Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2011 tentang TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 32 Tahun 2011

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tunjangan Kinerja adalah sebagaimana dimaksud dalam tentang Tunjangan Kinerja pegawai di lingkungan TNI dan tentang Tunjangan Kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan. 2. Pegawai Kementerian Pertahanan adalah Pegawai Negeri dan pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan. 3. Pegawai Tentara Nasional INDONESIA adalah Pegawai Negeri dan pegawai lain yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada suatu organisasi di lingkungan Tentara Nasional INDONESIA. 4. Disiplin Pegawai Negeri adalah kesanggupan pegawai negeri untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. 5. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada prajurit TNI dan PNS karena telah melanggar peraturan disiplin. 6. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab pada bidang pertahanan Negara.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1) Kepada seluruh Pegawai Kementerian Pertahanan dan Pegawai Tentara Nasional INDONESIA selain penghasilan yang berhak diterima menurut Peraturan Perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan. (2) Tunjangan Kinerja diberikan terhitung mulai tanggal pegawai yang bersangkutan telah secara nyata melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan paling sedikit selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 1 (satu) atau hari kerja berikutnya, apabila tanggal 1 (satu) jatuh pada hari libur.

Pasal 3

BAB III

HARI, JAM KERJA, DAN PENCATATAN KEHADIRAN

Pasal 6

(1) Hari kerja di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA yaitu 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum’at. (2) Jumlah jam kerja dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam ditetapkan sebagai berikut: a. hari Senin sampai dengan : Pukul 07.00 WIB sampai dengan hari Kamis Pukul 15.30 WIB waktu istirahat : Pukul 12.00 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB; dan b. hari Jum’at : Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB waktu istirahat : Pukul 11.30 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB. (3) Ketentuan mengenai hari dan jam kerja di satuan kerja, sub satuan kerja dan/atau unit kerja di Kementerian Pertahanan yang tugasnya bersifat khusus di Kementerian Pertahanan diatur dengan Peraturan Menteri ini. (4) Ketentuan mengenai hari dan jam kerja di satuan kerja, sub satuan kerja dan/atau unit kerja di Tentara Nasional INDONESIA yang tugasnya bersifat khusus di Tentara Nasional INDONESIA diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

BAB IV

PENGURANGAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 10

(1) Pegawai yang masuk kerja harus mencatatkan kehadiran dengan menempelkan jari pada alat absensi sidik jari elektronik (finger print) atau mengisi daftar hadir. (2) Ketentuan mengenai pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

BAB V

MEKANISME PENGAJUAN

Pasal 16

(1) Pengajuan Tunjangan Kinerja dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Ka Satker sampai kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan untuk selanjutnya diajukan kepada Menteri Keuangan. (2) Anggaran Tunjangan Kinerja dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

(1) Tunjangan Kinerja diberikan terhitung mulai bulan Juli 2010. (2) Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 699) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Koreksi

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

HARI, JAM KERJA, DAN PENCATATAN KEHADIRAN

Pasal 6

BAB IV

PENGURANGAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

MEKANISME PENGAJUAN

Pasal 16

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pasal 19

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2011 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO NOMOR KELAS JABATAN INDEKS TUNJANGAN KINERJA (Rp.) 1 2 3 1. 18 21.649.000,00 2. 17 17.471.000,00 3. 16 12.942.000,00 4. 15 9.586.000,00 5. 14 7.101.000,00 6. 13 5.462.000,00 7. 12 4.202.000,00 8. 11 3.232.000,00 9. 10 2.693.000,00 10. 9 2.245.000,00 11. 8 1.870.000,00 12. 7 1.626.000,00 13. 6 1.414.000,00 14. 5 1.230.000,00 15. 4 1.118.000,00 16. 3 1.016.000,00 17. 2 924.000,00 18. 1 - LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA NOMOR KELAS JABATAN INDEKS TUNJANGAN KINERJA (Rp.) 1 2 3 1. 19 29.226.000,00 2. 18 21.649.000,00 3. 17 17.471.000,00 4. 16 12.942.000,00 5. 15 9.586.000,00 6. 14 7.101.000,00 7. 13 5.462.000,00 8. 12 4.202.000,00 9. 11 3.232.000,00 10. 10 2.693.000,00 11. 9 2.245.000,00 12. 8 1.870.000,00 13. 7 1.626.000,00 14. 6 1.414.000,00 15. 5 1.230.000,00 16. 4 1.118.000,00 17. 3 1.016.000,00 18. 2 924.000,00 19. 1 - LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO FORMAT DAFTAR HADIR KOP SURAT DAFTAR HADIR Nama : ................................ NRP/NIP : ................................ Kotama/Satker : ..................................... No. Tanggal Kedatangan Kepulangan Keterangan Jam Tanda Tangan Jam Tanda Tangan 1 2 3 4 5 6 7 LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI ……….., …………….…. 20… Dan/Ka Kotama/Ka Satker ……………………………. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO FORMAT SURAT KETERANGAN KOP SURAT SURAT KETERANGAN Nomor Sket/ / / 201…. Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama : NRP/NIP : Jabatan : Dengan ini menerangkan bahwa: Nama : NRP/NIP : Pangkat/Golongan : Jabatan : Pada hari ……… tanggal …………….., diberikan ijin terlambat masuk kerja/pulang sebelum waktunya *), karena ada keperluan penting dan mendesak yaitu ………….. Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. *) Coret yang tidak perlu LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI ……….., …………….…. 20… Dan/Ka Kotama/Ka Satker …………………………. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2011 tentang TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 6

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

Pasal 19

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 6

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15