Koreksi Pasal 5

(1) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku pada semua rumah sakit di dalam negeri maupun di luar negeri. (2) Pelayanan kesehatan di luar negeri diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung, termasuk Keluarganya. (3) Penggantian biaya pelayanan kesehatan di luar negeri hanya diberikan untuk pelayanan medis, tidak termasuk biaya transportasi. (4) Penggantian biaya pelayanan kesehatan di luar negeri untuk Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung diberikan sesuai nilai kurs yang berlaku pada waktu pembayaran,sedangkan untuk Keluarganya diberikan sebesar biaya tertinggi rumah sakit di INDONESIA.