KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1997 tentang PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

KEPPRES Nomor 41 Tahun 1997

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak bertempat kedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

Daerah hukum Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, meliputi seluruh wilayah Republik INDONESIA.

Pasal 3

(1) Susunan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terdiri dari Pimpinan, Anggota dan Sekretaris. (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua. (3) Jumlah Anggota, termasuk pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebanyak-banyaknya 35 (tiga puluh lima) orang.

Pasal 4

(1) Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak diangkat oleh PRESIDEN dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Menteri Keuangan. (2) Ketua dan Wakil Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Pajak diangkat oleh PRESIDEN dari para Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usul Menteri Keuangan.

Pasal 5

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 6

(1) Banding yang diajukan kepada Majelis Pertimbangan Pajak atau Lembaga Pertimbangan Bea dan Cukai sebelum tanggal 1 Januari 1998 yang belum diperiksa atau belum diputus, diperlakukan sebagai banding yang diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dan diperiksa sesuai ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diputus dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak berlakunya UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. (3) Gugatan terhadap pelaksanaan UNDANG-UNDANG perpajakan yang telah diajukan ke Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebelum tanggal 1 Januari 1998 tetap diperiksa dan diputus oleh badan peradilan tersebut.

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Keuangan.

Pasal 8

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1998. Ditetakan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 6

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Keuangan.

Pasal 8

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1998. Ditetakan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO