Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
2. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
3. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
4. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah unsur pembantu kepala daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
7. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
8. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA.
10. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
11. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG tentang Usaha Mikro, kecil, dan menengah.
13. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik INDONESIA setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
14. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
15. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya).
16. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
17. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
18. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja tenaga kerja asing untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
19. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
20. Izin Lokasi Perairan adalah izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
21. Izin Lokasi di Laut adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian ruang laut yang mencakup permukaan laut, kolom air, permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
22. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
23. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
24. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
25. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
26. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
27. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
28. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib
Amdal atau UKL-UPL.
29. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
30. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.
31. Pengembangan Usaha adalah penambahan/perluasan kegiatan usaha dengan cara menambah kapasitas, bidang usaha, dan/atau lokasi.
32. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseoran lain yang telah ada dan mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseoran yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
33. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
34. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan Prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.
35. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
36. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
37. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing yang selanjutnya disingkat KPPA adalah kantor yang dipimpin perorangan warga negara INDONESIA atau warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di INDONESIA
38. Kantor Cabang adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
39. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing yang selanjutnya disingkat KP3A adalah kantor yang dipimpin oleh perseorangan warga negara INDONESIA atau warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan perdagangan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di INDONESIA.
40. Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang selanjutnya disebut Kantor Perwakilan BUJKA adalah kantor yang ditunjuk oleh BUJKA di luar negeri sebagai perwakilannya di INDONESIA.
41. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat STPW adalah bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba bagi pemberi waralaba dan/atau pemberi waralaba lanjutan serta bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi penerima waralaba dan/atau penerima waralaba lanjutan, yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Pemerintah
kepada Pelaku Usaha,
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, DPMPTSP provinsi/kabupaten/kota, badan pengusahaan KPBPB, dan administrator KEK untuk menggunakan sistem OSS.
Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang diatur dalam Peraturan Badan ini merupakan panduan bagi:
a. DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusahaan KPBPB, dan administrator KEK sesuai kewenangannya;
b. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian; dan
c. Pelaku Usaha serta masyarakat umum.
Pedoman pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik bertujuan untuk tercapainya pelayanan Perizinan Berusaha yang terstandar, cepat, sederhana, transparan, dan terintegrasi di kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, KPBPB, dan KEK, di seluruh INDONESIA.
Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi:
a. Layanan:
(1) Hak Akses sistem OSS;
(2) penerbitan NIB;
(3) Izin Usaha;
(4) Izin Komersial atau Operasional;
(5) perizinan terkait Prasarana;
(6) Kantor Perwakilan; dan
(7) layanan lainnya terkait Perizinan Berusaha.
b. Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha.
(1) Pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas:
a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
b. Pelaku Usaha non perseorangan;
(2) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk INDONESIA yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
(3) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. perseroan terbatas;
b. perusahaan umum;
c. perusahaan umum daerah;
d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
e. badan layanan umum;
f. lembaga penyiaran;
g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
h. koperasi;
i. persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap);
j. persekutuan firma (venootschap onder firma); dan
k. persekutuan perdata, yang didirikan, didaftarkan, atau disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pelaku Usaha perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
a. PMDN; dan
b. PMA.
(5) Selain Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan Perizinan Berusaha juga dilakukan oleh bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 6
(1) Pelaku Usaha PMA wajib melaksanakan ketentuan badan usaha, persyaratan nilai investasi dan permodalan untuk memperoleh Perizinan Berusaha.
(2) Pelaku Usaha PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan nilai investasi dan permodalan dengan ketentuan:
a. total nilai investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), diluar tanah dan bangunan per bidang usaha klasifikasi baku lapangan usaha INDONESIA 5 (lima) digit per lokasi proyek kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
b. nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor, paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah); dan
c. persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham.
(3) Ketentuan total nilai investasi sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf a:
a. khusus untuk kegiatan usaha perdagangan besar, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) di luar tanah dan bangunan, adalah per 2 (dua) digit awal klasifikasi baku lapangan usaha INDONESIA;
b. khusus untuk kegiatan usaha jasa makanan dan minuman sepanjang terbuka untuk PMA, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) di luar tanah dan bangunan dalam satu
kabupaten/kota; atau
c. khusus untuk kegiatan usaha konstruksi sepanjang terbuka untuk PMA, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) di luar tanah dan bangunan dalam satu kegiatan.
(4) Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.
Pasal 7
Untuk memperoleh NIB dan Perizinan Berusaha, Pelaku Usaha harus memperhatikan:
a. klasifikasi baku lapangan usaha INDONESIA;
b. ketentuan tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan; dan
c. Komitmen yang harus dipenuhi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas:
a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
b. Pelaku Usaha non perseorangan;
(2) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk INDONESIA yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
(3) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. perseroan terbatas;
b. perusahaan umum;
c. perusahaan umum daerah;
d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
e. badan layanan umum;
f. lembaga penyiaran;
g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
h. koperasi;
i. persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap);
j. persekutuan firma (venootschap onder firma); dan
k. persekutuan perdata, yang didirikan, didaftarkan, atau disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pelaku Usaha perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
a. PMDN; dan
b. PMA.
(5) Selain Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan Perizinan Berusaha juga dilakukan oleh bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Pelaku Usaha PMA wajib melaksanakan ketentuan badan usaha, persyaratan nilai investasi dan permodalan untuk memperoleh Perizinan Berusaha.
(2) Pelaku Usaha PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan nilai investasi dan permodalan dengan ketentuan:
a. total nilai investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), diluar tanah dan bangunan per bidang usaha klasifikasi baku lapangan usaha INDONESIA 5 (lima) digit per lokasi proyek kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
b. nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor, paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah); dan
c. persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham.
(3) Ketentuan total nilai investasi sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf a:
a. khusus untuk kegiatan usaha perdagangan besar, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) di luar tanah dan bangunan, adalah per 2 (dua) digit awal klasifikasi baku lapangan usaha INDONESIA;
b. khusus untuk kegiatan usaha jasa makanan dan minuman sepanjang terbuka untuk PMA, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) di luar tanah dan bangunan dalam satu
kabupaten/kota; atau
c. khusus untuk kegiatan usaha konstruksi sepanjang terbuka untuk PMA, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) di luar tanah dan bangunan dalam satu kegiatan.
(4) Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.
Untuk memperoleh NIB dan Perizinan Berusaha, Pelaku Usaha harus memperhatikan:
a. klasifikasi baku lapangan usaha INDONESIA;
b. ketentuan tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan; dan
c. Komitmen yang harus dipenuhi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Pemerintah
c.q Lembaga OSS memberikan Hak Akses sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 kepada:
a. Pelaku Usaha;
b. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
dan
c. DPMPTSP provinsi/kabupaten/kota, badan pengusahaan KPBPB, dan administrator KEK.
(2) Penerima Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dan huruf c selanjutnya disebut administrator Hak Akses.
Pasal 9
(1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) huruf a harus mengajukan permohonan Hak Akses melalui sistem OSS untuk melakukan pendaftaran Perizinan Berusaha.
(2) Ketentuan pembuatan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mendaftarkan NIK.
(3) Ketentuan pembuatan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan mendaftarkan:
a. nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran perseroan terbatas, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap), persekutuan firma (venootschap onder firma), atau persekutuan perdata;
b. dasar hukum pembentukan perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum; atau
c. NIK salah satu penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berkewarganegaraan INDONESIA atau nomor paspor salah satu penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berkewarganegaraan asing.
(4) Sistem OSS melakukan verifikasi dan mengirimkan email kepada Pelaku Usaha untuk melakukan aktivasi akun.
(5) Setelah Pelaku Usaha berhasil melakukan aktivasi akun, sistem OSS akan mengirimkan email kembali yang berisi user id dan password.
(6) Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan dengan menggunakan Hak Akses berupa user id dan password sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7) Dalam hal pengurusan pendaftaran dan Perizinan Berusaha untuk Pelaku Usaha non perseorangan tidak dilakukan oleh penanggung jawab maka pengurusan tersebut dapat didelegasikan ke penerima kuasa.
(8) Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) membuat Hak Akses dengan mendaftarkan nomor induk kependudukan (NIK) di sistem OSS.
(9) Hak Akses penerima kuasa sebagaimana pada ayat (8) dapat digunakan setelah mendapat persetujuan dari akun penanggung jawab dan dapat dibatalkan oleh akun penanggung jawab.
Pasal 10
(1) Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan untuk:
a. memproses Perizinan Berusaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha; dan/atau
b. inventarisasi data.
(2) Hak Akses untuk memproses Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian disampaikan melalui fitur webform atau sistem kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang sudah terintegrasi dengan OSS.
(3) Hak Akses untuk memproses Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a oleh DPMPTSP provinsi/kabupaten/kota, badan pengusahaan KPBPB, dan administrator KEK disampaikan melalui fitur webform atau sistem kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang sudah terintegrasi dengan OSS.
(4) Administrator Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat membuat Hak Akses turunan sesuai kebutuhan dan kewenangan yang diperlukan.
(5) Administrator Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah menerima Hak Akses dari Lembaga OSS dapat melakukan notifikasi dalam hal:
a. validasi;
b. verifikasi pembayaran;
c. inspeksi;
d. persetujuan;
e. penolakan;
f. usulan peringatan;
g. pengenaan denda administratif;
h. usulan penghentian sementara kegiatan berusaha;
i. usulan pembekuan; dan
j. usulan pencabutan, terhadap Perizinan Berusaha.
