KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1980 tentang TATA CARA PENELITIAN DAN PENILAIAN TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG TERLIBAT GERAKAN 30 SEPTEMBER PARTAI KOMUNIS INDONESIA/BEKAS ORGANISASI TERLARANG YANG DAPAT DI PERTIMBANGKAN HAK PILIHNYA DAN PENGESAHAN DALAM P82

KEPPRES Nomor 74 Tahun 1980

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: a. Warganegara Republik INDONESIA yang terlibat dalam G 30 S/PKI selanjutnya disebut WNRI yang terlibat G 30 S/PKI adalah mereka sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Nomor KEP- 028/KOPKAM/10/ 1968 tentang Dasar Kebijaksanaan Penertiban/Pembersihan Personil Aparatur Pemerintah/Negara, sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Nomor KEP-0 1 0/KOPKAM/3/1 969 tentang Penyempurnaan Ketentuan Dalam Surat Keputusan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Nomor KEP-028/KOPKAM/10/1968. b. Penggunaan hak memilih adalah penggunaan hak memilih bagi WNRI yang terlibat G 30 S/PKI atau bekas anggota organisasi terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) UNDANG-UNDANG Pemilihan Umum.

BAB VI

TATACARA PENELITIAN DAN PENILAIAN SERTA PENGESAHANNYA

Pasal 8

Koreksi

(1) Penelitian dan penilaian terhadap mereka sebagai dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan secara perseorangan, selektif, cermat, yang didasarkan atas pertimbangan keamanan. (2) Dalam mengadakan penelitian dan penilaian sebagai dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan kriteria sebagai berikut: a. telah menunjukkan sikap setia dan taat kepada Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik INDONESIA yang bersendikan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945; b. tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan untuk pe- nyebaran/pengembangan paham atau ajaran Komunis- me/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya; c. tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban serta stabilitas politik; d. menerima segala tindakan yang telah diambil oleh PANGKOPKAMTIB dalam rangka kebijaksanaan Pemerintah di bidang penegakan satabilitas keamanan dan ketertiban. e. mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pelaksanaan tugas PANTIMDA diatur sebagai berikut: 1. Mengadakan penelitian dan penilaian terhadap WNRI yang terlibat G 30 S/PKI atau bekas anggota organisasi terlarang dengan menggunakan bahan-bahan yang diterima dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat II sebagai dimaksud dalam Pasal 4. 2. Hasil penelitian dan penilaian sebagai dimaksud dalam angka 1 disertai dengan saran/pertimbangan yang diajukan oleh PANTIMDA kepada LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA disusun dalam daftar dengan perincian: a. Daftar WNRI yang terlibat G 30 S/PKI atau bekas anggota organisasi terlarang, dalam Pemilihan Umum 1982 (Daftar OT/1982); b. Daftar WNRI yang terlibat G 30 S/PKI atau bekas anggota organisasi terlarang yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam Pemilihan Umum 1982 (Daftar OT 1/1982).

Pasal 10

(1) LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA memberikan persetujuan ter- hadap Daftar OT/1982 dan Daftar OT 1/1982 yang memuat hasil penelitian dan penilaian serta saran/pertimbangan yang disampaikan oleh PANTIMDA sebagai dimaksud dalam Pasal 9 angka 2. (2) Daftar OT/1982 dan Daftar OT 1/1982 yang telah disetujui oleh LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA disampaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

Daftar sebagai dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang telah diterima oleh Menteri Dalam Negeri disampaikan kepada PANTIMPUS.

Pasal 12

(1) PANTIMPUS mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan dari PANGKOPKAMTIB terhadap Daftar sebagai dimaksud dalam Pasal 11. (2) Berdasarkan hasil persetujuan PANGKOPKAMTIB sebagai dimaksud dalam ayat (1), PANTIMPUS mempersiapkan Daftar OT/1982 dan Daftar OT 1/1982 untuk mendapatkan pengesahan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13

(1) Setelah Daftar sebagai dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disahkan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan daftar tersebut kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum. (2) Untuk keperluan pendaftaran pemilih Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum menyampaikan Daftar sebagai dimaksud dalam ayat (1) kepada Panitia Pendaftaran Pemilih melalui jenjang jabatan.

Pasal 14

(1) Dalam penelitian dan penilaian terhadap WNRI yang terlibat G 30 S/PKI atau bekas anggota organisasi terlarang yang pada Pemilihan Umum Tahun 1977 telah dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dan dimasukkan dalam Daftar OT 1/1977 apabila tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 8, dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dan dimasukkan dalam Daftar OT 1/1982, (2) Untuk WNRI yang terlibat G 30 S/PKI atau bekas anggota organisasi terlarang yang pada Pemilihan Umum Tahun 1977 tidak dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dan dimasukkan dalam Daftar OT /1977, apabila tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 8, da- pat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dan dimasukkan dalam Daftar OT 1/1982,

Pasal 15

(1) Terhadap mereka yang termasuk dalam Daftar OT 1/1982 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri sebagai dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), apabila ternyata melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 8, pertimbangan penggunaan hak memilihnya dapat dibatalkan, (2) Pembatalan penggunaan hak memilih sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA, BABV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

(1) Hal-hal yang diatur dalam Keputusan PRESIDEN ini dan berkaitan dengan pendaftaran pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1982 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum. (2) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan PRESIDEN ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dan atau PANGKOPKAMTIB.

Pasal 17

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 1980. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1980 tentang TATA CARA PENELITIAN DAN PENILAIAN TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG TERLIBAT GERAKAN 30 SEPTEMBER PARTAI KOMUNIS INDONESIA/BEKAS ORGANISASI TERLARANG YANG DAPAT DI PERTIMBANGKAN HAK PILIHNYA DAN PENGESAHAN DALAM P82

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB VI

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17