PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL INDONESIA UNTUK KAPAL BERUKURAN KURANG DARI TUJUH GROSS TONNAGE

PERDA Nomor 2 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PROSEDUR PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL INDONESIA

Pasal 3

(1) Setiap orang pribadi atau Badan yang memiliki kapal berukuran kurang dari GT 7 wajib memiliki Surat Tanda Kebangsaan Kapal INDONESIA. (2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Pas Kecil. (3) Untuk memperoleh Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas. (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilengkapi dengan : a. bukti hak milik atas kapal; b. identitas pemilik; dan c. surat keterangan mengenai data ukuran dan tonase kapal. (5) Bukti hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi : a. bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh galangan: 1) kontrak pembangunan kapal; 2) berita acara serah terima kapal; dan 3) surat keterangan galangan. b. bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh tukang secara tradisional: 1) surat keterangan tukang yang diketahui oleh Camat; atau 2) surat keterangan tukang yang dilampiri surat keterangan hak milik yang diterbitkan oleh Camat. c. bagi kapal yang pernah didaftar di negara lain: 1) bukti penerimaan uang/kwitansi (bill of sale) yang dilegalisasi oleh Notaris yang menyaksikan penandatanganan bill of sale tersebut atau oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang dari negara bendera asal kapal; dan 2) berita acara serah terima kapal (protocol of delivery and acceptance). d. akta/surat jual beli yang dibuat di hadapan Notaris; e. akta hibah yang dibuat di hadapan Notaris; f. penetapan waris; g. penetapan Pengadilan Negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau h. risalah lelang. (6) Identitas pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berupa: a. kartu tanda penduduk bagi pemilik perseorangan; atau b. akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang dibuat di hadapan Notaris yang dapat menunjukkan susunan direksi dan/atau komposisi saham terakhir serta telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang bagi pemilik yang merupakan Badan Hukum INDONESIA.

Pasal 4

(1) Pas Kecil diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati. (2) Kapal yang telah memperoleh Pas Kecil diberi tanda Pas Kecil yang harus dipasang secara permanen dan mudah dilihat pada kedua sisi haluan bagian luar lambung kapal. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan tata cara pemasangan tanda Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1) Setiap kapal yang telah memperoleh Pas Kecil apabila mengalami : a. perubahan data yang tercantum dalam Pas Kecil dan/atau pengalihan hak milik atas kapal; atau b. Pas Kecil hilang atau rusak; harus mengajukan permohonan Pas Kecil yang baru kepada Bupati melalui Kepala Dinas. (2) Untuk memperoleh Pas Kecil yang baru karena adanya perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pemilik kapal mengajukan permohonan dilengkapi dengan: a. Pas Kecil yang lama; b. dokumen yang menunjukkan adanya perubahan data yang tercantum dalam Pas Kecil. (3) Untuk memperoleh Pas Kecil yang baru karena Pas Kecil hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemilik kapal mengajukan permohonan dilengkapi dengan: a. surat keterangan Kepolisian Republik INDONESIA bagi Pas Kecil yang hilang; atau b. Pas Kecil yang rusak. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan Pas Kecil, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) dan ayat ( 3 ) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Penerbitan Pas Kecil tidak dipungut biaya.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL INDONESIA UNTUK KAPAL BERUKURAN KURANG DARI TUJUH GROSS TONNAGE

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

BAB VIII

Pasal 13

BAB IX

Pasal 14

BAB X

Pasal 15

Pasal 16