PERBAN

Peraturan Badan Nomor 23-11-pbi-2021 Tahun 2021 tentang STANDAR NASIONAL SISTEM PEMBAYARAN

PERBAN Nomor 23-11-pbi-2021 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PENGELOLAAN STANDAR NASIONAL

Pasal 6

Penyusunan Standar Nasional dilakukan melalui: a. perencanaan Standar Nasional; b. penyusunan spesifikasi teknis, spesifikasi operasional, dan/atau pedoman pelaksanaan (code of practice) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan/atau c. pelaksanaan uji coba.

Pasal 7

Koreksi

Penetapan Standar Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui ketentuan peraturan Bank INDONESIA atau keputusan Bank INDONESIA.

Pasal 8

Pengelolaan Standar Nasional dilakukan melalui: a. pelaksanaan dan pengelolaan proses sertifikasi, verifikasi, dan/atau pemberian rekomendasi terkait penggunaan Standar Nasional; b. penyusunan dan penerapan tata cara dan prosedur penyampaian salinan Standar Nasional; c. perencanaan dan/atau pengembangan dalam pengelolaan Standar Nasional; dan/atau d. pelaksanaan evaluasi Standar Nasional secara berkala dan/atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.

Pasal 9

(1) Bank INDONESIA dapat mempertimbangkan usulan standar yang diajukan oleh SRO atau pihak lain untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional. (2) Dalam hal usulan standar yang diajukan oleh SRO atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui Bank INDONESIA dan ditetapkan menjadi Standar Nasional, kepemilikan atas standar beralih kepada Bank INDONESIA pada saat standar ditetapkan sebagai Standar Nasional.

Pasal 10

(1) Bank INDONESIA dapat menugaskan SRO atau pihak lain yang ditetapkan Bank INDONESIA untuk menyusun dan/atau mengelola Standar Nasional. (2) Penugasan SRO atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keputusan Bank INDONESIA.

Pasal 11

(1) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. merupakan Sistem Pembayaran yang menggunakan Standar Nasional; b. merupakan badan hukum INDONESIA yang memiliki kompetensi untuk mengelola Standar Nasional; dan c. syarat lain yang ditetapkan Bank INDONESIA. (2) Pihak lain yang bermaksud untuk menjadi pengelola Standar Nasional harus mengajukan permohonan penetapan secara tertulis kepada Bank INDONESIA dengan disertai dokumen yang membuktikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam memproses permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank INDONESIA melakukan: a. penelitian administratif; b. analisis kelayakan; dan c. pemeriksaan lapangan (on site visit), dalam hal diperlukan. (4) Berdasarkan hasil proses permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank INDONESIA menyetujui atau menolak permohonan penetapan pihak lain sebagai pengelola Standar Nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pemrosesan penetapan pihak lain sebagai pengelola Standar Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 12

SRO atau pihak lain yang diberikan penugasan oleh Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib: a. menyusun Standar Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan/atau b. mengelola Standar Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 13

(1) SRO atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib: a. melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan Bank INDONESIA (fiduciary duty); b. memastikan keamanan dan keandalan sistem informasi yang digunakan dalam penyusunan dan/atau pengelolaan Standar Nasional; c. menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi terkait penyusunan dan/atau pengelolaan Standar Nasional; d. meminta persetujuan Bank INDONESIA atas hal yang bersifat strategis dalam pelaksanaan tugas penyusunan dan/atau pengelolaan Standar Nasional; e. melakukan upaya peningkatan pemahaman pihak terkait akan Standar Nasional; dan f. melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban SRO atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IV

PENERAPAN STANDAR NASIONAL

Pasal 14

Koreksi

(1) Bank INDONESIA MENETAPKAN kebijakan dan pengaturan penerapan Standar Nasional yang terdiri atas: a. para pihak dalam penerapan Standar Nasional; b. pentahapan pemberlakuan termasuk jangka waktu pemberlakuan; c. cakupan wilayah; d. pembatasan transaksi; e. mekanisme uji coba dan verifikasi penerapan Standar Nasional; f. ruang lingkup pemrosesan transaksi; g. kewajiban para pihak dalam penerapan Standar Nasional; dan/atau h. kebijakan atau pengaturan penerapan Standar Nasional lainnya. (2) Selain MENETAPKAN kebijakan dan pengaturan penerapan Standar Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA berwenang MENETAPKAN kebijakan skema harga. (3) Dalam MENETAPKAN kebijakan dan pengaturan penerapan Standar Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank INDONESIA dapat mempertimbangkan masukan dan/atau usulan dari SRO atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Standar Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 15

(1) PJP dan PIP wajib memenuhi kebijakan dan pengaturan penerapan Standar Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (2) Pemenuhan kebijakan dan pengaturan penerapan Standar Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan secara mutatis mutandis kepada Penyelenggara Penunjang dan pihak lainnya yang bekerja sama dengan PJP dan/atau PIP.

Pasal 16

(1) Standar Nasional dapat diterapkan dalam transaksi pembayaran lintas batas (cross-border) berdasarkan kebijakan Bank INDONESIA. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Standar Nasional dalam transaksi pembayaran lintas batas (cross-border) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 17

(1) Dalam penerapan Standar Nasional, Bank INDONESIA dapat mewajibkan PJP, PIP, Penyelenggara Penunjang, dan/atau pihak yang bekerja sama dengan PJP dan/atau PIP untuk: a. memperoleh persetujuan; atau b. menyampaikan laporan, sesuai dengan kebijakan penerapan Standar Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (2) Tata cara dan mekanisme permohonan persetujuan atau penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Bank INDONESIA mengenai sistem pembayaran. (3) Bank INDONESIA dapat MENETAPKAN kebijakan dalam pemrosesan persetujuan atau penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemrosesan persetujuan atau penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Peraturan Badan Nomor 23-11-pbi-2021 Tahun 2021 tentang STANDAR NASIONAL SISTEM PEMBAYARAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

Pasal 24