Pasal 11
(1) Penerbitan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2 dilakukan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap.
(2) NIB berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.
(3) NIB wajib dimiliki oleh setiap Pelaku Usaha.
(4) NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dan setiap Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) NIB.
(5) Format penerbitan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 12
(1) NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk
pemenuhan Komitmen Izin Usaha, Izin Komersial atau Operasional, dan fasilitas pajak.
(2) NIB berlaku juga sebagai:
a. tanda daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai tanda daftar perusahaan;
b. angka pengenal impor sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai angka pengenal impor;
c. Hak Akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; dan
d. pelaporan awal wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.
(3) Pelaku Usaha yang memerlukan angka pengenal impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dapat memilih:
a. angka pengenal impor umum untuk kegiatan impor barang yang diperdagangkan; atau
b. angka pengenal impor produsen untuk kegiatan impor barang yang dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.
(4) Dalam hal memerlukan Hak Akses kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pelaku Usaha dapat memilih kegiatan impor dan/atau ekspor.
Pasal 13
(1) NIB berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) NIB dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS dalam hal:
a. Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB;
b. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
c. NIB dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
dan/atau
d. Pelaku Usaha atas permintaan sendiri meminta NIB dicabut.
(3) Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat berupa usulan atau rekomendasi dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah atas hasil pemeriksaan kemudian (post audit).
(4) Mekanisme pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Badan mengenai pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
Pasal 14
Pasal 15
(1) Pelaku Usaha dalam melakukan kegiatan usaha harus menentukan jenis proyek.
(2) Jenis proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. proyek utama; dan
b. proyek pendukung.
(3) Ketentuan jenis proyek pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
a. Pelaku Usaha dalam melakukan kegiatan usaha dapat melakukan proyek pendukung.
b. terhadap proyek pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pelaku Usaha wajib mengajukan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
c. proyek pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan dengan ketentuan:
1. meliputi klasifikasi baku lapangan usaha INDONESIA yang tidak tercantum dalam NIB;
2. merupakan kegiatan yang hanya mendukung proyek utama;
3. tidak dapat digunakan untuk memperoleh pendapatan; dan
4. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Proyek utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pelaku Usaha harus melengkapi kelengkapan data berupa:
a. rencana investasi;
b. status lokasi proyek;
c. penanggung jawab proyek;
d. detail pengisian lokasi usaha/proyek;
e. alamat lokasi; dan
f. daftar lokasi proyek yang terintegrasi dalam 1 (satu) hamparan.
(5) Proyek pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha harus melengkapi kelengkapan data berupa:
a. rencana investasi;
b. detail pengisian lokasi usaha/proyek;
c. alamat lokasi; dan
d. daftar lokasi proyek yang terintegrasi dalam 1 (satu) hamparan.
(6) Daftar lokasi proyek hamparan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dan ayat (5) huruf d harus
dilengkapi oleh Pelaku Usaha apabila lokasi proyek berada pada lintas kabupaten/kota dan/atau provinsi dalam satu hamparan.
Pasal 16
(1) Pelaku Usaha yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan langsung terdaftar bersama dengan terbitnya NIB.
(2) Bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan harus mengisi nomor virtual account Pelaku Usaha.
(3) Bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan harus mengisi nomor pendaftaran perusahaan Pelaku Usaha.
Pasal 17
(1) Dalam hal Pelaku Usaha akan mempekerjakan tenaga kerja asing, Pelaku Usaha mengajukan pengesahan RPTKA.
(2) Dalam rangka pengajuan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi data pada sistem OSS berupa:
a. alasan penggunaan tenaga kerja asing;
b. jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan;
c. jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing;
d. penunjukan tenaga kerja INDONESIA sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan;
dan
e. jumlah tenaga kerja asing.
(3) Berdasarkan data pengajuan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), sistem OSS memproses pengesahan RPTKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) merupakan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
Pasal 18
(1) Bagi Pelaku Usaha yang belum melakukan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, NIB merupakan bukti pemenuhan laporan pertama wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.
(2) Bagi Pelaku Usaha yang telah melakukan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, harus mengisi nomor wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan pada saat pendaftaran NIB.
(3) Sistem OSS mengirim data ketenagakerjaan perusahaan kepada sistem wajib lapor ketenagakerjaan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melalui integrasi sistem OSS dengan sistem wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.
(4) Pelaku usaha yang telah memiliki NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pelaporan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan secara berkala setiap 1 (satu) tahun pada bulan desember melalui http://wajiblapor.kemenaker.go.id.
(1) Pemerintah
c.q Lembaga OSS memberikan Hak Akses sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 kepada:
a. Pelaku Usaha;
b. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
dan
c. DPMPTSP provinsi/kabupaten/kota, badan pengusahaan KPBPB, dan administrator KEK.
(2) Penerima Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dan huruf c selanjutnya disebut administrator Hak Akses.
Pasal 9
(1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) huruf a harus mengajukan permohonan Hak Akses melalui sistem OSS untuk melakukan pendaftaran Perizinan Berusaha.
(2) Ketentuan pembuatan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mendaftarkan NIK.
(3) Ketentuan pembuatan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan mendaftarkan:
a. nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran perseroan terbatas, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap), persekutuan firma (venootschap onder firma), atau persekutuan perdata;
b. dasar hukum pembentukan perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum; atau
c. NIK salah satu penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berkewarganegaraan INDONESIA atau nomor paspor salah satu penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berkewarganegaraan asing.
(4) Sistem OSS melakukan verifikasi dan mengirimkan email kepada Pelaku Usaha untuk melakukan aktivasi akun.
(5) Setelah Pelaku Usaha berhasil melakukan aktivasi akun, sistem OSS akan mengirimkan email kembali yang berisi user id dan password.
(6) Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan dengan menggunakan Hak Akses berupa user id dan password sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7) Dalam hal pengurusan pendaftaran dan Perizinan Berusaha untuk Pelaku Usaha non perseorangan tidak dilakukan oleh penanggung jawab maka pengurusan tersebut dapat didelegasikan ke penerima kuasa.
(8) Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) membuat Hak Akses dengan mendaftarkan nomor induk kependudukan (NIK) di sistem OSS.
(9) Hak Akses penerima kuasa sebagaimana pada ayat (8) dapat digunakan setelah mendapat persetujuan dari akun penanggung jawab dan dapat dibatalkan oleh akun penanggung jawab.
Pasal 10
(1) Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan untuk:
a. memproses Perizinan Berusaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha; dan/atau
b. inventarisasi data.
(2) Hak Akses untuk memproses Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian disampaikan melalui fitur webform atau sistem kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang sudah terintegrasi dengan OSS.
(3) Hak Akses untuk memproses Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a oleh DPMPTSP provinsi/kabupaten/kota, badan pengusahaan KPBPB, dan administrator KEK disampaikan melalui fitur webform atau sistem kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang sudah terintegrasi dengan OSS.
(4) Administrator Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat membuat Hak Akses turunan sesuai kebutuhan dan kewenangan yang diperlukan.
(5) Administrator Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah menerima Hak Akses dari Lembaga OSS dapat melakukan notifikasi dalam hal:
a. validasi;
b. verifikasi pembayaran;
c. inspeksi;
d. persetujuan;
e. penolakan;
f. usulan peringatan;
g. pengenaan denda administratif;
h. usulan penghentian sementara kegiatan berusaha;
i. usulan pembekuan; dan
j. usulan pencabutan, terhadap Perizinan Berusaha.
(1) Penerbitan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2 dilakukan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap.
(2) NIB berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.
(3) NIB wajib dimiliki oleh setiap Pelaku Usaha.
(4) NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dan setiap Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) NIB.
(5) Format penerbitan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 12
(1) NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk
pemenuhan Komitmen Izin Usaha, Izin Komersial atau Operasional, dan fasilitas pajak.
(2) NIB berlaku juga sebagai:
a. tanda daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai tanda daftar perusahaan;
b. angka pengenal impor sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai angka pengenal impor;
c. Hak Akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; dan
d. pelaporan awal wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.
(3) Pelaku Usaha yang memerlukan angka pengenal impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dapat memilih:
a. angka pengenal impor umum untuk kegiatan impor barang yang diperdagangkan; atau
b. angka pengenal impor produsen untuk kegiatan impor barang yang dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.
(4) Dalam hal memerlukan Hak Akses kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pelaku Usaha dapat memilih kegiatan impor dan/atau ekspor.
Pasal 13
(1) NIB berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) NIB dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS dalam hal:
a. Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB;
b. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
c. NIB dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
dan/atau
d. Pelaku Usaha atas permintaan sendiri meminta NIB dicabut.
(3) Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat berupa usulan atau rekomendasi dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah atas hasil pemeriksaan kemudian (post audit).
(4) Mekanisme pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Badan mengenai pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
(1) Pelaku Usaha dalam melakukan kegiatan usaha harus menentukan jenis proyek.
(2) Jenis proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. proyek utama; dan
b. proyek pendukung.
