Peraturan Badan Nomor 20-14-pbi-2018 Tahun 2018 tentang P...

Pasal 44

(1) SBIS yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA menggunakan akad ju’alah. (2) Bank INDONESIA MENETAPKAN dan memberikan imbalan atas SBIS yang diterbitkan. (3) Bank INDONESIA membayar imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut: a. pada saat SBIS jatuh waktu; atau b. sebelum jatuh waktu, dalam hal BUS atau UUS tidak dapat memenuhi kewajiban repo SBIS. (4) Dalam hal terdapat perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 45

SBIS memiliki karakteristik sebagai berikut: a. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu; b. diterbitkan tanpa warkat (scripless); c. dapat diagunkan kepada Bank INDONESIA; d. tidak dapat diperdagangkan (non-tradable) di pasar sekunder; dan e. hanya dapat dimiliki oleh BUS atau UUS.

Pasal 45A

(1) SukBI yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA menggunakan akad al-musyarakah al-muntahiyah bi al-tamlik. (2) Bank INDONESIA MENETAPKAN dan memberikan imbalan atas SukBI yang diterbitkan. (3) Bank INDONESIA membayar imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut: a. pada saat SukBI jatuh waktu; atau b. sebelum jatuh waktu, dalam hal Bank tidak dapat memenuhi kewajiban repo SukBI. (4) Dalam hal terdapat perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 45B

SukBI memiliki karakteristik sebagai berikut: a. menggunakan underlying asset berupa SBSN; b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu; c. diterbitkan tanpa warkat (scripless); d. dapat diagunkan kepada Bank INDONESIA; e. hanya dapat dibeli oleh BUS dan UUS di pasar perdana; f. dapat diperdagangkan (tradable) di pasar sekunder; dan g. hanya dapat dimiliki oleh Bank.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai SBIS dan SukBI diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 47

(1) Bank INDONESIA menatausahakan SBIS dan SukBI dalam suatu sistem penatausahaan secara elektronis di Bank INDONESIA. (2) Sistem penatausahaan yang dikelola oleh Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sistem pencatatan kepemilikan dan penyelesaian transaksi SBIS dan SukBI. (3) Sistem pencatatan kepemilikan SBIS dan SukBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa warkat (scripless). (4) Bank INDONESIA dapat menunjuk pihak lain untuk mendukung pelaksanaan penatausahaan SBIS dan SukBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

Bank INDONESIA dapat menatausahakan SBIS dan SukBI dengan menggunakan sarana lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. Paragraf 2A Pembatasan Transaksi SukBI di Pasar Sekunder

Pasal 48A

(1) Bank dilarang melakukan transaksi SukBI di pasar sekunder dengan pihak selain Bank. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk transaksi SukBI yang dilakukan Bank dengan Bank INDONESIA. (3) Pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SukBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) wajib menatausahakan SukBI milik nasabahnya dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Peraturan Badan Nomor 20-14-pbi-2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter

BAB Kedua

Pasal 44

Pasal 45

BAB Kedua

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 45A

Pasal 45B

Pasal 46

BAB 1

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 45A

Pasal 45B

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 48A

BAB 2

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 48A

Pasal 49

Pasal 50

BAB 3

Pasal 49

Pasal 50

BAB Kedua

Pasal 76

Pasal 77

Pasal 77A

Pasal 78

Pasal II