PERBAN

Peraturan Badan Nomor 01 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF

PERBAN Nomor 01 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

WAKAF UANG

Pasal 5

(1) Wakaf Uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. (3) Dalam Wakaf Uang yang menjadi harta benda wakaf berupa uang.

Pasal 6

(1) Penerimaan Wakaf Uang dari Wakif dapat dilakukan melalui Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu dan/atau Wakaf Uang untuk waktu selamanya. (2) Penerimaan Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu paling singkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (3) Penerimaan Wakaf Uang hanya melalui rekening Wakaf Uang atas nama Nazhir yang dilaporkan kepada BWI. (4) Penerimaan Wakaf Uang paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diterbitkan Sertikat Wakaf Uang.

Pasal 7

(1) Setoran Wakaf Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. (2) Setoran Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wakif atau kuasanya wajib hadir di kantor LKS-PWU. (3) Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui saluran media elektronik antara lain: a. anjungan tunai mandiri; b. phone banking; c. internet banking; d. mobile banking; dan/atau e. auto debet.

Pasal 8

(1) Setoran Wakaf Uang dari Wakif ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI. (2) Wakif wajib mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW yang dilanjutkan dengan penyetoran sejumlah uang sesuai yang diikrarkan. (3) Formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW yang telah diisi dan ditandatangani Wakif dengan dilampiri bukti setoran tunai Wakaf Uang, selanjutnya ditandatangani oleh 2 (dua) orang petugas bank sebagai saksi dan oleh 1 (satu) orang pejabat bank sebagai PPAIW. (4) LKS-PWU mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang kepada Wakif apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah terpenuhi.

Pasal 9

(1) Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung dari Wakif ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI. (2) Wakif hanya dapat memilih jenis Wakaf Uang untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum dan/atau kemaslahatan umat. (3) LKS-PWU wajib menyiapkan sistem on-line penerimaan Wakaf Uang yang menggunakan saluran media elektronik, yang di dalamnya mengandung paling sedikit informasi sebagai berikut: a. daftar Nama Nazhir yang akan dipilih Wakif; b. daftar denominasi Wakaf Uang; c. formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW; d. persetujuan setoran Wakaf Uang yang telah diikrarkan. (4) LKS-PWU wajib menyiapkan Sertifikat Wakaf Uang dari setoran Wakif yang dilakukan secara tidak langsung berdasarkan informasi yang diperoleh secara elektronik dari saluran media elektronik. (5) Wakif dapat menukarkan bukti setoran Wakaf Uang yang diperoleh melalui saluran media elektronik kepada LKS- PWU untuk mendapatkan Sertikat Wakaf Uang. (6) Dalam hal Wakif tidak menukarkan bukti setoran Wakaf Uang menjadi Sertikat Wakaf Uang maka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu setelah penyetoran elektronik, LKS-PWU akan mengeluarkan Sertikat Wakaf Uang. (7) Dalam hal Wakif tidak menukarkan bukti setoran Wakaf Uang menjadi Sertifikat Wakaf Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Sertikat Wakaf Uang akan diberikan kepada Nazhir untuk diadministrasikan.

Pasal 10

(1) Setoran Wakaf Uang dapat dilakukan secara kolektif, yaitu Wakaf Uang yang berasal dari lebih dari 1 (satu) orang Wakif. (2) Wakaf Uang kolektif hanya dapat dilakukan untuk Wakaf Uang untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum dan/atau kemaslahatan umat. (3) Formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW dibuat dalam satu salinan dengan dilampiri daftar nama Wakif. (4) Apabila nama wakif tidak diketahui, Formulir Wakaf Uang yang befungsi sebagai AIW dibuat atas nama “Hamba Allah” (Wakaf Uang kolektif). (5) Sertifikat Wakaf Uang dibuat dalam satu salinan dengan dilampiri daftar nama Wakif. (6) Dalam hal Wakaf Uang kolektif, Sertifikat Wakaf Uang asli diadministrasikan oleh Nazhir atau perwakilan wakif.

BAB VI

PENGELOLAAN WAKAF UANG SECARA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG

Pasal 13

(1) Pengelolaan Wakaf Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung yang ditujukan untuk proyek produktif bagi kemaslahatan umat. (2) Bangunan atau barang yang yang berasal dari dana Wakaf Uang dapat dijual dengan syarat harus menguntungkan dan uang hasil penjualannya sebagai Wakaf Uang. (3) Pengelolaan Wakaf Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diasuransikan pada asuransi syariah. (4) Pengelolaan Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengelolaan Wakaf Uang pada proyek yang dikelola oleh Nazhir dan/atau investor yang bekerjasama dengan Nazhir. (5) Pengelolaan Wakaf Uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengelolaan Wakaf Uang melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan. (6) Pengelolaan Wakaf Uang dapat dilakukan melalui deposito di Bank Syariah dengan ekspektasi bagi hasil yang paling menguntungkan.

