PERBAN

Peraturan Badan Nomor 17-3-pbi-2015 Tahun 2015 tentang KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

PERBAN Nomor 17-3-pbi-2015 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal1 Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan:

BAB II

KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH

Pasal 2

(1) Setiappihak wajib menggunakan Rupiah dalam transaksiyang dilakukandi Wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau c. transaksi keuangan lainnya.

Pasal 3

BAB III

PENGECUALIAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH

Pasal 4

Koreksi

Kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku bagi transaksi sebagai berikut: a. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; b. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri; c. transaksi perdagangan internasional; d. simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing; atau e. transaksi pembiayaan internasional.

Pasal 5

Kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) juga tidak berlaku untuk transaksi dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan ketentuan UNDANG-UNDANG yang meliputi: a. kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh Bank berdasarkan UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah; b. transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam valuta asing di pasar perdana dan pasar sekunder berdasarkanUndang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara; dan c. transaksilainnya dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan UNDANG-UNDANG.

Pasal 6

Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4huruf a meliputi: a. pembayaran utang luar negeri; b. pembayaran utang dalam negeri dalam valuta asing; c. belanja barang dari luar negeri; d. belanja modal dari luar negeri; e. penerimaan negara yang berasal dari penjualan surat utang negara dalam valuta asing; dan f. transaksilainnya dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 7

Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4huruf bhanya dapat dilakukan oleh penerima atau pemberihibah yang salah satunya berkedudukan di luar negeri.

Pasal 8

(1) Transaksi perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4huruf c meliputi: a. kegiatan ekspor dan/atauimpor barangkeatau dariluar wilayah pabean Republik INDONESIA;dan/atau b. kegiatan perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara yang dilakukan dengan cara: 1. pasokan lintas batas (cross border supply); dan 2. konsumsi di luar negeri (consumption abroad). (2) Transaksi untukkegiatan tambahan dalam kegiatan ekspor dan/atau impor barangkeatau dariluar wilayah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dikategorikan sebagai transaksi perdagangan internasional sehingga wajib menggunakan Rupiah.

Pasal 9

(1) Transaksi pembiayaan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4huruf e hanya dapat dilakukan oleh pemberi ataupenerima pembiayaan yang salah satunya berkedudukan diluar negeri. (2) Dalam hal pemberi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Bank maka wajib memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara Bank dengan pihak asing.

Peraturan Badan Nomor 17-3-pbi-2015 Tahun 2015 tentang KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB I

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB IX

Pasal 21

BAB X

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24