Koreksi Pasal 19

(1) Sekretaris Utama melalui Biro Hukum dan Kerja Sama mengoordinasikan penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG berdasarkan Naskah Akademik/Rancangan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan Rancangan Peraturan PRESIDEN berdasarkan Naskah Urgensi yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dengan membentuk tim di lingkungan Badan. (2) Penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG/Rancangan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti Undang-Undangan, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan Rancangan Peraturan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, peneliti, akademisi dan/atau masyarakat.