Peraturan Menteri Nomor 246-pmk-01-2011 Tahun 2011 tentang MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

(1) Pelaksana melaksanakan pekerjaan sesuai dengan uraian jabatan pada jabatan dan peringkat yang telah ditetapkan. (2) Dalam hal diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, atasan langsung dapat memberikan penugasan kepada pelaksana untuk melaksanakan pekerjaan pada jabatan dan peringkat yang lebih tinggi dari jabatan dan peringkat yang telah ditetapkan, dan pada jabatan yang lebih rendahdalam hal pelaksanaan tugas yang insidentil. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pimpinan Unit EselonI wajib MENETAPKAN jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan unitnya masing-masing. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan Unit Eselon II atas nama Pimpinan Unit Eselon I.

(1) Evaluasi pelaksana dalam jabatan dan peringkat didasarkan pada Nilai Kinerja Pegawai (NKP); (2) NKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada NKP sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan; (3) Dikecualikan dari ayat (1) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak dilakukan evaluasi.

Kriteria hasil evaluasi pelaksana dalam jabatan dan peringkatnya adalah: www.djpp.kemenkumham.go.id a. Bernilai Baik, apabila memiliki nilai 90% (sembilan puluh per seratus) sampai dengan 120% (seratus dua puluh perseratus); b. bernilai Sedang, apabila memiliki nilai 75 % (tujuh puluh lima perseratus) sampai dengan kurang dari 90% (sembilan puluh perseratus); dan c. bernilai Kurang apabila memiliki nilai kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus).

(1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digunakan oleh Pejabat Penilai sebagai dasar penilaian pelaksana. (2) Penilaian pelaksana dalam jabatan dan peringkat dilakukan oleh Pejabat Penilai apabila pelaksana yang bersangkutan telah memiliki hasil evaluasi sebanyak 2 (dua) periode. (3) Penilaian pelaksana oleh Pejabat Penilai dilaksanakan melalui mekanisme sidang penilaian yang dilaksanakan paling lambat bulan Februari. (4) Hasil sidang penilaian oleh Pejabat Penilai meliputi rekomendasi kenaikan, penurunan, atau tetap pada jabatan dan peringkat. (5) Khusus rekomendasi yang disampaikan oleh Pejabat Penilai instansi vertikal setingkat Pimpinan Unit Eselon III dan Eselon IV perlu dilakukan harmonisasi oleh pejabat yang menangani bidang kepegawaian di lingkungan kantor wilayah yang bersangkutan sebelum ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN peringkat jabatan bagi pelaksana. (6) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), serta memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (4), dan ayat (7), pejabat yang berwenang akan MENETAPKAN keputusan mengenai penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana. (7) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dalam masing-masing keputusan, yang meliputi: a. pelaksana yang ditetapkan pertama kali; b. pelaksana yang diterima karena mutasi; c. pelaksana Tugas Belajar dan setelah kembali dari tugas belajar; d. pelaksana yang ditetapkan kembali naik/turun/tetap berdasarkan hasil evaluasi; e. pelaksana yang ditetapkan memperoleh kenaikan peringkat luar biasa; dan f. pelaksana yang semula diusulkan untuk mendapatkan kenaikan peringkat luar biasa namun tidak lulus uji kompetensi; www.djpp.kemenkumham.go.id yang dituangkan sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. (8) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia. (9) Pelaksana yang lulus uji kompetensi kenaikan peringkat luar biasa dan pelaksana yang semula diusulkan untuk mendapatkan kenaikan peringkat luar biasa namun tidak lulus uji kompetensi, batas waktu penetapan keputusannya berlaku ketentuan: a. dibuat paling lambat 1 April bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dengan terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berjalan; b. dibuat paling lambat 1 Maret pada unit eselon I lainnya terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berjalan. (10) Hasil evaluasi yang telah digunakan sebagai dasar kenaikan atau penurunan jabatan dan peringkat bagi pelaksana tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar penilaian oleh Pejabat Penilai. (11) Hasil evaluasi pada periode kedua yang bernilai baik atau kurang yang dinyatakan tetap pada sidang penilaian sebelumnya, digabungkan dengan hasil evaluasi pada satu Periode Evaluasi selanjutnya sebagai dasar penilaian oleh Pejabat Penilai pada sidang penilaian berikutnya. (12) Keputusan penetapan kenaikan, penurunan, atau tetap pada jabatan dan peringkat pelaksana bersifat final.

Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal9 ayat (1) terdiri dari: a. Pejabat Penilai Kantor Pusat;dan b. Pejabat Penilai Instansi Vertikal.