(3) Ketentuan jenis proyek pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
a. Pelaku Usaha dalam melakukan kegiatan usaha dapat melakukan proyek pendukung.
b. terhadap proyek pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pelaku Usaha wajib mengajukan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
c. proyek pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan dengan ketentuan:
1. meliputi klasifikasi baku lapangan usaha INDONESIA yang tidak tercantum dalam NIB;
2. merupakan kegiatan yang hanya mendukung proyek utama;
3. tidak dapat digunakan untuk memperoleh pendapatan; dan
4. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Proyek utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pelaku Usaha harus melengkapi kelengkapan data berupa:
a. rencana investasi;
b. status lokasi proyek;
c. penanggung jawab proyek;
d. detail pengisian lokasi usaha/proyek;
e. alamat lokasi; dan
f. daftar lokasi proyek yang terintegrasi dalam 1 (satu) hamparan.
(5) Proyek pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha harus melengkapi kelengkapan data berupa:
a. rencana investasi;
b. detail pengisian lokasi usaha/proyek;
c. alamat lokasi; dan
d. daftar lokasi proyek yang terintegrasi dalam 1 (satu) hamparan.
(6) Daftar lokasi proyek hamparan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dan ayat (5) huruf d harus
dilengkapi oleh Pelaku Usaha apabila lokasi proyek berada pada lintas kabupaten/kota dan/atau provinsi dalam satu hamparan.
BAB Keempat
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, RPTKA, dan Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan
(1) Pelaku Usaha yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan langsung terdaftar bersama dengan terbitnya NIB.
(2) Bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan harus mengisi nomor virtual account Pelaku Usaha.
(3) Bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan harus mengisi nomor pendaftaran perusahaan Pelaku Usaha.
Pasal 17
(1) Dalam hal Pelaku Usaha akan mempekerjakan tenaga kerja asing, Pelaku Usaha mengajukan pengesahan RPTKA.
(2) Dalam rangka pengajuan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi data pada sistem OSS berupa:
a. alasan penggunaan tenaga kerja asing;
b. jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan;
c. jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing;
d. penunjukan tenaga kerja INDONESIA sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan;
dan
e. jumlah tenaga kerja asing.
(3) Berdasarkan data pengajuan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), sistem OSS memproses pengesahan RPTKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) merupakan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
Pasal 18
(1) Bagi Pelaku Usaha yang belum melakukan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, NIB merupakan bukti pemenuhan laporan pertama wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.
(2) Bagi Pelaku Usaha yang telah melakukan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, harus mengisi nomor wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan pada saat pendaftaran NIB.
(3) Sistem OSS mengirim data ketenagakerjaan perusahaan kepada sistem wajib lapor ketenagakerjaan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melalui integrasi sistem OSS dengan sistem wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.
(4) Pelaku usaha yang telah memiliki NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pelaporan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan secara berkala setiap 1 (satu) tahun pada bulan desember melalui http://wajiblapor.kemenaker.go.id.
BAB V
PENERBITAN IZIN USAHA DAN IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3 dan angka 4 dikelompokkan berdasarkan:
a. sektor ketenagalistrikan;
b. sektor pertanian;
c. sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
d. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
e. sektor kelautan dan perikanan;
f. sektor kesehatan;
g. sektor obat dan makanan;
h. sektor perindustrian;
i. sektor perdagangan;
j. sektor perhubungan;
k. sektor komunikasi dan informatika;
l. sektor keuangan;
m. sektor pariwisata;
n. sektor pendidikan dan kebudayaan;
o. sektor pendidikan tinggi;
p. sektor agama dan keagamaan;
q. sektor ketenagakerjaan;
r. sektor kepolisian;
s. sektor perkoperasian dan Usaha Mikro, kecil, menengah;
dan
t. sektor ketenaganukliran.
Pasal 20
Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional untuk sektor usaha diluar yang tercantum dalam Pasal 19 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 21
(1) Penerbitan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf angka 3 melalui sistem OSS kepada Pelaku Usaha.
(2) Terdapat 4 (empat) tipe penerbitan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. tipe 1, yaitu Izin Usaha tanpa pemenuhan Komitmen;
b. tipe 2, yaitu Izin Usaha dengan persyaratan teknis;
c. tipe 3, yaitu Izin Usaha dengan persyaratan biaya;
atau
d. tipe 4, yaitu Izin Usaha dengan persyaratan teknis dan biaya.
(3) Dalam hal Izin Usaha sebagaimana tercantum pada ayat
(2) huruf a, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha telah berlaku efektif.
(4) Dalam hal Izin Usaha sebagaimana tercantum pada ayat
(2) huruf b, huruf c, dan huruf d, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha belum berlaku efektif.
(5) Ketentuan lebih lanjut terkait Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Pasal 22
Format Izin Usaha yang telah berlaku efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini
Pasal 23
(1) Penerbitan Izin Usaha belum berlaku efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) berlaku efektif setelah Pelaku Usaha memenuhi Komitmen Izin Usaha.
(2) Format Izin Usaha belum berlaku efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 24
Pasal 25
(1) NIB untuk Usaha Mikro kecil dan Izin Usaha Mikro kecil diterbitkan melalui sistem OSS kepada Pelaku Usaha perseoranganmikro kecil.
(2) Izin Usaha Mikro kecil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diterbitkan melalui sistem OSS tanpa Komitmen.
(3) Kriteria Pelaku Usaha Mikro kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kekayaan bersih atau omset secara kumulatif.
(4) Dalam hal besaran kekayaan bersih atau omset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melewati kriteria Pelaku Usaha Mikro kecil, Perizinan Berusaha yang diajukan mengikuti mekanisme Perizinan Berusaha skala menengah atau besar.
(5) Dalam proses pendaftaran dan kewajiban lainnya Pelaku Usaha Mikro kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat difasilitasi oleh BKPM, kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Usaha Mikro kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan menengah.
(7) Format NIB untuk Usaha Mikro kecil dan Izin Usaha Mikro kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3 dan angka 4 dikelompokkan berdasarkan:
a. sektor ketenagalistrikan;
b. sektor pertanian;
c. sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
d. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
e. sektor kelautan dan perikanan;
f. sektor kesehatan;
g. sektor obat dan makanan;
h. sektor perindustrian;
i. sektor perdagangan;
j. sektor perhubungan;
k. sektor komunikasi dan informatika;
l. sektor keuangan;
m. sektor pariwisata;
n. sektor pendidikan dan kebudayaan;
o. sektor pendidikan tinggi;
p. sektor agama dan keagamaan;
q. sektor ketenagakerjaan;
r. sektor kepolisian;
s. sektor perkoperasian dan Usaha Mikro, kecil, menengah;
dan
t. sektor ketenaganukliran.
Pasal 20
Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional untuk sektor usaha diluar yang tercantum dalam Pasal 19 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Penerbitan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf angka 3 melalui sistem OSS kepada Pelaku Usaha.
(2) Terdapat 4 (empat) tipe penerbitan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. tipe 1, yaitu Izin Usaha tanpa pemenuhan Komitmen;
b. tipe 2, yaitu Izin Usaha dengan persyaratan teknis;
c. tipe 3, yaitu Izin Usaha dengan persyaratan biaya;
atau
d. tipe 4, yaitu Izin Usaha dengan persyaratan teknis dan biaya.
(3) Dalam hal Izin Usaha sebagaimana tercantum pada ayat
(2) huruf a, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha telah berlaku efektif.
(4) Dalam hal Izin Usaha sebagaimana tercantum pada ayat
(2) huruf b, huruf c, dan huruf d, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha belum berlaku efektif.
(5) Ketentuan lebih lanjut terkait Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Pasal 22
Format Izin Usaha yang telah berlaku efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini
Pasal 23
(1) Penerbitan Izin Usaha belum berlaku efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) berlaku efektif setelah Pelaku Usaha memenuhi Komitmen Izin Usaha.
(2) Format Izin Usaha belum berlaku efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) NIB untuk Usaha Mikro kecil dan Izin Usaha Mikro kecil diterbitkan melalui sistem OSS kepada Pelaku Usaha perseoranganmikro kecil.
(2) Izin Usaha Mikro kecil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diterbitkan melalui sistem OSS tanpa Komitmen.
(3) Kriteria Pelaku Usaha Mikro kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kekayaan bersih atau omset secara kumulatif.
(4) Dalam hal besaran kekayaan bersih atau omset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melewati kriteria Pelaku Usaha Mikro kecil, Perizinan Berusaha yang diajukan mengikuti mekanisme Perizinan Berusaha skala menengah atau besar.
(5) Dalam proses pendaftaran dan kewajiban lainnya Pelaku Usaha Mikro kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat difasilitasi oleh BKPM, kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Usaha Mikro kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan menengah.
(7) Format NIB untuk Usaha Mikro kecil dan Izin Usaha Mikro kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Penerbitan Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 4 melalui sistem OSS kepada Pelaku Usaha.
(2) Terdapat 4 (empat) tipe penerbitan Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. tipe 1, yaitu Izin Komersial atau Operasional tanpa pemenuhan Komitmen;
b. tipe 2, yaitu Izin Komersial atau Operasional dengan persyaratan teknis;
c. tipe 3, yaitu Izin Komersial atau Operasional dengan persyaratan biaya; atau
d. tipe 4, yaitu Izin Komersial atau Operasional dengan persyaratan teknis dan biaya.
(3) Pemenuhan Komitmen yang memerlukan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d, permohonan disampaikan kepada pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Pusat di BKPM, DPMPTSP provinsi/kabupaten/kota, Administrator KEK, atau Badan Pengelola KPBPB.
