PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2021 tentang TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

PERBAN Nomor 4 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

TUGAS BELAJAR

Pasal 6

Koreksi

(1) Balai Pendidikan dan Pelatihan menyampaikan informasi penawaran Tugas Belajar kepada unit kerja. (2) Balai Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh informasi penawaran Tugas Belajar yang berasal dari: a. unit kerja; b. instansi pemerintah; c. instansi pemerintah asing; d. pegawai; dan/atau e. swasta. (3) Pendanaan Tugas Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen Tugas Belajar yang sama.

Pasal 7

(1) Tugas Belajar Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi: a. sarjana (S-1); b. magister (S-2); c. doktor (S-3); dan d. profesi. (2) Tugas Belajar Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dikelompokkan menjadi: a. Pelatihan di dalam negeri; dan b. Pelatihan di luar negeri.

Pasal 33

(1) Balai Pendidikan dan Pelatihan dapat mengusulkan pembatalan Tugas Belajar kepada Kepala Badan. (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan dan data dukung yang diperlukan.

Pasal 34

Alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) antara lain: a. Calon Pegawai Pelajar sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang; b. Calon Pegawai Pelajar sedang menjalani proses pemeriksanaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara; c. Calon Pegawai Pelajar tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah; dan/atau d. Calon Pegawai Pelajar mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Pelajar.

Pasal 35

(1) Pegawai Pelajar Pendidikan dan Pelatihan wajib melaksanakan Ikatan Dinas di lingkungan Badan sejak ditetapkannya surat keputusan pengaktifan bekerja, dengan menandatangani surat pernyataan Wajib Kerja di lingkungan Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (2) Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Pegawai Pelajar Pendidikan dan Pelatihan yang menyelesaikan atau tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar. (3) Pegawai yang sedang melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat: a. mengajukan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil; b. mengajukan mutasi dari unit kerjanya; dan c. mengambil cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 36

(1) Jangka waktu pelaksanaan Ikatan Dinas bagi Pegawai Pelajar Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi: a. 2 (dua) kali masa tugas belajar bagi Pegawai Pelajar yang diberhentikan dari jabatan; b. 1 (satu) kali masa tugas belajar bagi Pegawai Pelajar yang tidak diberhentikan dari jabatan; atau c. 1 (satu) kali masa tugas belajar bagi Pegawai Pelajar biaya mandiri dan diberhentikan dari jabatan. (2) Jangka waktu Ikatan Dinas di lingkungan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung sejak mulai aktif bekerja kembali. (3) Kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berakhir pada saat: a. jangka waktu Ikatan Dinas telah terpenuhi; b. mencapai batas usia pensiun; atau c. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pegawai Pelajar pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) secara kumulatif.

Pasal 38

Pegawai Selesai Tugas Belajar Pendidikan yang telah menyelesaikan masa Wajib Kerja di lingkungan Badan berhak mendapatkan kembali ijazah dan transkrip nilai asli.

BAB 1

Umum

Pasal 8

Koreksi

(1) Kepala Unit Kerja mengusulkan calon Pegawai Pelajar kepada Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan. (2) Pengusulan calon Pegawai Pelajar kepada Balai Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 9

Koreksi

(1) Pelaksanaan Tugas Belajar Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. tetap menjalankan tugas kedinasan sehari-hari dan tidak diberhentikan dari jabatan; atau b. meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari dan diberhentikan dari jabatan. (2) Pelaksanaan Tugas Belajar yang tetap menjalankan tugas kedinasan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan berdasarkan hasil analisis dari Balai Pendidikan dan Pelatihan yang mempertimbangkan: a. kebutuhan organisasi; dan b. sistem pendidikan yang dijalani.

Pasal 10

(1) Calon Pegawai Pelajar harus memenuhi persyaratan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. persyaratan umum; dan b. persyaratan khusus.

Pasal 11

Pasal 12

(1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi: a. batas usia maksimal calon Pegawai Pelajar: 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; dan 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan. b. memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai Test of English as a Foreign Language (TOEFL) dari lembaga bahasa paling rendah 450 (empat ratus lima puluh) atau nilai lain yang disetarakan; c. calon Pegawai Pelajar yang memperoleh biaya Pendidikan bukan dari Pemerintah Negara Republik INDONESIA harus: 1. menandatangani surat pernyataan penerima biaya Pemerintah Negara Republik INDONESIA; dan 2. menyampaikan seluruh salinan dokumen resmi dari institusi pemberi beasiswa sebelum berangkat melaksanakan Tugas Belajar Pendidikan; dan d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan/atau institusi yang menyediakan biaya Pendidikan. (2) Surat pernyataan penerima biaya Pemerintah Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 13

(1) Calon Pegawai Pelajar yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 harus menandatangani: a. surat pernyataan Tugas Belajar sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan b. perjanjian Tugas Belajar sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (2) Surat pernyataan dan perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani di atas meterai oleh calon Pegawai Pelajar dan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan.

