KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1996 tentang TATA CARA PENGAJUAN CALON ANGGOTA TAMBAHAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT UTUSAN GOLONGAN KARYA, ABRI, DAN UTUSAN GOLONGAN SERTA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI GOLONGAN KARYA ANGKATAN BERSENJATA RI

KEPPRES Nomor 40 Tahun 1996

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN CALON ANGGOTA TAMBAHAN MPR UTUSAN GOLONGAN KARYA ABRI DAN CALON ANGGOTA DPR DARI GOLONGAN KARYA ABRI

Pasal 4

(1) Pengajuan calon Anggota Tambahan MPR Utusan golongan karya ABRI dilakukan secara tertulis oleh Panglima ABRI kepada PRESIDEN. (2) Jumlah calon yang diajukan sebanyak-banyaknya dua kali dan sekurang-kurangnya sama dengan jumlah utusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). (3) Nama calon yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam satu daftar calon Anggota Tambahan MPR Utusan golongan karya ABRI.

Pasal 5

(1) Pengajuan calon Anggota DPR dari golongan karya ABRI yang diangkat dilakukan secara tertulis oleh Panglima ABRI kepada PRESIDEN. (2) Jumlah calon yang diajukan sebanyak-banyaknya dua kali dan sekurang-kurangnya sama dengan jumlah anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4). (3) Nama calon yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam satu daftar calon Anggota DPR dari golongan karya ABRI yang diangkat.

Pasal 6

(1) Daftar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3) berisi antara lain: a. nomor urut; b. nama lengkap; c. pangkat; d. NRP/NBI; e. jabatan; f. nama kesatuan dan tempat kedudukan; g. alamat tempat tinggal. (2) Penulisan nama calon dalam daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan ABRI.

Pasal 7

(1) Setiap calon yang namanya tercantum dalam daftar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3) harus dilengkapi surat keterangan dan surat pernyataan mengenai diri calon. (2) Surat keterangan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Surat pernyataan kesediaan dan persetujuan calon, dibuat oleh calon sendiri, dan diketahui oleh pejabat ABRI yang berwenang; b. Surat keterangan sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f, dibuat oleh pejabat ABRI yang berwenang; c. Surat pernyataan sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dibuat oleh calon sendiri dan diketahui oleh pejabat ABRI yang berwenang; d. Surat pernyataan "tidak terlibat" atau "pernah terlibat tetapi telah mendapat amnesti atau abolisi" dalam pemberontakan, dibuat oleh calon sendiri dan diketahui oleh pejabat ABRI yang berwenang; e. Daftar riwayat hidup dan riwayat perjuangan, dibuat oleh calon sendiri dan diketahui oleh pejabat ABRI yang berwenang; f. Surat keterangan sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, dibuat oleh doktor umum Pemerintah atau dokter ahli penyakit jiwa. (3) Bentuk, isi dan hal-hal lain mengenai surat keterangan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 8

(1) Surat pencalonan, daftar calon, surat keterangan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan masing-masing dimasukkan dalam map sendiri. (2) Surat pencalonan, daftar calon, surat keterangan, dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PRESIDEN, dan tembusannya sebanyak 3 (tiga) rangkap disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, yang masing-masing diperuntukkan: a. 1 (satu) untuk Lembaga Pemilihan Umum; b. 1 (satu) untuk keperluan penelitian; c. 1 (satu) dikembalikan kepada Panglima ABRI setelah dibubuhi keterangan bahwa surat tersebut telah diterima oleh Lembaga Pemilihan Umum. (3) Penyampaian surat pencalonan, daftar calon, surat keterangan, dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut: a. untuk pencalonan Anggota Tambahan MPR Utusan golongan karya ABRI dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 7 (tujuh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II; b. untuk pencalonan Anggota DPR dari golongan karya ABRI yang diangkat dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 16 (enam belas) hari sebelum penyusunan Daftar Calon Sementara Pemelihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPD II.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN CALON ANGGOTA TAMBAHAN MPR UTUSAN GOLONGAN-GOLONGAN

Pasal 9

(1) Calon Anggota Tambahan MPR Utusan Golongan-golongan diajukan secara tertulis oleh Pimpinan Pusat Organisasi Golongan-golongan kepada PRESIDEN. (2) Organisasi Golongan-golongan yang mengajukan calon Anggota Tambahan MPR harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas yang dicantumkan dalam anggaran dasar dan mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; b. mempunyai potensi dalam kehidupan kemasyarakatan dan atau kenegaraan yang secara representatif aspirasinya perlu ditampung dalam MPR; c. mempunyai peranan aktif dalam Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila; d. ditentukan oleh PRESIDEN.