(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan huruf d meliputi kegiatan evaluasi teknis dan/atau peninjauan lapangan dan/atau pemeriksaan laboratorium.
(5) Dalam hal notifikasi pemenuhan Komitmen memerlukan evaluasi atas persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), kementerian/lembaga memproses persyaratan teknis paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
(6) Dalam hal notifikasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disampaikan dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari maka pemenuhan Komitmen telah disetujui.
(7) Dalam hal notifikasi pemenuhan Komitmen memerlukan peninjauan lapangan dan/atau pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kementerian/lembaga memproses persyaratan teknis paling lama 15 (lima belas) Hari sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
(8) Dalam hal notifikasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak disampaikan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) Hari maka pemenuhan Komitmen telah disetujui
(9) DPMPTSP, KEK, dan KPBPB menyampaikan notifikasi persetujuan pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha ke dalam sistem OSS melalui webform atau sistem kementerian/lembaga yang sudah terintegrasi dengan OSS.
(10) DPMPTSP, KEK, dan KPBPB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menyampaikan notifikasi dan mengunggah
persetujuan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional ke dalam sistem OSS.
(11) Berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(10), sistem OSS menerbitkan Izin Komersial atau Operasional yang telah berlaku efektif beserta lampiran berupa
persetujuan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(12) Format Izin Komersial atau Operasional yang belum berlaku efektif tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(13) Format Izin Komersial atau Operasional yang telah berlaku efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(14) Ketentuan lebih lanjut terkait Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
BAB VI
PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA DAN IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) telah berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen Izin Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) terdiri atas:
a. Komitmen Prasarana; dan/atau
b. standar Perizinan Berusaha berdasarkan sektor.
(2) Tipe proses bisnis pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tipe yang tercantum dalam pasal 26 ayat (2).
(3) Izin Komersial atau Operasional yang merupakan izin lanjutan dari proyek utama, dapat menggunakan pemenuhan Komitmen Prasarana dari proyek utama.
(4) Komitmen Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dapat menggunakan Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lokasi di Laut, Izin Lingkungan, IMB, dan/atau SLF yang sudah dimiliki sebelumnya dan masih berlaku.
(5) Pemenuhan Komitmen sesuai dengan ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan yang diatur oleh masing-masing kementerian/lembaga pemerintah non kementerian pembina sektor.
(6) Dalam hal Pelaku Usaha memerlukan Prasarana di lokasi proyek pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) yang berbeda dengan lokasi proyek utama untuk menjalankan Usaha dan/atau Kegiatan, Pelaku Usaha memilih dan MENETAPKAN Komitmen Prasarana yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).
Pasal 44
Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) telah berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen Izin Komersial atau Operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1) Pemenuhan Komitmen Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) terdiri atas:
a. Komitmen Prasarana; dan/atau
b. Komitmen sesuai dengan ketentuan teknis.
(2) Tipe proses bisnis pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tipe yang tercantum dalam pasal 21 ayat (2).
(3) Komitmen Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, berupa:
a. Izin Lokasi;
b. Izin Lokasi Perairan;
c. Izin Lokasi di Laut;
d. Izin Lingkungan;
e. IMB; dan/atau
f. SLF.
(4) Pemenuhan Komitmen Prasana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menggunakan Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan, IMB, dan/atau SLF yang sudah dimiliki sebelumnya yang masih sesuai dan berlaku.
(5) Pemenuhan Komitmen sesuai dengan ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan yang diatur oleh masing-masing kementerian/lembaga pemerintah non kementerian pembina sektor.
(6) Dalam hal Pelaku Usaha memerlukan Prasarana di lokasi proyek pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) yang berbeda dengan lokasi proyek utama untuk menjalankan Usaha dan/atau Kegiatan, Pelaku Usaha memilih dan MENETAPKAN Komitmen Prasarana yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(1) Pemenuhan Komitmen Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) terdiri atas:
a. Komitmen Prasarana; dan/atau
b. Komitmen sesuai dengan ketentuan teknis.
(2) Tipe proses bisnis pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tipe yang tercantum dalam pasal 21 ayat (2).
(3) Komitmen Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, berupa:
a. Izin Lokasi;
b. Izin Lokasi Perairan;
c. Izin Lokasi di Laut;
d. Izin Lingkungan;
e. IMB; dan/atau
f. SLF.
(4) Pemenuhan Komitmen Prasana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menggunakan Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan, IMB, dan/atau SLF yang sudah dimiliki sebelumnya yang masih sesuai dan berlaku.
(5) Pemenuhan Komitmen sesuai dengan ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan yang diatur oleh masing-masing kementerian/lembaga pemerintah non kementerian pembina sektor.
(6) Dalam hal Pelaku Usaha memerlukan Prasarana di lokasi proyek pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) yang berbeda dengan lokasi proyek utama untuk menjalankan Usaha dan/atau Kegiatan, Pelaku Usaha memilih dan MENETAPKAN Komitmen Prasarana yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(3) huruf a diterbitkan melalui sistem OSS.
(2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi peta/sketsa yang memuat letak, luas, dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha dengan batas letak lokasi lebih dari satu koordinat.
(3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Izin Lokasi tanpa komitmen; dan
b. Izin Lokasi dengan komitmen.
(4) Izin Lokasi tanpa komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dalam hal:
a. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi yang telah sesuai peruntukannya menurut rencana detail tata ruang dan/atau rencana umum tata ruang kawasan perkotaan;
b. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi kawasan ekonomi khusus, Kawasan Industri, serta kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;
c. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain yang telah mendapatkan Izin Lokasi dan akan digunakan oleh Pelaku Usaha;
d. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
e. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan letak tanahnya berbatasan dengan lokasi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
f. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana Perizinan Berusaha tidak lebih dari:
1. 25 ha (dua puluh lima hektare) untuk usaha dan/atau kegiatan pertanian;
2. 5 ha (lima hektare) untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah; atau
3. 1 ha (satu hektare) untuk usaha dan/atau kegiatan bukan pertanian; atau
g. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan yang akan dipergunakan untuk proyek strategis nasional.
(5) Dalam hal Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang.
(6) Izin Lokasi dengan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan persyaratan Izin Lokasi.
(7) Pemenuhan persyaratan Izin Lokasi dengan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diajukan untuk mendapatkan:
a. pertimbangan teknis pertanahan kepada Kantor Pertanahan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan;
dan
b. persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi dari DPMPTSP tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan.
(8) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menerbitkan Pertimbangan Teknis paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah permohonan dari Pelaku Usaha diterima.
(9) DPMPTSP Kabupaten/Kota menyampaikan notifikasi persetujuan pemenuhan Komitmen atau penolakan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi kepada Lembaga OSS paling lama 2 (dua) Hari setelah memperoleh pertimbangan teknis pertanahan.
(10) Dalam hal lokasi usaha berada dalam lintas kabupaten/kota atau lintas provinsi, kewenangan notifikasi persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(9) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(11) Terhadap persetujuan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (9) maka Izin Lokasi berlaku efektif.
(12) Terhadap penolakan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (9) maka Izin Lokasi tidak berlaku.
(13) Format Izin Lokasi tanpa Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(14) Format Izin Lokasi dengan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 29
(1) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan di sebagian perairan di wilayah pesisir dan/atau pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c diberikan kepada Pelaku Usaha yang memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian ruang laut yang mencakup permukaan laut, kolom air, permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 30
Pasal 31
(1) Pelaku Usaha menyampaikan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat
(2) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
(2) Terhadap permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan menerbitkan persetujuan/penolakan Izin Lokasi di Laut.
(3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan menyampaikan notifikasi persetujuan/penolakan Izin Lokasi di Laut kepada Lembaga OSS melalui webform atau sistem kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang sudah terintegrasi dengan OSS.
(4) Format Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
BAB 2
Penerbitan Izin Lokasi Perairan dan Izin Lokasi di Laut
(1) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan di sebagian perairan di wilayah pesisir dan/atau pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c diberikan kepada Pelaku Usaha yang memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian ruang laut yang mencakup permukaan laut, kolom air, permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 30
(1) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) terdiri atas:
a. Izin Lokasi Perairan tanpa Komitmen yang diterbitkan oleh Lembaga OSS; dan
b. Izin Lokasi Perairan berdasarkan Komitmen.
(2) Izin Lokasi Perairan tanpa Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam hal:
a. lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi KEK, Kawasan Industri, serta KPBPB;
b. lokasi usaha dan/atau kegiatan berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
c. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang dipergunakan oleh Usaha Mikro dan usaha kecil; dan/atau
d. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang akan dipergunakan untuk proyek strategis nasional.
(3) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diberikan berdasarkan kesesuaian kegiatan dengan rencana zonasi yang berlaku.
(4) Terhadap Izin Lokasi Perairan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pelaku Usaha menyampaikan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan atau gubernur melalui DPMPTSP provinsi sesuai dengan kewenangannya.
