Koreksi Pasal 8

(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung yang memerlukan pelayanan kesehatan di luar negeri harus mendapat rekomendasi dari rumah sakit rujukan. (2) Rumah sakit rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumah sakit pemerintah tipe A atau rumah sakit swasta yang ditentukan oleh PT Askes (Persero). (3) Dalam keadaan gawat darurat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung yang sedang berada di luar negeri dapat langsung mendapatkan pelayanan kesehatan di luar negeri tanpa memerlukan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).