Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 1996 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
ttd
MOERDIONO
CATATAN
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH UKRAINA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
Pemerintah Republik INDONESIA dan Pemerintah Ukraina (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak");
Mengingat persahabatan dan hubungan kerjasama yang telah terjalin antara kedua negara dan rakyatnya;
Bermaksud untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi penanaman modal oleh para penanam modal dari satu Pihak didasarkan atas kedaulatan yang sama dan saling menguntungkan; dan
Mengakui bahwa Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal tersebut akan mendorong untuk merangsang kegiatan investasi di kedua Negara;
Telah menyetujui sebagai berikut:
PASAL I DEFENISI
Untuk tujuan Persetujuan ini:
1. Istilah "penanaman modal" harus diartikan sebagai segala bentuk aset yang ditanam oleh para penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lainnya, sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, mencakup tetapi tidak terbatas pada:
a. benda bergerak dan tidak bergerak termasuk hak-hak lain
seperti mortgage, hak istimewa, dan jaminan serta hak-hak
serupa lainnya;
b. hak-hak yang diperoleh dari saham, surat obligasi atau setiap bentuk lainnya dari hasil bunga dalam perusahaan atau usaha patungan di wilayah Pihak lain;
c. tagihan atas uang atau tagihan atas setiap pelaksanaan yang mempunyai nilai keuangan;
d. hak atas kekayaan intelektual, proses teknik, muhibah, dan keahlian;
e. konsesi usaha yang diberikan oleh UNDANG-UNDANG, atau berdasarkan kontrak yang berkaitan dengan penanaman modal termasuk konsesi untuk mencari atau mengeksploitasi sumber daya alam.
2. Istilah "penanaman modal" bagi masing-masing Pihak, terdiri dari:
(i) seseorang yang mempunyai kewarganegaraan dari satu Pihak;
(ii)badan hukum yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku dari satu Pihak;
3. Istilah "tnpa penundaan" dianggap telah dipenuhi jika suatu transfer dilakukan dalam jangka waktu yang lazim dipersyaratkan dalam praktek keuangan internasional.
4. Istilah "wilayah":
a. Dalam hubungan dengan Republik INDONESIA:
Wilayah Republik INDONESIA diartikan sebagai wilayah yang ditetapkan dalam perundang-undangannya.
b. Dalam hubungan dengan Ukraina:
Wilayah Ukraina diartikan sebagai wilayah yang ditetapkan dalam perundang-undanganya.
PASAL II PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
1. Masing-masing Pihak harus mendorong dan menciptakan iklim yang menguntungkan bagi penanam modal dari Pihak lain untuk menanam modal di wilayahnya, serta mengizinkan penanaman modal tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
2. Penanaman modal oleh penanam modal dari salah satu Pihak setiap waktu harus diperlakukan secara wajar dan seimbang serta harus mendapat perlindungan dan keamanan yang memadai di wilayah Pihak lain.
PASAL III KETENTUAN PERLAKUAN NEGARA SAHABAT
1. Masing-masing Pihak harus menjamin perlakukan yang wajar dan seimbang bagi penanaman modal dari penanam modal Pihak lain dan harus tidak merugikan dengan tindakan yang tidak beralasan atau diskriminasi, pelaksanaan, manajemen,
pemeliharaan, penggunaan, pemilikan atau pengaturan oleh penanam modal tersebut. Masing-masing Pihak harus memperlakukan penanaman modal secara memadai dalam hal keamanan dan perlindungan fisik.
2. Lebih khusus, masing-masing Pihak harus memperlakukan penanaman modal dalam hal apapun harus tidak boleh kurang menguntungkan daripada yang diperoleh penanaman modal yang dilakukan para penanam modal dari Negara Ketiga.
3. Jika satu Pihak memberikan perlakuan khusus kepada penanam modal dari Negara Ketiga berdasarkan persetujuan mengenai pembentukan kesatuan pabean, kesatuan ekonomi, kesatuan moneter atau bentuk serupa lainnya, atau berdasarkan persetujuan mengenai penghindaran pajak berganda atau persetujuan lainnya yang berkaitan dengan masalah perpajakan, Pihak tersebut tidak wajib memberikan perlakukan khusus kepada penanam modal dari Pihak lainnya.
PASAL IV PENGAMBIL-ALIHAN
Masing-masing Pihak harus tidak melakukan tindakan apapun dari pengambil-alihan, nasionalisasi, atau segala bentuk pencabutan hak milik lainnya, yang berakibat sama dengan nasionalisasi atau pengambil-alihan terhadap penanaman modal dari penanam modal Pihak lainnya kecuali berdasarkan syarat-syarat di bawah ini:
(a) tindakan dilakukan untuk kepentingan hukum atau kepentingan umum, dan yang sesuai dengan proses hukum;
(b) tindakan tidak berdasarkan diskriminasi;
(c) tindakan yang disertai dengan ketentuan untuk pembayaran ganti rugi yang cepat, memadai dan efekti. Besarnya ganti rugi harus sesuai dengan harga pasar yang pantas tanpa penundaan sebelum tindakan pencabutan hak milik diumumkan.