(5) Dalam hal Izin Lokasi Perairan yang terletak di:
a. lintas provinsi diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
b. kawasan strategis nasional diberikan berdasarkan rencana zonasi kawasan strategis nasional;
c. kawasan strategis nasional tertentu diberikan berdasarkan rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu; dan
d. kawasan konservasi nasional diberikan berdasarkan rencana pengelolaan dan rencana zonasi kawasan konservasi, Pelaku Usaha menyampaikan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
(6) Gubernur berwenang memberikan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil selain yang menjadi kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
(7) Terhadap permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan atau gubernur melalui DPMPTSP provinsi sesuai kewenangannya menerbitkan persetujuan/penolakan Izin Lokasi Perairan.
(8) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan atau gubernur melalui DPMPTSP provinsi, menyampaikan notifikasi persetujuan/penolakan Izin Lokasi Perairan kepada lembaga OSS melalui webform atau sistem kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang terintegrasi dengan sistem OSS.
(9) Format Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 31
(1) Pelaku Usaha menyampaikan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat
(2) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
(2) Terhadap permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan menerbitkan persetujuan/penolakan Izin Lokasi di Laut.
(3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan menyampaikan notifikasi persetujuan/penolakan Izin Lokasi di Laut kepada Lembaga OSS melalui webform atau sistem kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang sudah terintegrasi dengan OSS.
(4) Format Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 32
(1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf d diterbitkan melalui sistem OSS berdasarkan komitmen.
(2) Komitmen Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. UKL-UPL; atau
b. Amdal.
Pasal 33
Pasal 34
Pasal 35
(1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf d tidak dipersyaratkan untuk penerbitan Izin Usaha dalam hal:
a. lokasi usaha dan/atau kegiatan berada dalam KEK, Kawasan Industri, atau KPBPB; atau
b. usaha dan/atau kegiatan merupakan Usaha Mikro dan kecil, usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib
memiliki Amdal, atau usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL-UPL.
(2) Pelaku Usaha yang lokasi usaha dan/atau kegiatan berada dalam KEK, Kawasan Industri, atau KPBPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyusun RKL RPL rinci berdasarkan RKL RPL kawasan
Pasal 36
Sistem OSS akan menerbitkan SPPL secara otomatis kepada Pelaku Usaha:
a. Usaha Mikro dan kecil; dan
b. usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal dan UKL-UPL.
Pasal 37
(1) Format Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(2) Format SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(3) Lembaga OSS melakukan pengumuman terhadap diterbitkannya Izin Lingkungan berdasarkan Komitmen dan Izin Lingkungan yang telah memenuhi Komitmen melalui sistem OSS.
Pasal 38
(1) Apabila Pelaku Usaha melakukan perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan, Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan.
(2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
Pasal 39
Dalam hal ketentuan mengenai ketentuan pelaksanaan mengenai RKL RPL rinci belum tersedia, pelaksanaan Izin Lingkungan mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf d diterbitkan melalui sistem OSS berdasarkan komitmen.
(2) Komitmen Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. UKL-UPL; atau
b. Amdal.
(1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, atau perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi lingkungan hidup dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterbitkannya Izin Lingkungan belum berlaku efektif.
(2) Pengajuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diumumkan di sistem OSS.
(3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan pemeriksaan atas UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) Hari sejak permohonan disampaikan oleh Pelaku Usaha.
(4) Dalam hal terdapat perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha paling lama 5 (lima) Hari telah menyampaikan perbaikan dan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, atau perangkat daerah
provinsi/kabupaten/kota yang membidangi lingkungan hidup melalui sistem OSS.
(5) Dalam hal tidak terdapat perbaikan pada permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, atau perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi lingkungan hidup MENETAPKAN persetujuan rekomendasi UKL-UPL.
(6) Perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi lingkungan hidup menyampaikan rekomendasi UKL-UPL kepada DPMPTSP, administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya.
(7) Pejabat yang ditunjuk menteri atau DPMPTSP menyampaikan notifikasi pemenuhan Komitmen melalui webform atau sistem kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang sudah terintegrasi dengan OSS.
(8) Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat memenuhi Komitmen untuk melengkapi permohonan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang ditunjuk menteri atau DPMPTSP menyampaikan notifikasi kegagalan pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan kepada Lembaga OSS.
(9) Dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, dan bupati/wali kota tidak MENETAPKAN persetujuan rekomendasi UKL-UPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), persetujuan rekomendasi UKL-UPL dan Komitmen lzin Lingkungan dianggap telah dipenuhi.
Pasal 34
Pasal 35
(1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf d tidak dipersyaratkan untuk penerbitan Izin Usaha dalam hal:
a. lokasi usaha dan/atau kegiatan berada dalam KEK, Kawasan Industri, atau KPBPB; atau
b. usaha dan/atau kegiatan merupakan Usaha Mikro dan kecil, usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib
memiliki Amdal, atau usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL-UPL.
(2) Pelaku Usaha yang lokasi usaha dan/atau kegiatan berada dalam KEK, Kawasan Industri, atau KPBPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyusun RKL RPL rinci berdasarkan RKL RPL kawasan
Pasal 36
Sistem OSS akan menerbitkan SPPL secara otomatis kepada Pelaku Usaha:
a. Usaha Mikro dan kecil; dan
b. usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal dan UKL-UPL.
Pasal 37
(1) Format Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(2) Format SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(3) Lembaga OSS melakukan pengumuman terhadap diterbitkannya Izin Lingkungan berdasarkan Komitmen dan Izin Lingkungan yang telah memenuhi Komitmen melalui sistem OSS.
Pasal 38
(1) Apabila Pelaku Usaha melakukan perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan, Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan.
(2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
Pasal 39
Dalam hal ketentuan mengenai ketentuan pelaksanaan mengenai RKL RPL rinci belum tersedia, pelaksanaan Izin Lingkungan mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(1) IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf e diterbitkan melalui sistem OSS.
(2) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan IMB melalui sistem OSS wajib melakukan pemenuhan Komitmen IMB.
(3) Jangka waktu pemenuhan Komitmen IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah diterbitkannya IMB melalui Lembaga OSS.
(4) Pemenuhan Komitmen IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melengkapi:
a. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah;
b. data pemilik bangunan gedung; dan
c. rencana teknis bangunan gedung.
(5) Rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling sedikit memuat:
a. rencana arsitektur;
b. rencana struktur; dan
c. rencana utilitas.
(6) Rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c harus mendapatkan pertimbangan teknis dari Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).
(7) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) diselesaikan paling lama 25 (dua puluh lima) Hari.
(8) Pelaku Usaha menyampaikan kelengkapan pemenuhan Komitmen IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) Hari setelah diterbitkannya IMB.
(9) Dalam hal IMB memerlukan penyelesaian dokumen Amdal, jangka waktu pemenuhan Komitmen IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah pemenuhan Komitmen Amdal.
(10) Dalam hal pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) menyatakan rencana teknis belum memenuhi persyaratan, Pemerintah Daerah memberikan pernyataan kepada Lembaga OSS bahwa IMB dibatalkan.
(11) Dalam hal pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) menyatakan rencana teknis sudah memenuhi persyaratan, Pemerintah Daerah memberikan pernyataan kepada Lembaga OSS bahwa IMB berlaku.
(12) Dalam hal IMB dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali IMB melalui sistem OSS.
(13) IMB tidak dipersyaratkan untuk pemenuhan Komitmen dalam penerbitan Izin Usaha dalam hal bangunan gedung:
a. berada dalam KEK, Kawasan Industri, atau KPBPB, sepanjang pengelola kawasan telah MENETAPKAN pedoman bangunan (estate regulation); dan/atau
b. merupakan proyek pemerintah atau proyek strategis nasional sepanjang telah ditetapkan badan usaha pemenang lelang atau badan usaha yang ditugaskan untuk melaksanakan proyek pemerintah atau proyek strategis nasional.
(14) DPMPTSP, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB menyampaikan notifikasi atas pemenuhan Komitmen IMB kepada Lembaga OSS.
(15) Format IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 41
(1) Pelaku Usaha yang telah menyelesaikan pembangunan bangunan/gedung sesuai dengan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pelaku Usaha diwajibkan mengajukan permohonan SLF.
(2) Dalam hal persyaratan permohonan penerbitan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dinyatakan lengkap, DPMPTSP memberikan notifikasi pemenuhan SLF kepada Lembaga OSS.
(3) Dalam hal persyaratan permohonan penerbitan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Pemerintah Daerah memberikan pernyataan kepada Lembaga OSS bahwa SLF tidak dapat diterbitkan.
(4) Lembaga OSS menerbitkan SLF setelah notifikasi disampaikan Pemerintah Daerah menyampaikan bahwa SLF dapat diterbitkan.
(5) Format SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Pelaku Usaha yang telah menyelesaikan pembangunan bangunan/gedung sesuai dengan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pelaku Usaha diwajibkan mengajukan permohonan SLF.
(2) Dalam hal persyaratan permohonan penerbitan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dinyatakan lengkap, DPMPTSP memberikan notifikasi pemenuhan SLF kepada Lembaga OSS.
(3) Dalam hal persyaratan permohonan penerbitan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Pemerintah Daerah memberikan pernyataan kepada Lembaga OSS bahwa SLF tidak dapat diterbitkan.
(4) Lembaga OSS menerbitkan SLF setelah notifikasi disampaikan Pemerintah Daerah menyampaikan bahwa SLF dapat diterbitkan.
(5) Format SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) telah berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen Izin Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB Ketiga
Pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional
(1) Pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) terdiri atas:
a. Komitmen Prasarana; dan/atau
b. standar Perizinan Berusaha berdasarkan sektor.
