PERBAN

Peraturan Badan Nomor 03 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENERBITAN DAN PENCABUTAN SURAT IZIN PEREKRUTAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

PERBAN Nomor 03 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Calon Pekerja Migran INDONESIA adalah setiap tenaga kerja INDONESIA yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 2. Pekerja Migran INDONESIA adalah setiap warga negara INDONESIA yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik INDONESIA. 3. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum INDONESIA yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA. 4. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh Kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran INDONESIA. 5. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran INDONESIA. 6. Mitra Usaha adalah instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran INDONESIA pada pemberi kerja. 7. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran INDONESIA. 8. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut LTSA Pekerja Migran INDONESIA adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran INDONESIA yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi. 9. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran INDONESIA dan pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban setiap pihak serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara P3MI dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA di negara tujuan penempatan. 11. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran INDONESIA dan Calon Pekerja Migran INDONESIA yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan Pekerja Migran INDONESIA di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. Surat Permintaan Pekerja Migran INDONESIA adalah surat permintaan Pekerja Migran INDONESIA dari Pemberi Kerja atau Mitra Usaha. 13. Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut Sisko P2MI adalah sistem pelayanan administrasi penempatan Pekerja Migran INDONESIA. 14. Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terpadu yang selanjutnya disebut Sisnaker adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan substansi terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja pengelolaan data dan informasi yang terpadu bidang ketenagakerjaan. 15. Perwakilan Republik INDONESIA di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik INDONESIA yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik INDONESIA secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional. 16. Pejabat yang Berwenang adalah atase ketenagakerjaan, pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk, atau pegawai setempat yang memiliki kompetensi dan ditugaskan. 17. Kantor Dagang dan Ekonomi INDONESIA yang selanjutnya disingkat KDEI adalah lembaga ekonomi yang bersifat nonpemerintah dan mempunyai tugas memperlancar serta meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan antara INDONESIA dan Taiwan. 18. Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA secara terpadu. 19. Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut UPT BP2MI adalah unit pelaksana teknis pada BP2MI yang bertugas memberikan kemudahan dalam pemrosesan seluruh dokumen penempatan dan pelindungan serta penyelesaian masalah Pekerja Migran INDONESIA secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerjanya. 20. Dinas Daerah Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang ketenagakerjaan. 21. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

PENERBITAN SIP2MI

Pasal 2

Koreksi

(1) P3MI yang akan melaksanakan penempatan Calon Pekerja Migran INDONESIA wajib memiliki SIP2MI. (2) SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala BP2MI. (3) Kepala BP2MI dapat mendelegasikan penerbitan SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

Koreksi

BP2MI menerbitkan SIP2MI berdasarkan pengajuan P3MI sesuai dengan jumlah permintaan Pekerja Migran INDONESIA dari Pemberi Kerja berbadan hukum atau Mitra Usaha yang tercantum dalam Surat Permintaan Pekerja Migran INDONESIA.

Pasal 4

(1) Untuk memperoleh SIP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, P3MI mengajukan permohonan secara daring kepada Kepala BP2MI melalui Sisko P2MI. (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengunggah dokumen persyaratan berupa: a. Perjanjian Kerja Sama Penempatan; b. Surat Permintaan Pekerja Migran INDONESIA dari Pemberi Kerja berbadan hukum atau Mitra Usaha; c. rancangan Perjanjian Kerja; dan d. rancangan Perjanjian Penempatan. (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c harus terlebih dahulu diverifikasi dan dilegalisasi Pejabat yang Berwenang atau KDEI melalui sistem yang terintegrasi antara Portal Peduli WNI, Sisko P2MI, dan Sisnaker. (4) SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional dan disampaikan kepada P3MI secara daring melalui Sisko P2MI yang terintegrasi dengan Sisnaker. (5) Dalam hal di negara tujuan penempatan tidak terdapat Perwakilan Republik INDONESIA, verifikasi dan legalisasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c dapat dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang pada Perwakilan Republik INDONESIA yang merangkap untuk negara tujuan penempatan. (6) Pengajuan permohonan SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan dokumen persyaratan telah lengkap, Kepala BP2MI menerbitkan SIP2MI.

Pasal 6

Penerbitan SIP2MI tidak dikenai biaya.

Pasal 7

Dalam hal P3MI dikenai sanksi administratif dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, SIP2MI tidak dapat diterbitkan.

Pasal 8

(1) Kepala BP2MI menandatangani SIP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penomoran otomatis secara daring melalui Sisko P2MI. (3) SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. nomor dan tanggal pengesahan Surat Permintaan Pekerja Migran INDONESIA; b. nama P3MI, nomor SIP3MI, nama, dan jabatan; c. nama Mitra Usaha atau Pemberi Kerja; d. negara tujuan penempatan; e. jumlah permintaan Calon Pekerja Migran INDONESIA; f. jenis pekerjaan/jabatan yang akan direkrut; dan g. jangka waktu berlakunya SIP2MI. (4) Format SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 9

SIP2MI disampaikan secara daring kepada P3MI dan dapat diakses paling sedikit oleh: a. Dinas Daerah Provinsi; b. Dinas Daerah Kabupaten/Kota; c. UPT BP2MI; dan d. LTSA Pekerja Migran INDONESIA.

Pasal 10

(1) SIP2MI berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan. (2) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dalam Surat Permintaan Pekerja Migran INDONESIA setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, P3MI dapat mengajukan kembali SIP2MI.

Pasal 11

SIP2MI tidak dapat dialihkan dan tidak dapat dipindahtangankan kepada P3MI lainnya.

Peraturan Badan Nomor 03 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENERBITAN DAN PENCABUTAN SURAT IZIN PEREKRUTAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16