Koreksi Pasal 4

(1) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional bertugas membantu PRESIDEN dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. (2) Menteri ... (2) Menteri Negara Riset dan Teknologi bertugas membantu PRESIDEN dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi. (3) Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara bertugas membantu dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara. (4) Menteri Negara Pangan dan Hortikultura bertugas membantu PRESIDEN dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan hortikultura. (5) Menteri Negara Kependudukan bertugas membantu PRESIDEN dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan. (6) Menteri Negara Investasi bertugas membantu PRESIDEN dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang investasi. (7) Menteri Negara Agraria bertugas membantu PRESIDEN dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keagrariaan. (8) Menteri Negara Perumahan dan Permukiman bertugas membantu PRESIDEN dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan permukiman. (9) Menteri Negara Lingkungan Hidup bertugas membantu PRESIDEN dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. (10) Menteri Negara Peranan Wanita bertugas membantu PRESIDEN dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peranan wanita dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembangunan. (11) Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga bertugas membantu PRESIDEN dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Pasal 5 ...