(2) Tipe proses bisnis pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tipe yang tercantum dalam pasal 26 ayat (2).
(3) Izin Komersial atau Operasional yang merupakan izin lanjutan dari proyek utama, dapat menggunakan pemenuhan Komitmen Prasarana dari proyek utama.
(4) Komitmen Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dapat menggunakan Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lokasi di Laut, Izin Lingkungan, IMB, dan/atau SLF yang sudah dimiliki sebelumnya dan masih berlaku.
(5) Pemenuhan Komitmen sesuai dengan ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan yang diatur oleh masing-masing kementerian/lembaga pemerintah non kementerian pembina sektor.
(6) Dalam hal Pelaku Usaha memerlukan Prasarana di lokasi proyek pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) yang berbeda dengan lokasi proyek utama untuk menjalankan Usaha dan/atau Kegiatan, Pelaku Usaha memilih dan MENETAPKAN Komitmen Prasarana yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).
Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) telah berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen Izin Komersial atau Operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
BAB VII
KANTOR PERWAKILAN, WARALABA PEMBERI WARALABA BERASAL DARI LUAR NEGERI, PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA ASING DAN KANTOR CABANG
Pelaku Usaha dapat menyampaikan permohonan untuk mendapatkan:
a. Pendaftaran KPPA;
b. Izin KP3A;
c. Izin Kantor Perwakilan BUJKA;
d. surat tanda pendaftaran waralaba pemberi waralaba berasal dari luar negeri;
e. pendaftaran pedagang berjangka; dan
f. pendaftaran Kantor Cabang Administrasi.
(1) Untuk melaksanakan kegiatan KPPA di INDONESIA wajib memiliki NIB dan pendaftaran KPPA.
(2) Pendaftaran KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran dan menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari NIB.
(3) Pendaftaran KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS.
(4) Kegiatan KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas:
a. sebagai pengawas, penghubung, koordinator, dan mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasinya;
b. mempersiapkan pendirian dan Pengembangan Usaha perusahaan PMA di INDONESIA;
c. berlokasi di gedung perkantoran yang berada di ibu kota provinsi;
d. tidak mencari sesuatu penghasilan dari sumber di INDONESIA termasuk tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atau melakukan sesuatu perikatan/transaksi penjualan dan pembelian barang atau jasa komersial dengan perusahaan atau perorangan di dalam negeri; dan
e. tidak ikut serta dalam bentuk apapun dalam pengelolaan sesuatu perusahaan, anak perusahaan atau cabang perusahaan yang ada di INDONESIA.
(5) Kepala KPPA harus bertempat tinggal di INDONESIA, bertanggung jawab penuh atas kelancaran jalannya Kantor, tidak dibenarkan melakukan kegiatan di luar kegiatan KPPA dan tidak merangkap jabatan sebagai pimpinan perusahaan dan/atau lebih dari 1 (satu) KPPA.
(6) Dalam hal Kepala KPPA yang ditunjuk adalah WNA dan/atau memperkerjakan tenaga kerja asing, KPPA harus memperkerjakan tenaga kerja INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Pendaftaran KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berlaku selama kantor perwakilan melakukan kegiatan.
(8) KPPA dapat melakukan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam pendaftaran KPPA.
(9) Format NIB dan pendaftaran KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 47
(1) KP3A dapat berbentuk agen penjualan (selling agent) agen pabrik (manufactures agent), dan/atau agen pembelian (buying agent).
(2) KP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan perdagangan dan transaksi penjualan, baik dari tingkat permulaan sampai dengan penyelesaiannya seperti mengajukan tender, menandatangani kontrak, menyelesaikan klaim dan sejenisnya.
(3) Untuk melaksanakan kegiatan KP3A di INDONESIA wajib memiliki NIB dan surat Izin Usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing.
(4) Surat Izin Usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Lembaga OSS.
(5) Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(6) KP3A dapat dibuka di ibu kota provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Republik INDONESIA.
(7) Dalam hal Kepala KP3A yang ditunjuk adalah warga negara asing dan/atau memperkerjakan tenaga kerja asing, harus memperkerjakan tenaga kerja INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(8) Kepala KP3A dapat mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai Asisten Kepala KP3A atau Asisten Kepala Kantor Cabang KP3A yang bertugas sesuai dengan bidang tugas yaitu meliputi asisten bidang promosi, asisten bidang survei pasar,dan
asisten bidang pengawasan penjualan dan pembelian.
(9) Format NIB dan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 48
(1) Kantor Perwakilan BUJKA yang akan menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi wajib memiliki NIB dan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
(2) Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS.
(3) Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(4) Format NIB dan Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagai Kantor Perwakilan BUJKA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 49
(1) Pemberi waralaba berasal dari luar negeri wajib memiliki NIB dan STPW.
(2) STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS.
(3) Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(4) Format NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(5) Format STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 50
(1) Pedagang berjangka asing berasal dari luar negeri wajib memiliki NIB dan pendaftaran pedagang berjangka.
(2) Pendaftaran pedagang berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS.
(3) Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(4) Format NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(6) Format pendaftaran pedagang berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 51
(1) Perusahaan dapat membuka Kantor Cabang di seluruh wilayah INDONESIA yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan yang bersifat administratif.
(2) Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan melalui sistem OSS.
(3) Pendaftaran Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan melalui sistem OSS sebagai lampiran dari NIB.
Pasal 52
(1) Pelaku Usaha dalam membuka Kantor Cabang menyampaikan permohonan dengan kelengkapan data pada sistem OSS berupa:
a. alamat Kantor Cabang; dan
b. penanggung jawab Kantor Cabang.
(2) Dalam hal Kantor Cabang lebih dari 1 (satu) lokasi, Pelaku Usaha harus melengkapi kelengkapan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap lokasi Kantor Cabang.
(3) Dalam hal Kantor Cabang memerlukan pembangunan/konstruksi, Pelaku Usaha melengkapi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pelaku Usaha dapat menyampaikan permohonan untuk mendapatkan:
a. Pendaftaran KPPA;
b. Izin KP3A;
c. Izin Kantor Perwakilan BUJKA;
d. surat tanda pendaftaran waralaba pemberi waralaba berasal dari luar negeri;
e. pendaftaran pedagang berjangka; dan
f. pendaftaran Kantor Cabang Administrasi.
(1) Untuk melaksanakan kegiatan KPPA di INDONESIA wajib memiliki NIB dan pendaftaran KPPA.
(2) Pendaftaran KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran dan menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari NIB.
(3) Pendaftaran KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS.
(4) Kegiatan KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas:
a. sebagai pengawas, penghubung, koordinator, dan mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasinya;
b. mempersiapkan pendirian dan Pengembangan Usaha perusahaan PMA di INDONESIA;
c. berlokasi di gedung perkantoran yang berada di ibu kota provinsi;
d. tidak mencari sesuatu penghasilan dari sumber di INDONESIA termasuk tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atau melakukan sesuatu perikatan/transaksi penjualan dan pembelian barang atau jasa komersial dengan perusahaan atau perorangan di dalam negeri; dan
e. tidak ikut serta dalam bentuk apapun dalam pengelolaan sesuatu perusahaan, anak perusahaan atau cabang perusahaan yang ada di INDONESIA.
(5) Kepala KPPA harus bertempat tinggal di INDONESIA, bertanggung jawab penuh atas kelancaran jalannya Kantor, tidak dibenarkan melakukan kegiatan di luar kegiatan KPPA dan tidak merangkap jabatan sebagai pimpinan perusahaan dan/atau lebih dari 1 (satu) KPPA.
(6) Dalam hal Kepala KPPA yang ditunjuk adalah WNA dan/atau memperkerjakan tenaga kerja asing, KPPA harus memperkerjakan tenaga kerja INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Pendaftaran KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berlaku selama kantor perwakilan melakukan kegiatan.
(8) KPPA dapat melakukan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam pendaftaran KPPA.
(9) Format NIB dan pendaftaran KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) KP3A dapat berbentuk agen penjualan (selling agent) agen pabrik (manufactures agent), dan/atau agen pembelian (buying agent).
(2) KP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan perdagangan dan transaksi penjualan, baik dari tingkat permulaan sampai dengan penyelesaiannya seperti mengajukan tender, menandatangani kontrak, menyelesaikan klaim dan sejenisnya.
(3) Untuk melaksanakan kegiatan KP3A di INDONESIA wajib memiliki NIB dan surat Izin Usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing.
(4) Surat Izin Usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Lembaga OSS.
(5) Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(6) KP3A dapat dibuka di ibu kota provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Republik INDONESIA.
(7) Dalam hal Kepala KP3A yang ditunjuk adalah warga negara asing dan/atau memperkerjakan tenaga kerja asing, harus memperkerjakan tenaga kerja INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(8) Kepala KP3A dapat mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai Asisten Kepala KP3A atau Asisten Kepala Kantor Cabang KP3A yang bertugas sesuai dengan bidang tugas yaitu meliputi asisten bidang promosi, asisten bidang survei pasar,dan
asisten bidang pengawasan penjualan dan pembelian.
(9) Format NIB dan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Kantor Perwakilan BUJKA yang akan menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi wajib memiliki NIB dan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
(2) Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS.
(3) Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(4) Format NIB dan Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagai Kantor Perwakilan BUJKA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
BAB Kelima
Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri
(1) Pemberi waralaba berasal dari luar negeri wajib memiliki NIB dan STPW.
