KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2000 tentang SEKRETARIAT PRESIDEN

KEPPRES Nomor 68 Tahun 2000

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Sekretariat PRESIDEN adalah lembaga pemerintah yang dipimpin oleh seorang Sekretariat PRESIDEN, berkedudukan langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada PRESIDEN.

Pasal 2

Sekretaris PRESIDEN mempunyai tugas memberi dukungan staf dan pelayanan administrasi kepada PRESIDEN selaku Kepala negara dan kepala Pemerintahan dalam menyelenggarakan kekuasaan Pemerintahan Negara di bidang kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, media, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bantuan PRESIDEN.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Koreksi

Sekretariat PRESIDEN terdiri dari : a. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media; b. Deputi Bidang Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Bantuan PRESIDEN.

Pasal 5

Koreksi

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan media mempunyai tugas membantu Sekretaris PRESIDEN dalam menyelenggarakan urusan keprotokolan, pers, media, dokumentasi, dan informasi kegiatan yang dilakukan oleh PRESIDEN dan/atau Ibu Negara, serta pelaksanaan tugas lain yang ditentukan oleh Sekretaris PRESIDEN.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraan keprotokolan kegiatan PRESIDEN dan/atau Ibu Negara; b. penyelenggaraan acara perjalanan PRESIDEN dan/atau Ibu Negara di dalam dan di luar negeri; c. penyelenggaraan peliputan dan publikasi kegiatan PRESIDEN dan/atau Ibu Negara, tamu negara, dan kegiatan penting lainnya; d. penyelenggaraan administrasi kewartawanan dan pengaturan wartawan dalam peliputan; e. penyelenggaraan kerjasama dengan media massa di dalam negeri dan di luar negeri, serta instansi dan pihak lain yang terkait; f. penyelenggaraan komunikasi PRESIDEN dan/atau Ibu Negara dengan warga masyarakat.

Pasal 7

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media terdiri dari : a. Biro Protokol; b. Biro Pers dan Media.

Pasal 8

Deputi Bidang Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Bantuan PRESIDEN mempunyai tugas membantu Sekretaris PRESIDEN dalam menyelenggarakan pelayanan kerumahtanggaan PRESIDEN, pengelolaan rumah tangga istana-istana, pengelolaan bantuan PRESIDEN, pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan administrasi umum di lingkungan Sekretariat PRESIDEN, serta pelaksanaan tugas lain yang ditentukan oleh Sekretaris PRESIDEN.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Deputi Bidang Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Bantuan menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraan pelayanan kerumahtanggaan PRESIDEN dan pengelolaan istana-istana, museum, dan sanggar seni; b. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan bantuan PRESIDEN; c. penyelenggaraan pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat PRESIDEN; d. penyelenggaraan urusan dalam, pemeliharaan bangunan, dan pengelolaan kendaraan; e. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat PRESIDEN.

Pasal 10

Deputi Bidang Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Bantuan PRESIDEN terdiri dari : a. Biro Istana-istana; b. Biro Pengelolaan Bantuan PRESIDEN; c. Biro Administrasi dan Perlengkapan.

Pasal 11

(1) Masing-masing Biro sebanyak-banyaknya terdiri dari 4 (empat) Bagian sesuai beban kerja. (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), di lingkungan Biro Istana-istana dibentuk 4 (empat) Unit Pengelola Istana yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Istana. (3) Istana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah Istana Bogor, Istana Cipanas, Istana Yogyakarta, dan Istana Tampak Siring. (4) Masing-masing Bagian/Uni sebanyak-banyaknya terdiri dari 4 (empat) Subbagian sesuai beban kerja. (5) Apabila dipandang perlu, di lingkungan Sekretariat PRESIDEN dapat dibentuk Unit Tata Usaha Perbantuan.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional sesuai bidang keahliannya. (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang atau lebih tenaga fungsional senior berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya yang ditunjuk oleh Sekretaris PRESIDEN. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Kelompok Jabatan Fungsional secara teknis administratif dibina oleh Biro Administrasi dan Perlengkapan.

Pasal 14

Jika dipandang perlu, untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya Sekretaris PRESIDEN dapat membentuk beberapa kelompok kerja.

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2000 tentang SEKRETARIAT PRESIDEN

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

BAB Kelima

Pasal 12

Pasal 13

BAB Keenam

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

Pasal 27

BAB VII

Pasal 28

Pasal 29