PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Banyumas

PERDA Nomor 2 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Banyumas. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah unsur perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan di bidang penanaman modal. 5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. 6. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik INDONESIA, perseorangan warga negara INDONESIA, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. 7. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum INDONESIA yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. 8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah. 10. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Negara INDONESIA, badan usaha INDONESIA, negara Republik INDONESIA, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah. 11. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah. 12. Izin Penanaman Modal adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundan- undangan. 14. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiscal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal. 16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 17. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang. 18. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.

BAB III

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Koreksi

(1) Perencanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan dokumen Rencana Umum Penanaman Modal jangka panjang. (2) Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disebut RUPM jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan promosi peluang penanaman modal dan potensi daerah secara aktif, simultan dan berkelanjutan. (2) Promosi dilakukan dengan cara melakukan kajian, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan penanaman modal di dalam negeri maupun luar negeri. (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri, kerjasama dengan instansi terkait maupun pihak ketiga.

Pasal 19

(1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi : a. fasilitas penanaman modal bagi penanam modal; b. pelaksanaan kewajiban sebagai penanam modal. (2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan oleh SKPD terkait melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan. (3) Tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Pengolahan data dan informasi penanaman modal sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui PTSP .

Pasal 21

(1) Penyebarluasan informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi : a. membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal di bidang informasi penanaman modal; b. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, kerjasama, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal; (2) Pelaksanaan penyebarluasan informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan di bidang penanaman modal.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Banyumas

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

BAB Kelima

Pasal 9

BAB 1

Pasal 9

Pasal 10

BAB 2

Pasal 10

Pasal 11

BAB 3

Pasal 11

Pasal 12

BAB 4

Pasal 12

Pasal 13

BAB 5

Pasal 13

Pasal 14

BAB 6

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 7

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB 8

Pasal 18

BAB Keenam

Pasal 19

BAB Ketujuh

Pasal 20

BAB Kedelapan

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

BAB VII

Pasal 27

Pasal 28

BAB VIII

Pasal 29

BAB IX

Pasal 30

BAB X

Pasal 31