BAB 2

Persyaratan

Pasal 10

Koreksi

(1) Calon Pegawai Pelajar harus memenuhi persyaratan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. persyaratan umum; dan b. persyaratan khusus.

Pasal 11

Koreksi

(1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi: a. penilaian prestasi kerja paling singkat 2 (dua) tahun terakhir dari calon Pegawai Pelajar bernilai baik yang dinyatakan dalam surat keterangan penilaian prestasi kerja dari kepala unit kerjanya; b. memiliki masa kerja: 1. paling singkat 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai Pegawai; dan 2. paling singkat 1 (satu) tahun bagi Pegawai melalui mutasi dari instansi lain, terhitung mulai tanggal penetapan sebagai Pegawai; c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani; d. bidang Pendidikan yang dipilih harus sesuai dengan bidang tugas unit kerja serta mendukung tugas dan fungsi Badan; e. tidak sedang diusulkan atau mengikuti Pendidikan atau Pelatihan lain yang dilaksanakan dalam waktu bersamaan; f. menyampaikan proposal Tugas Belajar Pendidikan; g. menyertakan bukti telah lulus seleksi yang dilakukan oleh Badan, perguruan tinggi, atau institusi yang menyediakan biaya Pendidikan; h. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan akreditasi paling rendah “sangat baik” dari lembaga yang berwenang; dan i. pada saat mengajukan permohonan Tugas Belajar Pendidikan tidak sedang: 1. menjalani cuti di luar tanggungan negara; 2. melaksanakan tugas secara penuh di luar Badan; 3. mengajukan upaya administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara atau mengajukan upaya hukum ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin; 4. dalam proses pemanggilan dan/atau pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil tingkat sedang atau tingkat berat; 5. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; 6. berstatus tersangka atau terdakwa; 7. sedang menjalani pidana penjara atau kurungan; dan/atau 8. dibatalkan/diberhentikan dari tugas belajarnya, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir; dan j. bersedia diberhentikan dari jabatannya dalam hal Pegawai menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional bagi calon Pegawai Pelajar yang melaksanakan Tugas Belajar dengan meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari. (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dengan mempertimbangkan telah lulus pelatihan dasar pengawasan ketenaganukliran dan penjenjangan. (3) Surat keterangan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (4) Surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

(1) Dalam kondisi tertentu, Kepala Badan dapat memberikan Tugas Belajar biaya mandiri. (2) Ketentuan mengenai persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan Tugas Belajar biaya mandiri. (3) Calon Pegawai Pelajar biaya mandiri yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menandatangani surat pernyataan Tugas Belajar dan perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

Kepala Badan MENETAPKAN surat keputusan Tugas Belajar Pendidikan setelah calon Pegawai Pelajar menandatangani surat pernyataan Tugas Belajar dan perjanjian Tugas Belajar.

BAB 4

Tugas Belajar Pendidikan Berkelanjutan

Pasal 16

Koreksi

(1) Tugas Belajar dapat dilakukan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) jenjang pendidikan diatasnya. (2) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan: a. mendapat persetujuan dari Kepala Badan; b. prestasi pendidikan paling rendah cumlaude atau setara; c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.

