PERDA

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK JAMBI

PERDA Nomor 10 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KSTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah 3. Bupati adalah Bupati Sarolangun. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun. 5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. PT. Bank Jambi adalah Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Sarolangun. T. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah en[[aran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun' g. perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut P- ApBD adalah perubahan Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun. g. Proposal penyertaan modal adalah usulan dari PT' Bank Jambi Pemerintah Iiabupaten Sarolangun yang berupa usulan penyertaan pemerintah daerah kepada PT. Bank Jambi Karttor Cabang Sarolangun. 10. penolakan penyertaan modal adatah penolakan usulan dari PT. Bank Jambi oleh pemerintah (abupaten Sarolangun dikarenakan berbagai alasan yang menyangkut kema*prrtt keuangan daerah dan atau lainnya yang berhubungan dengan p"rencanaan dan penganggaran daerah' 11. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belurn dipisahkan) baik^berbentuk uang maupun barang y.t gt.tgerak dan tidak bergerak yarrg dapat dinilai d-engan uang antara lain tarrifr, U.rrg,ri.rr, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnYa. 12. penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan hasil usaha atas modal yang telah disertakan. 13. Rapat Umum pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat umum Pemegang saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi. 14. Komisaris pT. Bank Pembangunan Daerah Jambi yang selanjutnya. disebut Komisaris adalah yang bertugal mehkukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta mernberi]<an nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan. 15. Direksi Bank Jambi disebut Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, 16. Deviden adalah pembagian laba kepada pemega.llg saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK JAMBI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

BAB VI

Pasal 7

Pasal 8

BAB VII

Pasal 9

BAB VIII