(1) Pelaksana dapat diberikan kenaikan jabatan dan peringkat luar biasa: a. kenaikan 3 (tiga) tingkat lebih tinggi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) telah aktif bekerja di Kementerian Keuangan paling sedikit 4 (empat) tahun; 2) memiliki NKP 120% (seratus dua puluh perseratus) selama 2 (dua) periode berturut-turut; 3) lulus uji kompetensi dan dinilai cakap oleh Pejabat Penilai; 4) terdapat formasi pada jabatan yang akan diberikan. b. kenaikan 2 (dua) tingkat lebih tinggi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) telah aktif bekerja di Kementerian Keuangan minimal 4 (empat) tahun; 2) memiliki NKP di atas 100% (seratus perseratus) selama 2 (dua) periode berturut-turut; 3) lulus uji kompetensi dan dinilai cakap oleh Pejabat Penilai; 4) terdapat formasi pada jabatan yang akan diberikan. (2) Seorang pelaksana dapat memperoleh kenaikan jabatan dan peringkat luar biasa lebih dari 1 (satu) kali. (3) Pelaksana Tugas Belajar tidak dapat diusulkan untuk mendapatkan kenaikan jabatan dan peringkat luar biasa. (4) Pelaksana yang dapat diberikan kenaikan jabatan dan peringkat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional paling banyak 0,5% (nol koma lima perseratus) dari jumlah pelaksana pada unit eselon I yang bersangkutan. (5) Kenaikan jabatan dan peringkat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai tahun 2014.

Penetapan pelaksana yang akan memperoleh kenaikan luar biasa dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id a. Pelaksana yang diusulkan memperoleh kenaikan luar biasa dibahas dalam sidang penilaian dengan disertai hasil uji kompetensi dan direkomendasikan secara berjenjang kepada Sekretaris Unit Eselon I yang bersangkutan; b. Sekretaris Unit Eselon I yang bersangkutan menyeleksi hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. Materi uji kompetensi dan mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut oleh masing-masing unit eselon I; d. PimpinanUnit EselonI MENETAPKAN pelaksanayang lulus seleksi untuk mendapatkan kenaikan peringkat luar biasa dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini; e. Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf d, disampaikan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan,dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkan untuk dilakukan review dan apabila dipandang perlu dapat menyampaikan rekomendasi perbaikan.

(1) Pelaksanadirekomendasikan penurunan jabatan dan peringkatnya 1 (satu) tingkat lebih rendah oleh Pejabat Penilai apabila NKP bernilai Kurang selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut. (2) Bagipelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat direkomendasikan kembali oleh Pejabat Penilai penurunan jabatan dan peringkatnya 2 (dua) tingkat lebih rendah apabila NKP dalam 2 (dua) Periode Evaluasi berikutnya masih bernilai Kurang.

(1) Pelaksana direkomendasikan tetap pada jabatan dan peringkatnya, apabila: a. NKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut tidak memenuhi syarat untuk dinaikkan atau diturunkan; atau b. NKP selama2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Baik, namun jabatan dan peringkatnya sudah maksimal pada pangkat dan golongan/ruangnya; www.djpp.kemenkumham.go.id c. NKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Baik, namun tidak ada formasi pada jabatan/peringkat yang akan diberikan; dan d. NKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Baik, namun pada saat sidang penilaian pelaksana yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat. (2) Pelaksana yang telah ditetapkan “Tetap” dalam jabatan dan peringkatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinaikkan peringkatnya satu tingkat lebih tinggi setelah yang bersangkutan mendapatkan kenaikan pangkat dan golongan/ruang, serta bernilai Baik selama menunggu kenaikan pangkat. (3) Pelaksana yang telah ditetapkan “Tetap” dalam jabatan dan peringkatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dinaikkan apabila yang bersangkutan sudah tidak menjalani hukuman disiplin dan selama menjalani hukuman disiplin yang bersangkutan memiliki nilai NKP Baik serta direkomendasikan pada sidang berikutnya.

Penetapan pelaksana dalam jabatan dan peringkatnya dilakukan dengan mengacu pada nomenklatur jabatan dan peringkat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai peringkat jabatan bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.

(1) Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012: a. seluruh pelaksana wajib telah ditetapkan kembali dalam jabatan dan peringkatnya sesuai dengan nama jabatan dan peringkat sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 357/KMK.01/2011 Tentang Peringkat Jabatan Pegawai pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan, selambat-lambatnya bulan Maret 2012. b. bagi pelaksana dalam kelompok jabatan non awak kapal patroli wajib telah ditetapkan peringkat jabatannya sesuai dengan nama jabatan dan peringkat sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 360/KMK.01/2011 tentang Peringkat Jabatan Pegawai pelaksana di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan CukaiDirektoratJenderal Bea danCukai, selambat-lambatnya bulan Maret 2012. (2) Bagi pelaksana yang terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 baru memiliki 1 (satu) Periode Evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini, jabatan dan peringkatnya ditetapkan dengan mengacu pada peringkat terakhir pelaksana yang bersangkutan dan mempertimbangkan Formasi Jabatan. (3) Dalam hal pelaksana telah menduduki Jabatan pelaksana Khusus sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan, berlaku ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Pedoman yang tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. (4) Penetapan pelaksana dalam jabatan dan peringkatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan unit eselon I yang ditandatangani oleh Pimpinan unit eselon II sebagaimana format dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.