(2) STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS.
(3) Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(4) Format NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(5) Format STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Pedagang berjangka asing berasal dari luar negeri wajib memiliki NIB dan pendaftaran pedagang berjangka.
(2) Pendaftaran pedagang berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS.
(3) Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(4) Format NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(6) Format pendaftaran pedagang berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Perusahaan dapat membuka Kantor Cabang di seluruh wilayah INDONESIA yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan yang bersifat administratif.
(2) Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan melalui sistem OSS.
(3) Pendaftaran Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan melalui sistem OSS sebagai lampiran dari NIB.
Pasal 52
(1) Pelaku Usaha dalam membuka Kantor Cabang menyampaikan permohonan dengan kelengkapan data pada sistem OSS berupa:
a. alamat Kantor Cabang; dan
b. penanggung jawab Kantor Cabang.
(2) Dalam hal Kantor Cabang lebih dari 1 (satu) lokasi, Pelaku Usaha harus melengkapi kelengkapan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap lokasi Kantor Cabang.
(3) Dalam hal Kantor Cabang memerlukan pembangunan/konstruksi, Pelaku Usaha melengkapi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1) Sistem OSS memberikan notifikasi pemberian fasilitas pajak pada saat Pelaku Usaha melakukan pengisian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dalam bentuk:
a. notifikasi dapat diberikan fasilitas pajak; atau
b. notifikasi tidak dapat diberikan fasilitas pajak.
(2) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk fasilitas:
a. Pengurangan pajak penghasilan badan; atau
b. pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah- daerah tertentu.
(3) Pelaku Usaha yang mendapatkan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan fasilitas pajak melalui sistem OSS.
(4) Tatacara mengenai pemberian fasilitas pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan BKPM.
(1) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan Pengembangan Usaha, Pelaku Usaha melakukan penambahan kapasitas, bidang usaha klasifikasi baku lapangan usaha INDONESIA 5 (lima) digit, dan/atau lokasi melalui sistem OSS.
(2) Pengembangan Usaha untuk industri sebagai perluasan industri merupakan penambahan kapasitas produksi untuk klasifikasi baku lapangan usaha INDONESIA 5 (lima) digit yang sama dan dalam titik lokasi yang sama sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Industri.
(3) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), mengacu kepada proses penerbitan Izin Usaha.
BKPM berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait di pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan:
a. pemantauan pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha; dan
b. pengecekan atas kebenaran data dan informasi yang telah diisi oleh Pelaku Usaha melalui sistem OSS.
(1) Pemantauan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilakukan dengan memantau pemenuhan Komitmen atas Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.
(2) Dalam hal Pelaku Usaha belum melakukan pemenuhan Komitmen, BKPM mengingatkan Pelaku Usaha melalui surat elektronik.
Pasal 57
Pasal 58
Pengendalian pelaksanaan dalam bentuk pemantauan, pembinaan, dan pengawasan Perizinan Berusaha untuk realisasi investasi diatur dalam Peraturan Badan mengenai pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
(1) Dalam melakukan pengembangan sistem OSS, BKPM berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB.
(2) Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB menggunakan sistem OSS untuk pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya masing-masing.
(3) Penggunaan sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti standar integrasi sistem OSS.
(4) Standar integrasi sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup paling sedikit:
a. standar otentikasi dan pengaturan Hak Akses dari dan ke sistem OSS;
b. standar elemen data perizinan antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS;
c. standar model integrasi antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS;
d. standar keamanan bersama dan tanda tangan digital antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS; dan
e. standar perjanjian tingkat layanan (service level agreement) antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS.
(5) Dalam melakukan pengembangan sistem, BKPM bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem OSS.
(1) Biaya Perizinan Berusaha terdiri atas:
a. penerimaan negara bukan pajak;
b. bea masuk dan/atau bea keluar;
c. cukai; dan/atau
d. pajak daerah atau retribusi daerah.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Pelaku Usaha sebagai bagian dari pemenuhan
Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah Pelaku Usaha melakukan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional yang telah diberikan dinyatakan batal.
(5) Mekanisme pembatalan Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Badan mengenai pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
(1) Pelaku Usaha dapat melakukan perubahan data dalam Sistem OSS.
(2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
a. perubahan legalitas;
b. perubahan NIB;
c. perubahan Izin Usaha; dan
d. perubahan Izin Komersial atau Operasional.
(3) Pelaku Usaha yang melakukan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus melakukan pemutakhiran data pada Sistem OSS, paling sedikit meliputi:
a. profil;
b. modal dasar;
c. modal disetor dan modal ditempatkan dan/atau perubahan pemegang saham;
d. pengurus atau penanggung jawab perusahaan; dan
e. maksud dan tujuan.
(4) Pelaku Usaha dapat melakukan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melalui Sistem OSS, paling sedikit meliputi:
a. perubahan data klasifikasi baku lapangan usaha INDONESIA;
b. aktivitas kepabeanan;
c. data pendaftaran badan penyelenggara jaminan sosial; dan
d. data wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.
(5) Pelaku Usaha dapat melakukan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melalui Sistem OSS, paling sedikit meliputi:
a. data proyek;
b. data lokasi; dan
c. data perizinan terkait Prasarana.
(6) Pelaku Usaha dapat melakukan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, melalui Sistem OSS, yaitu perubahan pemilihan Izin Komersial atau Operasional.
(7) Dalam hal perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebabkan diperlukannya Izin Usaha, Izin Komersial atau Operasional, dan/atau Komitmen baru, diproses melalui OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluruhnya menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
Pasal 62
(1) Pelaku Usaha dapat melakukan Penggabungan usaha atas Perizinan Berusaha yang dimiliki.
(2) Penggabungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan sesuai dengan Akta Penggabungan usaha yang telah mendapatkan persetujuan dari menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi melalui sistem administrasi badan hukum.
(3) Sistem OSS menerima data Akta Penggabungan usaha dari sistem administrasi badan hukum untuk Penggabungan usaha.
(4) Atas dasar data Akta Penggabungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sistem OSS menerbitkan Izin Usaha untuk Penggabungan usaha.
(5) Pemenuhan Komitmen atas Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional dan ketentuan bidang usaha tetap harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha penerima penggabungan (surviving) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Format Izin Usaha untuk Penggabungan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 63
(1) BKPM, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Perizinan Berusaha kepada Pelaku Usaha, termasuk bagi Usaha Mikro, kecil, dan menengah.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. pelayanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha; dan
b. bantuan untuk mengakses sistem OSS untuk mendapatkan Perizinan Berusaha.
(3) Dalam rangka memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pelaku Usaha dapat menghubungi layanan bantuan (helpdesk/call center) atau melalui saluran telepon dan layanan surel (email)
yang telah disediakan oleh BKPM, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan Pemerintah Daerah.
(4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.
Pasal 64
Dalam rangka persetujuan pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha, instansi teknis daerah dan/atau DPMPTSP provinsi dan kabupaten/kota memfasilitasi proses pemenuhan Komitmen sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria masing-masing sektor pembina.
Pasal 65
(1) Izin Usaha berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Izin Komersial atau Operasional berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing izin.
(3) Atas berakhirnya masa berlaku Perizinan Berusaha dan diperlukan perpanjangan dapat diajukan melalui sistem OSS dengan didasarkan pada perizinan-perizinan yang dimiliki sebelumnya oleh Pelaku Usaha.
Pasal 66
(1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha wajib menyampaikan LKPM.
(2) Tata cara penyampaian LKPM sebagaimana pada ayat
(1) diatur dalam Peraturan Badan mengenai pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
Pasal 67
(1) Dalam hal sistem OSS tidak dapat berfungsi karena keadaan kahar (force majeur), tindakan administratif untuk Pelayanan Penanaman Modal dapat dilakukan secara manual.
(2) Keadaan kahar ditetapkan oleh Kepala BKPM.
(3) Setelah berakhirnya keadaan kahar, atas data dan informasi tindakan administratif yang diproses dalam keadaan darurat, Pelaku Usaha memasukan data perusahaan ke dalam sistem OSS.
(1) Pelaku Usaha dapat melakukan perubahan data dalam Sistem OSS.
(2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
a. perubahan legalitas;
b. perubahan NIB;
c. perubahan Izin Usaha; dan
d. perubahan Izin Komersial atau Operasional.
(3) Pelaku Usaha yang melakukan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus melakukan pemutakhiran data pada Sistem OSS, paling sedikit meliputi:
a. profil;
b. modal dasar;
c. modal disetor dan modal ditempatkan dan/atau perubahan pemegang saham;
d. pengurus atau penanggung jawab perusahaan; dan
e. maksud dan tujuan.
(4) Pelaku Usaha dapat melakukan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melalui Sistem OSS, paling sedikit meliputi:
a. perubahan data klasifikasi baku lapangan usaha INDONESIA;
b. aktivitas kepabeanan;
c. data pendaftaran badan penyelenggara jaminan sosial; dan
d. data wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.
(5) Pelaku Usaha dapat melakukan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melalui Sistem OSS, paling sedikit meliputi:
a. data proyek;
b. data lokasi; dan
c. data perizinan terkait Prasarana.
(6) Pelaku Usaha dapat melakukan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, melalui Sistem OSS, yaitu perubahan pemilihan Izin Komersial atau Operasional.
