PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

PERDA Nomor 2 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur bersama perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah. 6. Unit Kerja adalah bagian dari satuan kerja perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah. 7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 8. Tindak Pidana adalah Tindak Pidana Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah. 9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 43 Tahun 1999. 10. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Pejabat PPNS Daerah adalah pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berada di Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 11. Penyidik Polisi Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan. 12. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan. 13. Biro adalah Unit Kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang membidangi hukum. 14. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 15. Kode Etik Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang- undangan, dan Perda PPNS yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA WEWENANG

Pasal 2

Koreksi

PPNS Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur selaku Kepala Pemerintahan Daerah dan Wakil Pemerintah di Daerah.

Pasal 3

Koreksi

(1) PPNS Daerah mempunyai tugas dan fungsi melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran UNDANG-UNDANG dan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS Daerah berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui kegiatan operasional penyidikan. (4) Koordinasi di bidang operasional penyidikan dilaksanakan dengan cara: a. mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penyidik POLRI untuk diteruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama sesuai kewenangan masing-masing; c. meminta bantuan teknis, taktis, tindakan upaya paksa, dan konsultasi penyidikan kepada Penyidik POLRI; d. mengirim berkas perkara hasil penyidikan Penyidik POLRI untuk diteruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. mengundang Penyidik POLRI menghadiri gelar perkara yang ditangani oleh PPNS; f. mengirimkan pemberitahuan mengenai penghentian penyidikan untuk diteruskan ke Penuntut Umum; g. tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS; dan h. mengundang rapat berkala yang diselenggarakan oleh PPNS.

Pasal 4

(1) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai wewenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang dan temuan langsung mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran UNDANG-UNDANG dan Peraturan Daerah; b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara; c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil seseorang secara tertulis untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya berkoordinasi dengan penyidik POLRI dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB IV

PENGANGKATAN, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

Koreksi

(1) PPNS Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri. (2) Pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik INDONESIA. (3) Pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

(1) Syarat-syarat pengangkatan PNS menjadi PPNS Daerah terdiri atas : a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun; b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan ruang III/a; c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara; d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah; f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan. (2) Hal-hal yang bersifat teknis menyangkut tata cara pengusulan pengangkatan PPNS Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian PPNS.

Pasal 9

(1) Mutasi PPNS antar SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Gubernur. (2) Mutasi PPNS antara kabupaten/kota dalam wilayah Daerah, ditetapkan oleh Gubernur. (3) Mutasi PPNS antar Provinsi ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri atas nama Menteri Dalam Negeri. (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan tentang mutasi ditetapkan.

Pasal 10

(1) PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya karena: a. diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil; b. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; c. atas permintaan sendiri secara tertulis; d. dikenakan hukuman disiplin berat di bidang kepegawaian atau terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; e. meninggal dunia; atau f. pensiun sebagai pegawai negeri sipil. (2) Usul Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya. (3) Hal-hal yang bersifat teknis menyangkut tata cara pemberhentian PPNS Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian PPNS.

BAB IX

PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 17

Koreksi

(1) Setiap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan masih berlaku, harus ditegakkan untuk menjamin daya laku dan penerapannya secara efektif. (2) Upaya penegakan efektivitas atas setiap Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan melalui Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 18

Koreksi

(1) Pengordinasian oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan dalam rangka pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah. (2) Pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk : a. operasi yustisi; dan/atau b. operasi non yustisi. (3) Pelaksanaan operasi yustisi dan operasi non yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terpadu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dengan melibatkan masing-masing instansi, SKPD dan Unit Kerja terkait.

Pasal 19

(1) Teknis pelaksanaan operasi yustisi penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), dilakukan oleh personil yang berkualifikasi PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau PPNS dari SKPD/Unit Kerja terkait secara teknis dan substansi Peraturan Daerah yang ditegakkan. (2) Teknis pelaksanaan operasi non yustisi penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilakukan oleh personil Satuan Polisi Pamong Praja. (3) Teknis pelaksanaan operasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dari aspek teknis yuridisnya melibatkan unsur Biro. (4) Tata cara pengordinasian dan pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, serta ayat (3) pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. (5) Dalam rangka pengordinasian dan pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk Tim Pembina Dan Pengendali Operasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 20

(1) Untuk meningkatkan penegakan Peraturan Daerah dan pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan personil. (2) Pembinaan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa : a. pendidikan; b. pelatihan; c. kursus singkat; d. rapat koordinasi teknis; dan/atau e. bentuk lain sesuai perkembangan dan kebutuhan. (3) Pembinaan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau bersama Biro. (4) Biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan pada APBD setiap tahun.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

BAB VIII

Pasal 16

BAB IX

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

BAB X

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

Pasal 23

BAB XI

Pasal 24

BAB XII

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB XIII

Pasal 28

BAB XIV

Pasal 29

BAB XV

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32