Koreksi Pasal 20

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2011. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2011 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D. W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id FORMAT SURAT KETERANGAN PERMOHONAN IZIN/PEMBERITAHUAN*) Yang bertanda tangan di bawah ini, kami: Nama : NIP : Pangkat/Gol. : Jabatan : Unit Organisasi : dengan ini mengajukan Permohonan Izin Untuk Tidak Masuk Bekerja/Izin Pulang Sebelum Waktunya/Pemberitahuan Terlambat Masuk Bekerja/……………………………………….*) selama…………hari/jam/menit*), pada hari…………………………, tanggal………………............ dengan alasan, yaitu…………………………………..……………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………….. Demikian disampaikan kiranya menjadi maklum. Menyetujui/Tidak Menyetujui*) Hormat kami *) Coret yang tidak perlu MENTERI KEUANGAN, AGUS D.W. MARTOWARDOJO LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 41/PMK.01/2011 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN …………………………………..... .......................................................... NIP ................................................ ................................................. ................................................. NIP ......................................... www.djpp.kemenkumham.go.id FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA UNIT ESELON I : UNIT ESELON II : UNIT ESELON III : PERINGATAN TERTULIS NOMOR : SP- hjghjghjjghj Nama : NIP : Pangkat/Gol. : Jabatan : Unit Organisasi : Dengan ini kepada Saudara diberikan PERINGATAN TERTULIS sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor ......../PMK.01/2011, karena Saudara pada tanggal......................................................telah tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) hari kerja dan diberlakukan pemotongan TKPKN sebesar 10% (sepuluh perseratus) sesuai Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor ............./PMK.01/2011. Tembusan Yth.: 1. ................................................ (Pejabat Eselon I yang bersangkutan) 2. Inspektur Jenderal 3. Sekretaris Jenderal 4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia 5. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 6. ................................................ (Pejabat Eselon II yang bersangkutan) 7. ............................................ (atasan langsung pejabat penerbit surat peringatan) 8. Pejabat Pembuat Daftar Gaji MENTERI KEUANGAN, AGUS D.W. MARTOWARDOJO .................,..................20... ........................................... NIP ................................... LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 41/PMK.01/2011 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN www.djpp.kemenkumham.go.id PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK BEKERJA KETERLAMBATAN (TL) LAMA KETERLAMBATAN PERSENTASE POTONGAN TL 1 1 menit s.d. < 31 menit 0,5 % TL 2 31 menit s.d. < 61 menit 1 % TL 3 61 menit s.d. < 91 menit 1,25 % TL 4 ≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja 2,5 % MENTERI KEUANGAN, AGUS D.W. MARTOWARDOJO LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 41/PMK.01/2011 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN www.djpp.kemenkumham.go.id PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA BAGI PEGAWAI YANG PULANG SEBELUM WAKTUNYA PULANG SEBELUM WAKTU (PSW) LAMA MENINGGALKAN TEMPAT PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA PERSENTASE POTONGAN PSW 1 1 menit s.d. < 31 menit 0,5 % PSW 2 31 menit s.d. < 61 menit 1 % PSW 3 61 menit s.d. < 91 menit 1,25 % PSW 4 ≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor 2,5 % MENTERI KEUANGAN, AGUS D.W. MARTOWARDOJO LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 41/PMK.01/2011 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN www.djpp.kemenkumham.go.id