Pasal 1
Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:
1. Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Timnas PK adalah tim yang menyelenggarakan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
2. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah/lembaga sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
3. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu pada Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
4. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
5. Perpanjangan Lisensi adalah pemberian lisensi bagi lembaga sertifikasi profesi yang telah berakhir masa berlakunya.
6. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
7. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP.
8. Wajib Pajak adalah LSP atau lembaga pendiri LSP yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Ketua Badan adalah ketua BNSP
10. Kepala Sekretariat adalah kepala sekretariat BNSP.