Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1985 tentang PENYESUAIAN PENSIUN POKOK BEKAS PRESIDEN DAN BEKAS WAKIL PRESIDEN SERTA JANDANYA

PP Nomor 16 Tahun 1985

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

(1) Pensiun pokok bekas PRESIDEN yang berhenti dengan hormat darijabatannya ditetapkan 6 (enam) kali 100% (seratus persen) dari gaji pokok tertinggi pejabat Negara Republik INDONESIA. (2) Pensiun pokok bekas Wakil PRESIDEN yang berhenti dengan hormat dari jabatannya ditetapkan sebesar 4 (empat) kali 100% (seratus persen) dari gaji pokok tertinggi pejabat Negara Republik INDONESIA.

Pasal 2

Pensiun pokok bagi janda bekas PRESIDEN dan janda bekas Wakil PRESIDEN adalah 50% (lima puluh persen) dari pensiun pokok bekas PRESIDEN dan bekas Wakil PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Penyesuaian pensiun pokok bagi bekas PRESIDEN dan bekas Wakil PRESIDEN yang telah berhenti dengan hormat dari jabatanriya sebelum 1 Aprfl 1985 ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN.

Pasal 4

Di atas pensiun pokok, kepada penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dan Pasal 2 diberikan tunjangan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1978.

Pasal 5

Ketentuan teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan PRESIDEN.

Pasal 6

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal I April 1985. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 1985 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 1985 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA ttd. SUDHARMONO, S.H. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 22

Pasal 1

Koreksi

Pasal 2

Pensiun pokok bagi janda bekas PRESIDEN dan janda bekas Wakil PRESIDEN adalah 50% (lima puluh persen) dari pensiun pokok bekas PRESIDEN dan bekas Wakil PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Penyesuaian pensiun pokok bagi bekas PRESIDEN dan bekas Wakil PRESIDEN yang telah berhenti dengan hormat dari jabatanriya sebelum 1 Aprfl 1985 ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN.

Pasal 4

Di atas pensiun pokok, kepada penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dan Pasal 2 diberikan tunjangan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1978.

Pasal 5

Ketentuan teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan PRESIDEN.