Peraturan Menteri Nomor 31-m-dag-per-10-2011 Tahun 2011 tentang BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan. 2. Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, ditempatkan pada, atau merupakan bagian kemasan barang. 3. Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas atau membungkus barang yang bersentuhan langsung dengan barang atau tidak bersentuhan. 4. Berat adalah besaran yang sinonim dengan massa yang digunakan untuk menyatakan ukuran hasil penimbangan. 5. Berat tabung kosong atau berat kosong adalah nilai berat nominal tabung yang tercantum pada tabung gas cair. 6. Kuantitas nominal adalah nilai kuantitas BDKT yang tercantum pada label. 7. Kuantitas sebenarnya adalah nilai kuantitas BDKT yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 8. Batas Kesalahan Yang Diizinkan adalah batas kesalahan negatif dari nilai kuantitas BDKT yang diizinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 9. Importir adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor. 10. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. 11. Produsen adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan produksi barang. 12. Pengemas adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan pengemasan barang. 13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi urusan standardisasi dan perlindungan konsumen. 14. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan perdagangan.

Peraturan Menteri ini berlaku untuk: a. BDKT yang diproduksi di dalam negeri; b. BDKT asal impor; dan c. barang atau komoditas produksi dalam negeri atau asal impor yang dikemas di wilayah Republik INDONESIA, yang diedarkan, ditawarkan, dipamerkan, atau dijual yang kuantitas nominalnya dinyatakan dalam berat, panjang, jumlah hitungan, luas, atau volume.

(1) Produsen, importir, atau pengemas yang mengedarkan, menawarkan, memamerkan, atau menjual BDKT di wilayah Republik INDONESIA, wajib mencantumkan label pada kemasan paling sedikit memuat mengenai: a. nama barang; b. kuantitas barang dalam satuan atau lambang satuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. nama serta alamat perusahaan. (2) Dalam hal produsen atau importir tidak melakukan pengemasan sendiri atas barang yang diproduksi atau yang diimpor, selain mencantumkan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib mencantumkan nama dan alamat perusahaan yang melakukan pengemasan BDKT. (3) Pengemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan yang melakukan pengemasan atas barang yang bukan hasil produksi atau impor sendiri.

(1) Pencantuman label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sekurang-kurangnya menggunakan Bahasa INDONESIA yang jelas dan mudah dimengerti. (2) Penggunaan bahasa, selain Bahasa INDONESIA, angka arab, dan huruf latin diperbolehkan jika tidak ada padanannya. (3) Pencantuman label dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak mudah lepas dari kemasan, tidak mudah luntur atau rusak, serta mudah untuk dilihat dan dibaca.

Selain pencantuman label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, produsen, importir, atau pengemas wajib mencantumkan keterangan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan.

Produsen, importir, atau pengemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang mengedarkan, menawarkan, memamerkan, atau menjual BDKT wajib memenuhi: a. kesesuaian pelabelan kuantitas; dan b. kebenaran kuantitas.

(1) Kesesuaian pelabelan kuantitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi: a. pencantuman kata dan nilai isi bersih, berat bersih, atau netto untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam berat atau volume; b. pencantuman kata dan nilai panjang, jumlah, isi, ukuran, atau luas untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam panjang, luas, atau jumlah hitungan; c. pencantuman kata dan nilai bobot tuntas, berat tuntas, atau drained weight untuk BDKT yang bersifat padat dalam suatu media cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau d. pencantuman kata dan nilai berat tabung kosong atau berat kosong untuk BDKT gas cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud pada huruf a. (2) Pelabelan kuantitas memperhatikan ukuran atau tinggi huruf dan angka kuantitas nominal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Penulisan lambang satuan harus disesuaikan dengan ukuran nilai kuantitas nominal BDKT sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam pemenuhan kebenaran kuantitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, kuantitas nominal BDKT harus sesuai dengan kuantitas sebenarnya sesuai dengan Batas Kesalahan Yang Diizinkan. (2) Batas Kesalahan Yang Diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Petunjuk teknis pengujian atas kebenaran kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Peraturan Menteri ini dikecualikan terhadap barang yang dijual dalam keadaan terbungkus atau dikemas yang isinya makanan atau minuman yang menurut kenyataannya mudah basi atau tidak tahan lebih dari 7 (tujuh) hari.

(1) Produsen, importir, atau pengemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib menarik BDKT dari peredaran dan dilarang untuk menawarkan, memamerkan, atau menjual BDKT dimaksud. (2) Penarikan BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas perintah Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri. (3) Seluruh biaya penarikan BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada produsen, importir, atau pengemas.

BDKT yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan telah ditarik dari peredaran oleh produsen, importir, atau pengemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dapat diedarkan, ditawarkan, dipamerkan, atau dijual kembali, jika telah memenuhi ketentuan kesesuaian pelabelan kuantitas sesuai Peraturan Menteri ini.

(1) Produsen, importir, atau pengemas yang tidak menarik BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa: a. pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) oleh pejabat penerbit SIUP; atau b. pencabutan izin usaha lainnya oleh pejabat berwenang. (2) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh pejabat penerbit SIUP berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal. (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dilakukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender. (4) Pencabutan izin usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, BDKT yang telah beredar di pasar wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 oleh produsen, importir, atau pengemas dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Peraturan Menteri ini diberlakukan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Ketentuan Bab X mengenai Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2011 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 November 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 698