Pasal 10

(1) Calon Anggota Tambahan MPR yang diajukan oleh organisasi Golongan-golongan, tidak termasuk nama-nama calon yang tercantum dalam daftar Calon Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II. (2) Nama calon yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk masing-masing organisasi disusun dalam satu daftar calon Anggota Tambahan MPR Utusan Golongan-golongan. (3) Daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi antara lain: a. nomor urut; b. nama lengkap; c. pekerjaan dan alamat pekerjaan; d. alamat tempat tinggal. (4) Penulisan nama calon dalam daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut kelaziman sehari-hari.

Pasal 11

(1) Setiap calon Anggota Tambahan MPR yang namanya tercantum dalam daftar calon, harus dilengkapi surat keterangan dan surat pernyataan mengenai diri calon. (2) Surat keterangan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Surat pernyataan kesediaan dan persetujuan calon, dibuat oleh calon sendiri dan diketahui oleh Pimpinan Oragnisasi Golongan-golongan yang mengajukan calon; b. Surat keterangan sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b, dibuat oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II; c. Surat pernyataan sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dibuat oleh calon sendiri; d. Surat keterangan sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dan huruf f, dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kepolisian Resort; e. Surat pernyataan "tidak terlibat" atau "pernah terlibat tetapi telah mendapat amnesti atau abolisi" dalam pemberontakan, dibuat oleh calon sendiri; f. Daftar riwayat hidup dan riwayat perjuangan, dibuat oleh calon sendiri dan diketahui oleh Pimpinan Oragnisasi Golongan-golongan yang mengajukan calon; g. Surat keterangan sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dibuat oleh Kepala Kepolisian Resort; h. Surat keterangan sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, dibuat oleh dokter umum Pemerintah g atau dokter ahli penyakit jiwa; I. Surat keterangan sebagai bukti terdaftar dalam daftar pemilih dibuat oleh Camat/Ketua PPS. (3) Bentuk, isi dan hal-hal lain mengenai surat keterangan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf i ditetapkan oleh Menteri Dalam negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 12

(1) Surat pencalonan, daftar calon, surat keterangan, dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan masing-masing dimasukkan dalam map tersendiri. (2) Surat pencalonan, daftar calon, surat keterangan, dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PRESIDEN, dan tembusannya sebanyak 3 (tiga) rangkap disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, yang masing-masing diperuntukkan: a. 1 (satu) untuk Lembaga Pemilihan Umum; b. 1 (satu) untuk keperluan penelitian; c. 1 (satu) dikembalikan kepada organisasi Golongan-golongan yang mengajukan calon setelah dibubuhi keterangan bahwa surat tersebut telah diterima oleh Lembaga Pemilihan Umum. (3) Penyampaian surat pencalonan, daftar calon, surat keterangan, dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 7 (tujuh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I , dan DPRD II.

Pasal 13

(1) PRESIDEN atas prakarsanya dapat MENETAPKAN calon lain di luar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk diangkat sebagai Anggota Tambahan MPR Utusan Golongan-golongan. (2) Calon yang telah ditetapkan sebagai Anggota Tambahan MPR Utusan Golongan-golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera mengurus dan menyelesaikan kelengkapan administrasi surat bukti diri kepada Lembaga Pemilihan Umum dan instansi terkait.

Pasal 14

(1) Surat bukti diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berupa: a. surat keterangan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; b. surat keterangan bertempat tinggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan. (2) Surat bukti diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum jadwal waktu pemeriksaan surat bukti diri Anggota Tambahan MPR.