Pasal 17

(1) Pegawai Pelajar Pendidikan mempunyai kewajiban: a. melaksanakan Tugas Belajar Pendidikan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu; b. melakukan konsultasi teknis dengan unit kerjanya dan unit kerja terkait dalam penyusunan tugas akhir; c. tidak melakukan perubahan bidang Pendidikan; d. menyampaikan laporan memulai Tugas Belajar kepada Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan surat keputusan Tugas Belajar Pendidikan dengan tembusan kepala unit kerjanya sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; e. menyampaikan Laporan Tugas Belajar yang berisi kemajuan belajar setiap Satuan Waktu Perkuliahan kepada Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; f. melapor kepada Kepala Badan melalui Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar dengan menandatangani surat pernyataan selesai melaksanakan Tugas Belajar sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan g. menyampaikan Laporan Hasil Pendidikan kepada Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan dengan tembusan pimpinan tinggi madya terkait serta kepala unit kerjanya sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (2) Berakhirnya masa Tugas Belajar Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sesuai dengan waktu yang tercantum dalam surat keputusan Tugas Belajar. (3) Penyampaian Laporan Hasil Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling lama 1 (satu) bulan setelah menandatangani surat pernyataan selesai melaksanakan Tugas Belajar dengan melampirkan dokumen: a. ijazah dan transkrip nilai asli; b. salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi; dan c. hardcopy dan softcopy skripsi, tesis, disertasi atau karya tulis ilmiah lainnya dengan tema atau topik yang terkait dengan tugas, pokok, dan fungsi. (4) Penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengisi berita acara pemeriksaan dan serah terima dokumen hasil Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 18

(1) Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan berkoordinasi dengan Kepala Unit Kerja melakukan penilaian terhadap laporan Pegawai Pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf e. (2) Pegawai Pelajar yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf e, dikenai pemotongan tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pemberian tunjangan kinerja. (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit kerja yang menangani bidang kepegawaian untuk digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja sesuai dengan Peraturan Badan mengenai tunjangan kinerja.

Pasal 19

(1) Balai Pendidikan dan Pelatihan menyampaikan laporan Pegawai Selesai Tugas Belajar kepada unit kerja yang menangani bidang kepegawaian dengan melampirkan surat pernyataan selesai melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar oleh unit kerja yang menangani bidang kepegawaian dalam menyusun penetapan: a. surat keputusan pengaktifan bekerja kembali; dan b. surat keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional.

BAB 5

Kewajiban Pegawai Pelajar Pendidikan

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

(1) Pegawai Pelajar Pendidikan berhak atas: a. biaya Tugas Belajar dari Badan, perguruan tinggi, atau institusi yang menyediakan biaya Pendidikan; b. tunjangan kinerja; dan c. hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa: a. biaya kuliah; b. biaya transportasi; c. biaya pembelian buku dan alat penunjang kelancaran belajar; d. biaya tugas akhir; e. tunjangan biaya hidup; dan/atau f. biaya lainnya yang ditetapkan oleh penyedia biaya Pendidikan.

BAB 4

Hak Pegawai Pelajar Pendidikan

Pasal 20

Koreksi

Pasal 21

(1) Tugas Belajar Pendidikan diberikan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi atau institusi pendidikan. (2) Batas waktu normatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan standar sebagai berikut: a. sarjana (S-1) paling lama 4 (empat) tahun; b. magister (S-2) atau setara paling lama 2 (dua) tahun; c. doktor (S-3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun; dan d. profesi paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 22

(1) Jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun. (2) Perpanjangan waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria: a. Perubahan kondisi sistem perkuliahan; b. Keterlambatan penerimaan dana biaya Tuags Belajar; dan/atau c. Penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi diluar kemampuan Pegawai Pelajar. (3) Pegawai Pelajar yang akan mengajukan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menandatangani perpanjangan surat perjanjian Tugas Belajar sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (4) Permohonan perpanjangan waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan melampirkan keterangan dari dekan, ketua program, atau dosen pembimbing dengan tembusan kepada Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan serta kepala unit kerjanya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Tugas Belajar berakhir.

Pasal 23

(1) Biaya yang diperlukan selama perpanjangan waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat ditanggung oleh pemberi Biaya Tugas Belajar. (2) Dalam hal biaya tidak ditanggung oleh pemberi Biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biaya Tugas Belajar selama perpanjangan ditanggung sendiri oleh Pegawai Pelajar.

Pasal 24

Perpanjangan dan pemberhentian Tugas Belajar Pendidikan ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.

BAB 5

Jangka Waktu

Pasal 21

Koreksi

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Perpanjangan dan pemberhentian Tugas Belajar Pendidikan ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.

BAB Ketiga

Tugas Belajar Pelatihan

Pasal 25

Koreksi

(1) Calon Pegawai Pelajar harus memenuhi persyaratan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. persyaratan umum; dan b. persyaratan khusus.