Pasal 14

(1) Pengelolaan Wakaf Uang secara langsung pada proyek yang dikelola oleh Nazhir dapat dilakukan apabila proyek tersebut memenuhi persyaratan : a. usaha proyek dijalankan sesuai dengan syariah; b. tingkat kelayakan proyek memenuhi syarat kelayakan proyek sesuai prinsip 5C (character, condition, capital, capacity, and collateral), dan 3P (people, purpose, and payment); dan c. sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan. (2) Pengelolaan Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui produk dengan akad-akad yang sesuai syariah di LKS. (3) Pengelolaan Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin oleh asuransi. (4) Dalam hal Nazhir menunjuk suatu lembaga atau perseorangan sebagai pelaksana proyek untuk memanfaatkan atau menerima Uang wakaf sebagai pembiayaan, maka pembiayaan dibayarkan melalui termin sesuai dengan prestasi kerja.

Pasal 15

(1) Pengelolaan Wakaf Uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga: a. Bank Syariah; b. Baitul Maal Wa Tamwil; c. koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah; dan/atau d. lembaga keuangan syariah lain. (2) Pengelolaan Wakaf Uang secara tidak langsung melalui lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. paling singkat telah beroperasi selama 2 (dua) tahun; b. memiliki kelengkapan legal formal; dan c. menyertakan laporan audit independen selama 2 (dua) tahun terakhir.

BAB VIII

WAKAF MELALUI UANG

Pasal 20

(1) Wakaf melalui uang harta benda wakafnya adalah barang atau benda yang yang dibeli atau diadakan dari dana wakaf melalui uang. (2) Harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak yang dibeli atau diadakan dari dana wakaf melalui uang harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan.

Pasal 21

(1) Penerimaan wakaf melalui uang oleh Nazhir dapat dilakukan secara langsung dengan menyerahkan sejumlah uang kepada Nazhir dan/atau melalui rekening Wakaf melalui uang atas nama Nazhir di LKS-PWU. (2) Nazhir menerbitkan tanda bukti penerimaan Wakaf melalui uang dari Wakif. (3) Tanda bukti penerimaan Wakaf melalui uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. nama dan identitas wakif; b. nama dan identitas nazhir; c. nama dan identitas saksi; d. jumlah nominal uang; e. peruntukan Wakaf melaui uang; dan f. Mauquf Alaih atau penerima manfaat (4) Tanda bukti penerimaan Wakaf melalui uang sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan sebanyak empat lembar untuk diberikan kepada: a. Wakif; b. Nazhir; c. BWI; dan d. Kementerian Agama melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.

Pasal 22

(1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan Wakaf melalui uang sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. (2) Dalam mengelola dan mengembangkan Wakaf melalui uang, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan kecuali atas dasar izin tertulis dari BWI. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan apabila Wakaf melalui uang ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan untuk kepentingan keagamaan serta kemaslahatan umat yang lebih bermanfaat dan/atau produktif.

Pasal 23

(1) Hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang menjadi dasar penghitungan besarnya imbalan bagi Nazhir merupakan hasil pengelolaan wakaf setelah dikurangi dengan biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Wakaf. (2) Pembagian hasil bersih pengelolaan wakaf dilakukan sebagai berikut: a. Nazhir maksimal 10% (sepuluh persen); b. Maukuf Alaih minimal 50% (lima puluh persen); dan c. Cadangan yang besaran jumlahnya setelah dikurangi hasil bersih nazhir dan Maukuf Alaih. (3) Hak Maukuf Alaih harus segera disalurkan atau diberikan kepada yang berhak menerimanya.

BAB X

PENYALURAN MANFAAT HASIL PENGELOLAAN WAKAF UANG DAN WAKAF MELALUI UANG

Pasal 25

(1) Penyaluran manfaat hasil Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. (2) Penyaluran manfaat hasil Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh Nazhir. (3) Penyaluran manfaat hasil Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional.

Pasal 26

(1) Penyaluran manfaat hasil Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang secara Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan: a. program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dijalankan sesuai dengan syariah; dan b. tingkat kelayakan program memenuhi syarat: 1. kelayakan komunitas sasaran program; 2. berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan; 3. dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; dan 4. program berkesinambungan dan mendorong kemandirian masyarakat. (2) Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain: a. program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum seperti jembatan, penataan jalan setapak umum, dan mandi, cuci, kakus umum; b. program pendidikan berupa pendirian sekolah komunitas dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan keterampilan; c. program kesehatan berupa bantuan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui; d. program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, penataan pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas; dan e. program dakwah berupa penyediaan dai dan mubaligh, bantuan guru/ustaz, bantuan bagi imam dan marbut masjid/mushala.

Pasal 27

(1) Penyaluran manfaat Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf melalui uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga: a. Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional; b. lembaga kemanusiaan nasional; c. lembaga pemberdayaan masyarakat nasional; d. yayasan/organisasi kemasyarakatan; e. perwakilan BWI; f. LKS khususnya LKS-PWU, melalui program Corporate Social Responsibility; g. lembaga lain baik berskala nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah. (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. memiliki kelengkapan legal formal lembaga/yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. paling singkat telah beroperasi selama 2 (dua) tahun; c. memiliki pengurus yang berkarakter baik; d. menyertakan laporan audit independen dalam 2 (dua) tahun terakhir; e. memiliki program yang jelas dan memberikan dampak manfaat jangka panjang.