Harga pasar tersebut ditentukan sesuai praktek-praktek dan metode-metode yang diakui secara internasional, atau bilamana harga pasar yang pantas tidak dapat ditetapkan, ganti rugi tersebut harus merupakan jumlah yang wajar sebagaimana disetujui bersama antara para Pihak, dan jumlah tersebut harus dapat ditansfer secara bebas dari Pihak yang bersangkutan dalam mata uang yang dapat digunakan secara bebas. Ganti rugi tersebut harus termasuk bunga dihitung atas tingkat bunga komersial sejak tanggal sebelum pengambil-alihan hingga tanggal pembayaran.
PASAL V GANTI RUGI ATAS KERUGIAN
1. Penanam modal dari satu Pihak, yang penanaman modalnya di wilayah Pihak lain mengalami kerugian karena perang atau konflik bersenjata, revolusi, negara dalam
keadaan darurat, pemberontakan, kerusuhan atau hura-hara di wilayah Pihak lainnya, harus diberikan perlakuan oleh Pihak tersebut terakhir berkenaan dengan restitusi, indemnifikasi, ganti rugi atau penyelesaian lainnya.
2. Perlakuan tersebut harus tidak boleh kurang menguntungkan daripada yang diberikan oleh Pihak tersebut terakhir kepada penanam modal sendiri maupun penanam modal dari negara ketiga, yang mana lebih menguntungkan bagi penanam modal yang bersangkutan.
PASAL VI PRANSFER
1. Masing-masing Pihak harus menjamin berdasarkan hukum dan peraturan yangberkaitan dengan penanaman modal oleh penanam modal dari Pihak lainnya, memperkenankan penanam modal untuk melakukan transfer tanpa penundaan atas:
a. laba, bunga, dividen dan penghasilan lainnya;
b. dana-dana yang dibutuhkan (i) untuk akuisisi bahan baku atau bahan pembantu, barang
setengah jadi ataupun barang jadi, atau (ii) untuk mengganti aset modal guna melindungi kesinambungan penanaman modal;
c. dana tambahan yang dibutuhkan untuk pengembangan penanaman modal;
d. dana pembayaran pinjaman;
e. royalti atau biaya;
f. pendapatan perorangan yang berkaitan dengan penanaman modal;
g. hasil penjulan atau likuidasi dari penanaman modal;
h. ganti rugi atas kerugian;
i. ganti rugi atas pengambil-alihan.
2. Transfer tersebut harus dilakukan sesuai dengan nilai tukar yang berlaku pada saat dilakukan transfer dengan memperhatikan transaksi berjalan dalam mata uang yang akan ditransfer.
PASAL VII SUBROGASI
Jika penanaman modal dari penanam modal Pihak lainnya diasuransikan untuk risiko non komersial sesuai sistem hukum yang berlaku, setiap subrogasi dari penanggung atau penanggung-ulang atas hak penanam modal tersebut sebagaimana persyaratan asuransi diakui oleh Pihak lainnya, tetapi bagaimanapun bahwa penanggung atau penanggung-ulang tidak berhak untuk melakukan haknya selain daripada hak yang
seharusnya dilakukan.
PASAL VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA PENANAM MODAL DAN PIHAK
1. Setiap Perselisihan antara Pihak dan penanam modal Pihak lainnya, mengenai penanaman modal pidajk yang disebut terakhir di wilayah yang disebut sebelumnya, harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi.
2. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan sejak tanggal pemberitahuan tertulis oleh salah satu Pihak yang meminta penyelesaian secara damai, perselisihan tersebut atas permintaan penanam modal yang bersangkutan harus disampaikan melalui prosedur hukum yang berlaku di Pihak yang bersangkutan atau kepada arbitrasi internasional atau konsiliasi.
3. Masing-masing Pihak setuju untuk menyerahkan setiap perselisihan yang timbul antara Pihak dan penanam modal dari Pihak lainnya mengenai penanaman modal dari penanam modal tersebut di wilayah Pihak terdahulu kepada Pusat Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal Internasional (International Centre for Settlement of Investment Disputes/ICSID) untuk penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrasi berdasarkan Konvensi Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal antara Negara dengan Penanam Modal (Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National of Others States) yang ditandatangani di Washington, D.C., pada tanggal 18 Maret 1965.
PASAL IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR PIHAK MENGENAI PENAFSIRAN DAN PENERAPAN PERSETUJUAN
1. Perselisihan antar Pihak mengenai penafsiran atau penerapan Persetujuan ini, jika mungkin , harus diselesaikan melalui saluran diplomatik.
2. Apabila perselisihan antar Pihak tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut di atas, perselisihan tersebut atas permintaan salah satu Pihak diajukan kepada suatu peradilan arbitrasi.
