PERBAN

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2022 tentang KLASTER LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA

PERBAN Nomor 6 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

PENYELENGGARAAN KLASTER LOGISTIK

Pasal 5

Koreksi

(1) Pada tahap prabencana, Klaster Logistik melakukan kegiatan meliputi: a. koordinasi; b. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia; c. kajian di bidang logistik; d. pemetaan sumber daya; dan e. pemanfaatan sistem peringatan dini. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme rapat atau media komunikasi lainnya baik antar anggota dalam struktur organisasi klaster atau dengan pihak lain. (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui seminar, bimbingan teknis dan lokakarya di bidang logistik. (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkaitan dengan bidang logistik yang dibuat apabila terdapat permintaan dari anggota klaster yang disampaikan kepada koordinator. (5) Pemetaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui inventarisasi terhadap sumber daya manusia, infrastruktur logistik, bahan habis pakai dan peralatan milik anggota klaster yang dapat dimanfaatkan bersama pada saat darurat bencana. (6) Pemanfaatan sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai dasar pertimbangan dan kajian penentuan jenis bantuan dan kebutuhan.

Pasal 6

Klaster Logistik dapat melakukan koordinasi minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 7

(1) Pada tahap darurat bencana Klaster Logistik melakukan kegiatan meliputi: a. perencanaan logistik; b. pencatatan bantuan; c. distribusi bantuan; dan d. kegiatan lain di bidang logistik yang dipandang perlu. (2) Perencanaan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa: a. identifikasi jenis dan jumlah kebutuhan korban terdampak; b. identifikasi sarana prasarana logistik; dan c. penentuan titik masuk bantuan. (3) Perencanaan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil kaji cepat logistik Posko PDB. (4) Pencatatan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mencatat jenis dan jumlah bantuan yang diterima dan didistribusikan. (5) Distribusi bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mengirimkan bantuan dari titik masuk kepada penerima manfaat. (6) Kegiatan lain di bidang logistik yang dipandang perlu dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan situasi di lapangan.

Pasal 8

(1) Pada saat darurat bencana, Klaster Logistik bergabung di bawah koordinasi Posko PDB. (2) Ketentuan mengenai Posko PDB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Pada bencana skala nasional, Klaster Logistik nasional berkedudukan di ibukota Negara atau wilayah terdekat yang tidak terdampak bencana. (2) Pada bencana skala provinsi, Klaster Logistik provinsi berkedudukan di ibukota provinsi atau wilayah terdekat yang tidak terdampak bencana. (3) Pada bencana skala kabupaten/kota, Klaster Logistik kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota atau wilayah terdekat yang tidak terdampak bencana.

Pasal 10

(1) Kegiatan Klaster Logistik pada tahap pascabencana hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan anggota. (2) Klaster Logistik dapat melakukan evaluasi penanganan darurat bencana yang telah selesai dilaksanakan. (3) Evaluasi penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pemahaman anggota klaster terhadap perannya di dalam struktur organisasi; b. kelancaran koordinasi dalam struktur organisasi klaster; c. keakuratan perencanaan logistik; dan/atau d. kesesuaian pencatatan masuk dengan distribusi bantuan.

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2022 tentang KLASTER LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13