PERDA

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang IZIN PEMAKAIAN RUMAH MILIK ATAU DIKUASAI PEMERINTAH KOTA SURABAYA

PERDA Nomor 11 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN PEMAKAIAN RUMAH

Pasal 5

Izin Pemakaian Rumah, diberikan dalam rangka : a. Pemberian Izin Pemakaian Rumah untuk pertama kali; b. Perpanjangan Izin Pemakaian Rumah; c. Pengalihan Izin Pemakaian Rumah.

Pasal 6

(1) Untuk memperoleh izin Pemakaian Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap orang pribadi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut : a. Pemberian Izin Pemakaian Rumah untuk pertama kali : 1. mencantumkan Nomor Induk Kependudukan dan Nama lengkap sesuai dengan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk pemohon dalam surat permohonan; 2. fotocopy KK pemohon; 3. pas foto terbaru ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 2 (dua) lembar; 4. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa pemohon belum mempunyai rumah tinggal yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Lurah setempat; 5. Surat keterangan gaji/penghasilan yang dikeluarkan oleh Pimpinan pada instansi/perusahaan tempat kerja atau surat pernyataan yang menerangkan tentang jumlah penghasilannya apabila pemohon bekerja sebagai pekerja swasta atau wiraswasta yang diketahui Lurah setempat; dan 6. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa : a) pemohon bersedia melepas dan tidak akan menuntut ganti rugi/kompensasi atau dalam bentuk apapun apabila Pemerintah Kota Surabaya membutuhkan dan mengambil alih rumah dimaksud untuk kepentingan yang bersifat kedinasan; b) pemohon tidak akan mengalihkan rumah dimaksud kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Kepala Daerah. b. Perpanjangan Izin Pemakaian Rumah : 1. Asli/duplikat Surat Izin Pemakaian Rumah; 2. mencantumkan Nomor Induk Kependudukan dan Nama lengkap sesuai dengan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk pemohon dalam surat permohonan; 3. fotocopy KK pemohon; 4. pas foto terbaru ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 2 (dua) lembar; 5. fotocopy bukti pembayaran retribusi pada bulan terakhir; 6. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa pemohon belum mempunyai rumah tinggal yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Lurah setempat; 7. Surat keterangan gaji/penghasilan yang dikeluarkan oleh Pimpinan pada instansi/perusahaan tempat kerja atau surat pernyataan yang menerangkan tentang jumlah penghasilannya apabila pemohon bekerja sebagai pekerja swasta atau wiraswasta yang diketahui Lurah setempat; dan 8. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa : a) pemohon bersedia melepas dan tidak akan menuntut ganti rugi/kompensasi atau dalam bentuk apapun apabila Pemerintah Kota Surabaya membutuhkan dan mengambil alih rumah dimaksud untuk kepentingan yang bersifat kedinasan; b) pemohon tidak akan mengalihkan rumah dimaksud kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Kepala Daerah. c. Pengalihan Izin Pemakaian Rumah : 1. Asli/duplikat Surat Izin Pemakaian Rumah; 2. mencantumkan Nomor Induk Kependudukan dan Nama lengkap sesuai dengan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk calon pemegang Izin Pemakaian Rumah dalam surat permohonan; 3. pas foto terbaru ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 2 (dua) lembar dari calon pemegang Izin Pemakaian Rumah; 4. surat persetujuan pengalihan dari Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah atau Pejabat lain yang ditunjuk; 5. Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh pejabat yang berwenang apabila permohonan diajukan oleh salah satu ahli waris; 6. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa pemohon belum mempunyai rumah tinggal yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Lurah setempat; 7. Surat keterangan gaji/penghasilan yang dikeluarkan oleh Pimpinan pada instansi/perusahaan tempat kerja atau surat pernyataan yang menerangkan tentang jumlah penghasilannya apabila pemohon bekerja sebagai pekerja swasta atau wiraswasta yang diketahui Lurah setempat; dan 8. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa pemohon bersedia melepas dan tidak akan menuntut ganti rugi/kompensasi atau dalam bentuk apapun apabila Pemerintah Kota Surabaya membutuhkan dan mengambil alih rumah dimaksud untuk kepentingan yang bersifat kedinasan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan pemberian Izin Pemakaian Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 7

(1) Apabila pemegang Izin Pemakaian Rumah meninggal dunia maka salah satu ahli waris diberi prioritas untuk memperoleh Izin Pemakaian Rumah. (2) Izin Pemakaian Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan melampiri persyaratan sebagai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Pemakaian Rumah kepada ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.