Pasal 26

Koreksi

(1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a meliputi: a. penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik; b. mempunyai masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai Pegawai; c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani; d. tidak sedang diusulkan atau mengikuti Pendidikan atau Pelatihan lain yang dilaksanakan dalam waktu bersamaan; e. diusulkan oleh kepala unit kerjanya; f. lulus seleksi yang dilakukan oleh institusi yang menyelenggarakan Pelatihan; g. pada saat mengajukan permohonan Tugas Belajar Pendidikan tidak sedang: 1. menjalani cuti di luar tanggungan negara; 2. melaksanakan tugas secara penuh di luar Badan; 3. mengajukan upaya administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara atau mengajukan upaya hukum ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin; 4. dalam proses pemanggilan dan/atau pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil tingkat sedang atau tingkat berat; 5. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; 6. berstatus tersangka atau terdakwa; 7. sedang menjalani pidana penjara atau kurungan; dan/atau 8. dibatalkan/diberhentikan dari tugas belajarnya, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir; dan h. bersedia diberhentikan dari jabatannya dalam hal Pegawai menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional bagi calon Pegawai Pelajar yang melaksanakan Tugas Belajar dengan meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari. (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan mempertimbangkan telah lulus pelatihan dasar pengawasan ketenaganukliran dan penjenjangan. (3) Surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 27

(1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b meliputi: a. batas usia maksimal calon Pegawai Pelajar: 1. 3 (tiga) kali waktu pelaksanaan Tugas Belajar Pelatihan sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; dan 2. 2 (dua) kali waktu pelaksanaan Tuags Belajar Pelatihan sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan. b. memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai Test of English as a Foreign Language (TOEFL) dari lembaga bahasa paling rendah 450 (empat ratus lima puluh) atau nilai lain yang disetarakan; c. calon Pegawai Pelajar yang memperoleh biaya Pelatihan bukan dari Pemerintah Negara Republik INDONESIA harus: 1. menandatangani surat pernyataan penerima biaya pemerintah negara Republik INDONESIA; dan 2. menyampaikan seluruh salinan dokumen resmi dari institusi pemberi beasiswa sebelum berangkat melaksanakan Tugas Belajar; dan d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh institusi yang menyelenggarakan Pelatihan. (2) Surat pernyataan penerima biaya Pemerintah negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 28

(1) Calon Pegawai Pelajar yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 harus menandatangani: a. surat pernyataan Tugas Belajar sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan b. perjanjian Tugas Belajar sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (2) Surat pernyataan dan perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani di atas meterai oleh calon Pegawai Pelajar dan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 29

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan MENETAPKAN surat keputusan Tugas Belajar Pelatihan setelah calon Pegawai Pelajar menandatangani surat pernyataan Tugas Belajar dan perjanjian Tugas Belajar.

BAB 1

Persyaratan

Pasal 25

Koreksi

(1) Calon Pegawai Pelajar harus memenuhi persyaratan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. persyaratan umum; dan b. persyaratan khusus.

Pasal 26

Koreksi

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan MENETAPKAN surat keputusan Tugas Belajar Pelatihan setelah calon Pegawai Pelajar menandatangani surat pernyataan Tugas Belajar dan perjanjian Tugas Belajar.

Pasal 30

(1) Pegawai Pelajar Pelatihan mempunyai kewajiban: a. melaksanakan Tugas Belajar Pelatihan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu; b. melakukan konsultasi teknis dengan unit kerjanya; c. menandatangani surat pernyataan selesai melaksanakan Tugas Belajar dengan melampirkan laporan hasil Pelatihan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya Pelatihan; dan d. menyerahkan sertifikat atau bukti keikutsertaan Pelatihan kepada Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan. (2) Surat pernyataan selesai melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (3) Laporan hasil Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 31

(1) Balai Pendidikan dan Pelatihan menyampaikan surat keterangan Pegawai selesai melaksanakan Tugas Belajar Pelatihan kepada unit kerja yang menangani bidang kepegawaian. (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar menerbitkan: a. surat keputusan pengaktifan bekerja kembali; dan b. surat keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional.

BAB Kelima

Ikatan Dinas

Pasal 35

Koreksi

Pasal 36

Pasal 37

Pegawai Pelajar pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) secara kumulatif.

Pasal 38

Pegawai Selesai Tugas Belajar Pendidikan yang telah menyelesaikan masa Wajib Kerja di lingkungan Badan berhak mendapatkan kembali ijazah dan transkrip nilai asli.

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2021 tentang TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

BAB 1

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 2

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 3

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 4

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 5

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 4

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 5

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Ketiga

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB 1

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB 2

Pasal 30

Pasal 31