KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1982 tentang POKOK-POKOK ORGANISASI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPPRES Nomor 86 Tahun 1982

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI

Pasal 1

Kejaksaan Republik INDONESIA, yang selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut Kejaksaan, berkedudukan, bertugas pokok, dan berfungsi sebagaimana ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik INDONESIA.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI KEJAKSAAN

Pasal 2

BAB IV

JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN

Pasal 4

Koreksi

Tugas pokok Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan ialah menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, ketatalaksanaan, dan perumusan naskah perundang-undangan terhadap seluruh unsur di lingkungan Kejaksaan dalam rangka pelaksanaan tugas utama Kejaksaan dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Umum, Bidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Umum, Bidang Tindak Pidana Khusus, serta satuan-satuan organisasi lainnya di lingkungan Kejaksaan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan PRESIDEN ini, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan mempunyai fungsi : a. mengkoordinasi dalam arti mengatur dan membina kerja sama, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh administrasi Kejaksaaan baik teknis maupun administratif bagi seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Kejaksanaan; b. melaksanakan urusan rumah tangga dalam arti mengurus semua keperluan rumah tangga dalam lingkungan Kejaksaan Agung serta menyelenggarakan keamanan baik personil maupun materiil serta ketertiban umum dalam lingkungan Kejaksaan; c. merencanakan dalam arti mempersiapkan rencana, menelaah, mengolah, dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan sesuai dengan tugas utama Kejaksaan; d. membina administrasi dalam arti membina urusan tata usaha, mengelola dan membina kepegawaian, mengelola keuangan dan peralatan seluruh Kejaksaan; e. membina organisasi dan tata laksana dalam arti membina dan memelihara seluruh kelembagaan dan ketatalaksanaan Kejaksaan serta pengembangannya; f. melaksanakan hubungan masyarakat dalam arti melakukan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat; g. mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan dalam arti mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok Kejaksaan dan turut serta dalam pembangunan dan pembinaan hukum nasional; h. menyelenggarakan pendidikan dan latihan dalam arti membina Unit Pendidikan dan Latihan sepanjang belum diselenggarakan oleh unit organisasi lainnya di lingkungan Kejaksaan.

Pasal 6

Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan terdiri dari: 1. Sekretariat Bidang Pembinaan; 2. Biro Umum; 3. Biro Perencanaan; 4. Biro Kepegawaian; 5. Biro Keuangan; 6. Biro Peralatan; 7. Biro Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. (2) Biro di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dipimpin oleh seorang Kepala Biro dan Sekretariat Bidang Pembinaan dipimpin oleh seorang Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan yang masing-masing bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

BAB VI

JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN

Pasal 12

Koreksi

Tugas pokok Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen ialah melaksanakan fungsi-fungsi intelijen Kejaksaan dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan tertib hukum di segala bidang kehidupan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah dan Jaksa Agung.

Pasal 13

Koreksi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Keputusan PRESIDEN ini, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen mempunyai fungsi: a. melakukan penyelidikan, pengamann, pembinaan, dan penggalangan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ketertiban umum dalam rangka penegakan hukum dan tertib hukum; b. merumuskan kebijaksanaan teknis berupa pengendalian, pembinaan, dan pengawasan terhadap eselon bawahan dalam bentuk pemberian bimbingan, petunjuk, pengarahan, serta instruksi dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen; c. mendukung pelaksanaan tugas penuntutan dan tugas-tugas dari bidang-bidang lainnya di lingkungan Kejaksaan dalam rangka koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Kejaksaan; d. melaksanakan kerja sama dengan departemen, lembaga pemerintah non departemen, lembaga- lembaga negara, instansi dan organisasi lainnya, khusus nya dengan aparat-aparat intelijen untuk memecahkan permasalahan hukum yang timbul, terutama yang menyangkut bidang tugas Kejaksaan; e. memberikan pertimbangan/saran kepada Jaksa Agung dalam segala urusan yang menyangkut penyelenggaraan tugas-tugas Kejaksaan; f. melakukan pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. g. menyelenggarakan kegiatan administrasi intelijen.