3. Peradilan arbitrasi itu dibentuk untuk setiap kasus yang timbul dengan cara berikut. Dalam waktu tiga bulan sejak penerimaan permohonan untuk arbitrasi, masing-masing Pihak harus menunjuk seorang anggota peradilan.
Kedua angota tersebut kemudian harus memilih seorang warga negara dari suatu negara ketiga dengan persetujuan kedua belah Pihak yang ditunjuk sebagai Ketua peradilan tersebut. Ketua tersebut harus diangkat dalam waktu dua bulan sejak
tanggal pengangkatan kedua anggota lainnya.
4. Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan di dalam ayat 3 pasal ini pengangkatan yang diperlukan belum juga dilakukan, salah satu Pihak boleh, karena tidak adanya persetujuan lainnya, meminta Ketua Mahkamah Internasional untuk melakukan penunjukan yang diperlukan. Apabila Ketua itu adalah warga negara salah satu Pihak atau yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugas tersebut, Wakil Ketua harus diminta untuk melakukan pengangkatan yang diperlukan tersebut. Apabila Wakil Ketua tersebut adalah warga negara salah satu Pihak atau apabila yang bersangkutan berhalangan melaksanakan tugas tersebut, anggota senior berikutnya dari Mahakamah Internasional yang bukan warga negara salah satu Pihak harus diminta untuk melakukan penunjukan yang diperlukan.
5. Peradilan arbitrasi tersebut harus mengambil keputusan dengan suara terbanyak.
Setiap keputusan harus mengikat kedua belah Pihak. masing-masing Pihak harus menanggung biaya anggota peradilannya sendiri dan perwakilannya dalam sidang-sidang peradilan arbitrasi; biaya ketua dan biaya-biaya selebihnya harus ditanggung bersama oleh para Pihak. Namun demikian, peradilan dalam putusannya boleh MENETAPKAN bahwa bagian biaya yang lebih tinggi harus ditanggung oleh salah satu dari kedua Pihak tersebut, dan keputusan ini mengikat kedua belah Pihak. Peradilan harus menentukan prosedurnya sendiri
PASAL X PEMBERLAKUAN PERSETUJUAN
Persetujuan ini berlaku terhadap penanaman modal oleh para penanam modal dari Ukraina di wilayah Republik INDONESIA yang telah mendapat izin sebelumnya sesuai dengan UNDANG-UNDANG Republik INDONESIA No. 1 tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing dan setiap UNDANG-UNDANG yang mengubah atau menggantikannya, dan terhadap penanaman modal oleh penanam modal dari Republik INDONESIA di wilayah Ukraina yang telah mendapatkan izin sesuai dengan UNDANG-UNDANG mengenai penanaman modal asing dan setiap UNDANG-UNDANG yang mengubah atau menggantikannya.
PASAL XI PENERAPAN KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
Apabila ketentuan hukum dari salah satu Pihak atau kewajiban berdasarkan hukum internasional yang berlaku sekarang atau dibuat di masa depan antar Pihak sebagai tambahan terhadap Persetujuan ini yang memuat peraturan, baik umum maupun khusus, yang memberi hak penanaman modal oleh penanam modal dari Pihak lainnya yang lebih menguntungkan daripada persetujuan ini, maka peraturan yang lebih
menguntungkan yang berlaku.
PASAL XII KONSULTASI DAN PERUBAHAN
1. Masing-masing pihak dapat meminta diadakannya konsultasi mengenai setiap masalah yang mengangkut Persetujuan ini. Pihak lain harus mempertimbangkan usulan tersebut dan mengupayakan kesempatan untuk berkonsultasi.
2. Persetujuan ini dapat diubah setiap waktu, jika dianggap perlu, dengan kesepakatan bersama.
PASAL XIII MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
1. Persetujuan ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan terakhir oleh setiap Pihak setelah penyelesaian prosedur ratifikasi masing-masing Pihak. Persetujuan ini berlaku untuk masa 10 tahun dan akan terus berlaku 10 tahun berikutnya dan seterusnya, kecuali salah satu pihak memberitahukan secara tertulis tentang pengakhirannya satu tahun sebelum masa Persetujuan ini berakhir.
2. Dalam hubungannya dengan penanaman modal yang dilakukan sebelum tanggal pengakhiran Persetujuan ini, ketentuan-ketentuan dari Pasal I sampai XII akan tetap berlaku untuk jangka waktu 10 tahun berikutnya terhitung sejak tanggal pengakhiran Persetujuan ini
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini.
DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal 11 April 1996 dalam Bahasa INDONESIA, Ukraina dan Inggris.
Semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jika terdapat perbedaan mengenai penafsiran, maka naskah dalam bahasa Inggris harus berlaku.
UNTUK PEMERINTAH UNTUK PEMERINTAH
UKRAINA
Kutipan: LEMBAR LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1996