PERBAN

Peraturan Badan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi

PERBAN Nomor 22 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis. 3. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 4. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. 5. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. 6. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau nama lain yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain. 7. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa atau nama lain yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain. 8. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah pengawas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. 9. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa. 10. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota. 11. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. 12. KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di provinsi. 13. KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota. 14. Perselisihan Hasil Pemilu yang selanjutnya disingkat PHPU adalah perselisihan antara peserta Pemilu dan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. 15. Perselisihan Hasil Pemilihan yang selanjutnya disingkat PHP adalah perselisihan antara peserta Pemilihan dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. 16. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir Pemilu dan Pemilihan. 17. Pemohon adalah adalah pasangan calon dalam Pemilu dan Pemilihan. 18. Termohon adalah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Pengawas Pemilu wajib mendapatkan informasi mengenai pemberian keterangan persidangan PHPU dan PHP. (2) Dalam mempersiapkan pemberian keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu: a. menghimpun dan mengolah data hasil pengawasan dan penyelenggaraan Pemilu dari Pengawas Pemilu di setiap tingkatan terkait pokok permohonan; b. menyusun keterangan tertulis; c. melakukan konsultasi kepada Bawaslu untuk Bawaslu Provinsi; dan d. melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu untuk Bawaslu Kabupaten/Kota. (3) Pengawas Pemilu memastikan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS: a. tidak memberikan keterangan; dan b. tidak hadir dalam persidangan. (4) Dalam hal Mahkamah Konstitusi memerlukan keterangan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, keterangan disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota serta untuk keterangan Panwaslu LN disampaikan oleh Bawaslu.

Pasal 7

Pengawas Pemilu dalam memberikan keterangan memiliki kewajiban: a. mematuhi kode etik penyelenggara Pemilu; b. membawa surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu; dan c. mematuhi tata tertib persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Pasal 8

(1) Pengawas Pemilu dalam menyusun keterangan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b sesuai dengan: a. pokok permohonan; b. data hasil pengawasan; c. putusan rapat pleno; dan d. dokumen dan bukti. (2) Keterangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diparaf pada setiap halaman dan ditandatangani oleh Ketua dan/atau Anggota Pengawas Pemilu.

Pasal 9

(1) Bawaslu meminta salinan permohonan PHPU atau PHP yang telah diregistrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. (2) Bawaslu segera menyampaikan salinan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 10

(1) Pengawas Pemilu menyiapkan dokumen pendukung keterangan yang akan disampaikan sebagai berikut: a. berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara; b. berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU; c. berita acara dan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada setiap tahapan; d. laporan hasil pengawasan; e. data terkait penanganan pelanggaran dan sengketa proses serta tindaklanjutnya; f. rekapitulasi data penanganan pelanggaran dan sengketa proses; dan g. dokumen dan/atau data lainnya terkait hasil kinerja Pengawas Pemilu yang dapat disampaikan dalam persidangan. (2) Dokumen dan data lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan tertulis.

Pasal 11

(1) Pengawas Pemilu membuat keterangan tertulis dengan format standar sebagai berikut: a. kepala surat; b. pembukaan yang terdiri atas: 1. tempat dan tanggal surat keterangan dibuat; 2. tujuan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik INDONESIA; 3. alasan Pengawas Pemilu memberikan keterangan; dan 4. pihak Pemohon dan Termohon; c. keterangan Pengawas Pemilu yang berkaitan dengan pokok permohonan; d. keterangan tambahan diluar pokok permohonan yang berpengaruh pada hasil Pemilu; dan e. penutup yang terdiri atas: 1. tanda tangan Ketua dan Anggota Pengawas Pemilu dan stempel Pengawas Pemilu; 2. lampiran bukti; dan 3. lampiran hasil pengawasan secara lengkap. (2) Format penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 12

(1) Pemberian keterangan secara lisan diwakili oleh anggota Pengawas Pemilu yang disepakati dalam rapat pleno. (2) Anggota Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguasai materi keterangan tertulis dan dapat menyampaikan keterangan tertulis dengan baik. (3) Anggota Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memberikan keterangan lisan menggunakan bahasa INDONESIA yang baik dan benar. (4) Pengawas Pemilu memberikan keterangan lisan sesuai dengan keterangan tertulis yang disusun oleh Pengawas Pemilu. (5) Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/kota dalam memberikan keterangan lisan di Mahkamah Konstitusi didampingi oleh Bawaslu.

Pasal 13

Pengawas Pemilu dalam memberikan keterangan baik secara tertulis dan/atau lisan tidak memberikan kesimpulan maupun opini terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan.

Pasal 14

Pengawas Pemilu dilarang: a. menerima uang dan/atau materi lainnya dari Pihak Pemohon, Termohon, dan/atau Pihak Terkait dalam rangka pemberian keterangan; b. memberikan janji yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pihak; c. menyampaikan keterangan lisan yang mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan dengan Pemohon, Termohon, dan/atau Pihak Terkait; d. memberikan keterangan dalam persidangan tanpa surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu; dan e. menjadi saksi bagi pihak Pemohon, Termohon, dan/atau Pihak Terkait.

Pasal 15

Pelanggaran terhadap Peraturan Badan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Koreksi

(1) Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam peraturan Badan ini termasuk juga Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota. (2) Penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam peraturan Badan ini termasuk juga Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Pasal 17

Koreksi

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2018 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, ttd ABHAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN DALAM PERSELISIHAN HASIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor : Jakarta, ……................... Lampiran : Perihal : Keterangan Tertulis Pengawas Pemilu terkait Perselisihan Hasil ***) Kepada: Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA/ BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI/ BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**) Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor……, tertanggal…….., perihal………, terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil ***) Provinsi/Kabupaten/Kota****) Tahun….*****) yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik INDONESIA pada tanggal …… dengan Nomor Perkara ..….. oleh: Pemohon : ……………………………………………………………………… Melawan: Termohon : ………………………………………………………..………….... KOP PENGAWAS PEMILU Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota*) menyampaikan keterangan sebagai berikut: A. Keterangan atas Pokok Permohonan 1. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan (1) 2. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan (2) 3. dst. (apakah ada laporan dan/atau temuan pelanggaran dan bagaimana tindaklanjutnya) B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan 1. Hasil Pengawasan terkait Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara; 2. Penanganan Pelanggaran lainnya yang erat kaitannya dengan Perselisihan Hasil 3. dst. (apakah ada laporan dan/atau temuan pelanggaran dan bagaimana tindaklanjutnya) Demikian keterangan Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota*) ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota.**) ………………………… Ketua******) ………………………… Anggota******) ………………………… Anggota******) ………………………… Anggota******) ………………………… Anggota******) Stempel Pengawas C. Daftar Bukti Bukti Keterangan PK-1 PK-2 PK-3 dst. D. Lampiran (hasil pengawasan tahapan secara lengkap) Keterangan: *) : Tempat dan Tanggal Pembuatan Keterangan Tertulis **) : Sesuai dengan Nama Lembaga ***) : Sesuai Jenis Perselisihan Hasil (Pemilu atau Pemilihan) ****) : Sesuai Daerah *****) : Sesuai Tahun ******) : Ditandatangani oleh Ketua dan/atau Anggota Pengawas Pemilu KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, ttd ABHAN

Peraturan Badan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17