PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PERDA Nomor 2 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

ORGANISASI

Pasal 6

Koreksi

Susunan organisasi BPBD terdiri dari : a. kepala; b. unsur pengarah; dan c. unsur pelaksana.

Pasal 7

Koreksi

(1) Kepala BPBD membawahi unsur pengarah dan urxiLtr pelaksana penanggulangan bencana. (2) Kepala BPBD bertanggung jawab langsung kcpacla 13r-rprrti.

Pasal 9

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dzrlrrm I)irsrrl tJ mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kcpacla Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi : a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah; b. pemantauan; dan c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Pasal 11

( 1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 0 terdiri dari Ketua dan Anggota. (2) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala BPBD. (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas: a. pejabat peme rintah daerah terkait; dan b. anggota masyarakat profesional dan ahli. (4) Anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) anggota dari pejabat instansi atau lembaga pemerintah daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional dan ahli. (5) Persyaratan calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional adalah sebagai berikut: a. Warga Negara INDONESIA; b. sehat jasmani dan rohani; c. berkelakuan baik; d. berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun; e. memiliki wawasan kebangsaan; f. memiliki pengetahuan akademis dan pengalarnan <l:rlirrrr penanggulangan bencana; 7 g. memiliki in tegritas tinggi; h. non-partisan; i. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau anggota TNI/Polri, kecuali dosen yang telah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;dan j. berdomisili di daerah yang bersangkutan/ berasal dari daerah yang bersangkutan. (6) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukzrn oleh Dewan Perwakilan Rakvat Daerah.

Pasal 12

Ketentuan lebih [anjut mengenai mekanisme pemilihan, pemberhentian, pergantian antar waktu, masa jabatan, clan kriteria anggota unsur pengarah penanggulangan bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD. (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan lungsi Unsur Pelaksana sehari-hari.

Pasal 14

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi : a. prabencana; b. saat tanggap darurat; dan c. pascabencana. 8

Pasal 15

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 mempunyai fungsi : a. pengoordinasian; b. pengomandoan; dan c. pelaksana. Pasal i6 Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal ls huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur pelaksana BpBD yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana.

Pasal 17

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam pirsal l5 lrrrrtrl' b, merupakan fungsi komando Unsur Pelaksarra BpBD .yilng dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusier, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah- langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 18

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9

Pasal 19

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari : a. Kepala Pelaksana; b. Sekretariat Unsur Pelaksana; c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; e. Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas dan fungsi organisasi Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Bagan susunan organisasi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

BAB Ketiga

Unsur Pengarah Pasal B Unsur pengarah penanggulangan bencana sebagaimana

Pasal 9

Koreksi

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dzrlrrm I)irsrrl tJ mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kcpacla Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

Pasal 10

Koreksi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi : a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah; b. pemantauan; dan c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Pasal 11

( 1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 0 terdiri dari Ketua dan Anggota. (2) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala BPBD. (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas: a. pejabat peme rintah daerah terkait; dan b. anggota masyarakat profesional dan ahli. (4) Anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) anggota dari pejabat instansi atau lembaga pemerintah daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional dan ahli. (5) Persyaratan calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional adalah sebagai berikut: a. Warga Negara INDONESIA; b. sehat jasmani dan rohani; c. berkelakuan baik; d. berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun; e. memiliki wawasan kebangsaan; f. memiliki pengetahuan akademis dan pengalarnan <l:rlirrrr penanggulangan bencana; 7 g. memiliki in tegritas tinggi; h. non-partisan; i. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau anggota TNI/Polri, kecuali dosen yang telah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;dan j. berdomisili di daerah yang bersangkutan/ berasal dari daerah yang bersangkutan. (6) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukzrn oleh Dewan Perwakilan Rakvat Daerah.

Pasal 12

Ketentuan lebih [anjut mengenai mekanisme pemilihan, pemberhentian, pergantian antar waktu, masa jabatan, clan kriteria anggota unsur pengarah penanggulangan bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB Keempat

Unsur Pelaksana

Pasal 13

Koreksi

(1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD. (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan lungsi Unsur Pelaksana sehari-hari.

Pasal 14

Koreksi

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi : a. prabencana; b. saat tanggap darurat; dan c. pascabencana. 8

Pasal 15

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 mempunyai fungsi : a. pengoordinasian; b. pengomandoan; dan c. pelaksana. Pasal i6 Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal ls huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur pelaksana BpBD yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana.

Pasal 17

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam pirsal l5 lrrrrtrl' b, merupakan fungsi komando Unsur Pelaksarra BpBD .yilng dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusier, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah- langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 18

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9

Pasal 19

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari : a. Kepala Pelaksana; b. Sekretariat Unsur Pelaksana; c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; e. Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas dan fungsi organisasi Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA KER」A Pasa1 24 Kepala BPBD bertanggung jawab mengcndalikan dan

Pasal 25

Koreksi

unsur Pengarah BPBD melaksanakan sidang anggota secara berkala sekali setiap tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD selaku Ketua Unsur Pengarah.

Pasal 26

Koreksi

unsur Pengarah BPBD dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional, dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah. Pasa1 27 Pirnpinan Unsur Pelaksana BPBD mcngcndalikan pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan inasing-lnasing. 11

Pasal 28

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 29

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD dalam mclaksirrrirl<irn trrl,,iui melakukan pembinaan dan pengawasan lcrhirdap sirtLrirrr organisasi di bawahnya.

Pasal 30

Pimpinan Unsur Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan masing- masing maupun antar unit organisasi dalam ringkungan BpBD serta dengan instansi lain di luar BPBD dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya. BAB VH PEMBINAAN,PENGAWASAN,DAN PELAPORAN

Pasal 31

Pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tingkat masyarakat dilakukan oleh BPBD secara terpadu dengan instansi teknis terkait.

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana. 12 (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sumber ancaman atau bahaya bencana; b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana; c. kegiatan eksploitasi yang bencana; berpotensi menimbulkan d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri; e. kegiatan konservasi lingkungan; f. perencanaan penataan ruang; g. pengelolaan lingkungan hidup; h. kegiatan reklamasi; dan i. pengelolaan keuangan. (3) BPBD bersama instansi atau lembaga terkait melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

Pasal 33

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap prabencana dan pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VHI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana tetap dilaksanakan oleh satuan Pelaksana, Satuan Kerja perangkat Daerah, dan/atau Instansi terkait sepanjang belum dilakukan pelantikan pejabat berdasarkan Struktur organisasi BPBD yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. 13

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kelima

Pasal 20

BAB IV

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

BAB VI

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB Kesatu

Pasal 31

BAB Kedua

Pasal 32

BAB Ketiga

Pasal 33

Pasal 34

BAB IX

Pasal 35