PERBAN

Peraturan Badan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum

PERBAN Nomor 20 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis. 3. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik gabungan partai politik untuk pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN. 4. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 5. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. 6. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. 7. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau nama lain yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain. 8. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa atau nama lain yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain. 9. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah pengawas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. 10. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa. 11. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS, dan Panwaslu LN.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 4

Koreksi

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dengan cara: a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan Pemilu; b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu; c. berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah; dan d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Pasal 5

Dalam melaksanakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan melalui: a. riset atau penelitian; b. sosialisasi; c. studi banding; d. kerja sama; e. penyuluhan; dan/atau f. kegiatan lain.

Pasal 6

Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan kepada: a. penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. pelaksana atau tim kampanye; d. kementerian/lembaga atau pemerintah daerah; e. masyarakat; f. pemilih; dan g. pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.

Pasal 7

(1) Pengawas Pemilu melakukan identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran dan sengketa proses pada: a. setiap tahapan Pemilu; dan b. aspek penting lainnya yang tidak termasuk tahapan Pemilu. (2) Identifikasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: a. perintah atau larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; b. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpotensi menimbulkan multitafsir; c. perbuatan yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; d. subjek atau pelaku yang berpotensi melakukan pelanggaran dan sengketa proses; dan e. wilayah pengawasan dengan mempertimbangan tinggi rendahnya tingkat kerawanan dan besarnya potensi pelanggaran dan sengketa proses pada wilayah tertentu berdasarkan pengalaman Pemilu sebelumnya. (3) Berdasarkan identifikasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengawas Pemilu menentukan fokus dan strategi pengawasan.

Pasal 8

(1) Pengawas Pemilu dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan. (2) Tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. penguatan koordinasi antar lembaga dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses; b. peningkatan kerja sama antar lembaga; c. pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau potensi kerawanan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses; dan d. kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Penguatan koordinasi antar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan kegiatan: a. pemetaan organisasi atau kelembagaan; b. penentuan materi koordinasi; c. penyusunan nota kesepahaman; d. penyusunan langkah strategis pencegahan pelanggaran dan sengketa proses sebagai tindak lanjut nota kesepahaman; dan e. evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan koordinasi. (2) Dalam penentuan/pemetaaan organisasi atau kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan kepentingan pelaksanaan pencegahan.

Pasal 10

Peningkatan kerjasama antar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan dengan tahapan kegiatan: a. pemetaan organisasi atau kelembagaan; b. penentuan fokus kerjasama; c. penyusunan nota kesepahaman; d. penyusunan langkah strategis pencegahan pelanggaran dan sengketa proses sebagai tindak lanjut nota kesepahaman; dan e. evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama.

Pasal 11

(1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan dengan tahapan kegiatan: a. pemetaan sasaran; b. penyiapan materi; c. pelaksanaan kegiatan; dan d. evaluasi pelaksanaan. (2) Materi sosialisasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. materi pengawasan Pemilu; b. jenis dan bentuk pelanggaran; c. jenis dan bentuk sanksi; dan d. dampak pelanggaran dan sengketa proses terhadap kualitas penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 12

Pengawas Pemilu melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dengan cara: a. melakukan pengamatan dan/atau pemeriksaan; b. memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen yang menjadi objek pengawasan pada setiap kegiatan dan/atau tahapan; c. melakukan koordinasi dalam memastikan kesepahaman antar pihak terkait; d. mendapatkan informasi dan/atau data yang dibutuhkan; dan e. melakukan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Badan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18