan kuat dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme; h. memiliki integritas; i. tidak terlibat secara aktif dalam kepengurusan dan keanggotaan partai politik; j. apabila pengurus FKPT mencalonkan diri menjadi Gubernur atau Bupati/Walikota maka yang bersangkutan harus membuat surat pengunduran diri sebagai pengurus kepada Kepala BNPT; k. tidak terlibat organisasi yang secara hukum terlarang; dan l. beralamat tinggal di daerah berdasarkan identitas tanda pengenal yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi calon ketua bidang harus memenuhi persyaratan khusus untuk: a. ketua bidang agama, sosial-ekonomi, dan budaya memiliki rekam jejak pemahaman keagamaan yang Moderat; b. ketua bidang media massa, hukum dan humas berasal dari unsur jurnalis dan memiliki latar belakang hukum; c. ketua bidang pemuda dan pendidikan pernah aktif dalam organisasi kepemudaan; d. ketua bidang perempuan dan anak diutamakan perempuan; dan e. ketua bidang penelitian dan pengkajian minimal pendidikan strata 1 (satu). (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi calon pengurus yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah.

Pasal 13

(1) Pengusulan calon pengurus FKPT dilakukan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh BNPT dengan membentuk panitia seleksi pengurus. (2) Panitia seleksi pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 7 (tujuh) unsur yang terdiri atas: a. BNPT; b. Pemerintah Daerah; c. Kepolisian Negara Republik INDONESIA; d. Tentara Nasional INDONESIA; e. Badan Intelijen Negara; f. Perwakilan pengurus FKPT; dan g. tokoh masyarakat. (3) Dalam hal anggota panitia seleksi pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat unsur yang tidak hadir, rapat koordinasi tetap dapat dilaksanakan dengan ketentuan jumlah kehadiran panitia seleksi pengurus paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota panitia seleksi pengurus yang ditetapkan. (4) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) MEMUTUSKAN calon pengurus FKPT yang telah memenuhi persyaratan sebagai pengurus FKPT dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala BNPT untuk dimintakan persetujuan. (5) Calon pengurus FKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah disetujui oleh Kepala BNPT ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNPT.

Pasal 14

Struktur organisasi FKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.

Pasal 15

(1) FKPT provinsi dan FKPT kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki logo, stempel, dan format persuratan. (2) Ketentuan mengenai logo, stempel, kop surat, dan format persuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II untuk logo FKPT provinsi, Lampiran III untuk logo FKPT kabupaten/kota, Lampiran IV untuk stempel, Lampiran V untuk kop surat, dan Lampiran VI untuk format persuratan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2022 tentang FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22