Pasal 14

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen terdiri dari: 1. Sekretariat Bidang Intelijen; 2. Direktorat Sosial Politik; 3. Direktorat Ekonomi; 4. Direktorat Khusus; 5. Direktorat Administrasi Intelijen.

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. (2) Direktorat di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dipimpin oleh seorang Kepala Direktorat dan Sekretariat Bidang Intelijen dipimpin oleh seorang Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen yang masing-masing bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

BAB VII

JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM

Pasal 16

Koreksi

Tugas pokok Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum ialah melaksanakan sebagian tugas utama kejaksaan di bidang yustisial yang menyangkut tindak pidana umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Pasal 17

Koreksi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Keputusan PRESIDEN ini, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum mempunyai fungsi: a. merumuskan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap eselon bawahan serta petunjuk dan koor dinasi kepada instansi lain dalam menyelenggara kan operasi yustisial yang menyangkut tindak pidana umum; b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan prapenuntutan, penuntutan, eksekusi perkara beserta pengadministrasiannya dan statistik kriminil; c. mempersiapkan konsepsi, bahan-bahan pertimbangan, rencana, pendapat dan saran bagi kebijaksanaan yang akan diambil oleh Jaksa Agung dalam/mengenai tugas-tugas Kejaksaan pada umumnya dan tugas-tugas operasi yustisial pada khususnya; d. memberikan pertimbangan/saran kepada Jaksa Agung dalam segara urusan bantuan hukum, analisa hukum dan analisa kriminalitas; e. melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum terdiri dari: 1. Sekretariat Bidang Tindak Pidana Umum; 2. Direktorat Pra-Penuntutan; 3. Direktorat Penuntutan; 4. Direktorat Eksekusi; 5. Direktorat Perdata dan Bantuan Hukum.

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. (2) Direktorat di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum dipimpin oleh seorang Kepala Direktorat dan Sekretariat Bidang Tindak Pidana Umum dipimpin oleh seorang Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, yang masing-masing bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

BAB VIII

JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS

Pasal 20

Koreksi

Tugas pokok Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus ialah melaksanakan sebagian tugas utama Kejaksaan di bidang yustisial yang menyangkut tindak pidana khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Pasal 21

Koreksi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Keputusan PRESIDEN ini, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus mempunyai fungsi: a. merumuskan kebijaksanaan teknis bimbingan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap eselon bawahan serta petunjuk dan koordinasi kepada instansi lain dalam menyelenggarakan operasi yustisial yang menyangkut tindak pidana korupsi, subversi, dan penyelundupan; b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan penyidikan, penuntutan, eksekusi perkara serta pengadministrasiannya dan statistik kriminil; c. memersiapkan konsepsi, bahan-bahan pertimbangan, rencana, pendapat, dan saran bagi kebijaksanaan yang akan diambil oleh Jaksa Agung dalam/mengenai tugas-tugas Kejaksaan pada umumnya dan tugas-tugas operasi yustisial pada khususnya; d. memberikan pertimbangan/saran kepada Jaksa Agung dalam segala analisa hukum dan analisa kriminalitas; e. melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus terdiri dari: 1. Sekretariat Bidang Tindak Pidana Khusus; 2. Direktorat Penyidikan; 3. Direktorat Penuntutan; 4. Direktorat Eksekusi.

Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. (2) Direktorat di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dipimpin oleh Kepala Direktorat dan Sekretariat Bidang Tindak Pidana Khusus dipimpin oleh seorang Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, yang masing-masing bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1982 tentang POKOK-POKOK ORGANISASI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB IX

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB X

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB XI

Pasal 31

BAB XII

Pasal 32

Pasal 33

BAB XIII

Pasal 34

BAB XIV

Pasal 35

Pasal 36