(7) Dalam hal perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebabkan diperlukannya Izin Usaha, Izin Komersial atau Operasional, dan/atau Komitmen baru, diproses melalui OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluruhnya menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
(1) Pelaku Usaha dapat melakukan Penggabungan usaha atas Perizinan Berusaha yang dimiliki.
(2) Penggabungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan sesuai dengan Akta Penggabungan usaha yang telah mendapatkan persetujuan dari menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi melalui sistem administrasi badan hukum.
(3) Sistem OSS menerima data Akta Penggabungan usaha dari sistem administrasi badan hukum untuk Penggabungan usaha.
(4) Atas dasar data Akta Penggabungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sistem OSS menerbitkan Izin Usaha untuk Penggabungan usaha.
(5) Pemenuhan Komitmen atas Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional dan ketentuan bidang usaha tetap harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha penerima penggabungan (surviving) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Format Izin Usaha untuk Penggabungan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) BKPM, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Perizinan Berusaha kepada Pelaku Usaha, termasuk bagi Usaha Mikro, kecil, dan menengah.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. pelayanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha; dan
b. bantuan untuk mengakses sistem OSS untuk mendapatkan Perizinan Berusaha.
(3) Dalam rangka memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pelaku Usaha dapat menghubungi layanan bantuan (helpdesk/call center) atau melalui saluran telepon dan layanan surel (email)
yang telah disediakan oleh BKPM, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan Pemerintah Daerah.
(4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.
BAB Keempat
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Daerah
Dalam rangka persetujuan pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha, instansi teknis daerah dan/atau DPMPTSP provinsi dan kabupaten/kota memfasilitasi proses pemenuhan Komitmen sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria masing-masing sektor pembina.
(1) Izin Usaha berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Izin Komersial atau Operasional berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing izin.
(3) Atas berakhirnya masa berlaku Perizinan Berusaha dan diperlukan perpanjangan dapat diajukan melalui sistem OSS dengan didasarkan pada perizinan-perizinan yang dimiliki sebelumnya oleh Pelaku Usaha.
(1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha wajib menyampaikan LKPM.
(2) Tata cara penyampaian LKPM sebagaimana pada ayat
(1) diatur dalam Peraturan Badan mengenai pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
(1) Dalam hal sistem OSS tidak dapat berfungsi karena keadaan kahar (force majeur), tindakan administratif untuk Pelayanan Penanaman Modal dapat dilakukan secara manual.
(2) Keadaan kahar ditetapkan oleh Kepala BKPM.
(3) Setelah berakhirnya keadaan kahar, atas data dan informasi tindakan administratif yang diproses dalam keadaan darurat, Pelaku Usaha memasukan data perusahaan ke dalam sistem OSS.
(1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, ketentuan dalam izin prinsip, pendaftaran Penanaman Modal, pendaftaran investasi, izin investasi, Izin Usaha, atau Izin Komersial atau Operasional dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Badan ini.
(2) Nilai investasi dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak berlaku bagi Pelaku Usaha PMA yang telah memperoleh izin Penanaman Modal yang masih berlaku sebelum berlakunya PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sepanjang tidak terdapat perubahan kegiatan usaha.
(3) Pelaku Usaha yang belum memiliki NIB namun memiliki tanda daftar perusahaan, angka pengenal importir, dan Hak Akses kepabeanan yang masih berlaku maupun telah habis masa berlakunya atau terdapat perubahan data, wajib melakukan pendaftaran NIB.
(4) Dalam hal sistem OSS belum dapat menyediakan fasilitas penggambaran peta/sketsa yang menunjukan letak, luas, dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha dengan batas letak lokasi lebih dari 1 (satu) koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) maka Pelaku Usaha mengunggah peta/sketsa digital lokasi yang dimohon dan sistem OSS menyediakan informasi letak lokasi dalam 1 (satu) titik koordinat.
(5) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional sebelum Peraturan Badan ini mulai berlaku dan memerlukan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang baru untuk Pengembangan Usaha, dilakukan melalui sistem OSS dengan melengkapi data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional sebelum berlakunya PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, wajib memperoleh NIB dan mendaftarkan kegiatan usahanya melalui sistem OSS.
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2020
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAHLIL LAHADALIA
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2020
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
(1) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak, dapat mengajukan permohonan nomor pokok wajib pajak melalui sistem OSS.
(2) Bagi Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak, sistem OSS yang telah terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak melakukan verifikasi konfirmasi status wajib pajak untuk memperoleh keterangan status wajib pajak dengan status valid.
(3) Bagi Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memperoleh NIB harus mengisi paling sedikit:
a. data usaha; dan
b. data klasifikasi baku lapangan usaha INDONESIA.
(4) Bagi Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, untuk memperoleh NIB harus mengisi paling sedikit:
a. penarikan data legalitas perusahaan;
b. data usaha; dan
c. data klasifikasi baku lapangan usaha INDONESIA.
(5) Penarikan data legalitas perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, yaitu:
a. nama perusahaan;
b. tempat dan kedudukan;
c. maksud dan tujuan;
d. pemegang saham dan pengurus perusahaan; dan
e. nomor pokok wajib pajak.
(6) Penarikan data legalitas perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sistem OSS secara otomatis akan menarik data perusahaan yang ada dari sistem kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia.
(7) Dalam hal sistem OSS belum dapat menarik data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dari sistem kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia, perekaman data Pelaku Usaha dilakukan secara manual di sistem OSS.
(8) Setelah melengkapi data dan menyelesaikan tahapan dimaksud pada ayat (5), sistem OSS melakukan validasi isian data tersebut, termasuk dilakukan konfirmasi status wajib pajak untuk memperoleh keterangan status wajib pajak dengan status valid untuk meneruskan proses Perizinan Berusaha.
(9) Pelaku Usaha dapat melanjutkan pendaftaran NIB setelah sistem OSS menyatakan data valid.
(1) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak, dapat mengajukan permohonan nomor pokok wajib pajak melalui sistem OSS.
(2) Bagi Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak, sistem OSS yang telah terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak melakukan verifikasi konfirmasi status wajib pajak untuk memperoleh keterangan status wajib pajak dengan status valid.
(3) Bagi Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memperoleh NIB harus mengisi paling sedikit:
a. data usaha; dan
b. data klasifikasi baku lapangan usaha INDONESIA.
(4) Bagi Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, untuk memperoleh NIB harus mengisi paling sedikit:
a. penarikan data legalitas perusahaan;
b. data usaha; dan
c. data klasifikasi baku lapangan usaha INDONESIA.
(5) Penarikan data legalitas perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, yaitu:
a. nama perusahaan;
b. tempat dan kedudukan;
c. maksud dan tujuan;
d. pemegang saham dan pengurus perusahaan; dan
e. nomor pokok wajib pajak.
(6) Penarikan data legalitas perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sistem OSS secara otomatis akan menarik data perusahaan yang ada dari sistem kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia.
(7) Dalam hal sistem OSS belum dapat menarik data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dari sistem kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia, perekaman data Pelaku Usaha dilakukan secara manual di sistem OSS.
(8) Setelah melengkapi data dan menyelesaikan tahapan dimaksud pada ayat (5), sistem OSS melakukan validasi isian data tersebut, termasuk dilakukan konfirmasi status wajib pajak untuk memperoleh keterangan status wajib pajak dengan status valid untuk meneruskan proses Perizinan Berusaha.
(9) Pelaku Usaha dapat melanjutkan pendaftaran NIB setelah sistem OSS menyatakan data valid.
(1) Pemenuhan Komitmen Izin Usaha yang belum berlaku efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) wajib dilakukan melalui sistem OSS.
(2) Pemenuhan Komitmen yang memerlukan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf d, permohonan disampaikan kepada pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Pusat di BKPM, DPMPTSP provinsi/kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengelola KPBPB.
(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf d meliputi kegiatan evaluasi teknis dan/atau peninjauan lapangan dan/atau pemeriksaan laboratorium.
(4) Dalam hal notifikasi pemenuhan Komitmen memerlukan evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kementerian/lembaga memproses persyaratan teknis paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
(5) Dalam hal notifikasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak disampaikan dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari maka pemenuhan Komitmen telah disetujui.
(6) Dalam hal notifikasi pemenuhan Komitmen memerlukan peninjauan lapangan dan/atau pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kementerian/lembaga memproses persyaratan teknis paling lama 15 (lima belas) Hari sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
(7) Dalam hal notifikasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak disampaikan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) Hari maka pemenuhan Komitmen telah disetujui.
(8) DPMPTSP, KEK, dan KPBPB menyampaikan notifikasi persetujuan pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha ke dalam sistem OSS melalui webform atau sistem kementerian/lembaga yang sudah terintegrasi dengan OSS.
(9) DPMPTSP, KEK, dan KPBPB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyampaikan notifikasi dan mengunggah
persetujuan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional ke dalam sistem OSS.
(10) Format Izin Usaha yang telah berlaku efektif berdasarkan pemenuhan Komitmen Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Penerbitan Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 4 melalui sistem OSS kepada Pelaku Usaha.
(2) Terdapat 4 (empat) tipe penerbitan Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. tipe 1, yaitu Izin Komersial atau Operasional tanpa pemenuhan Komitmen;
b. tipe 2, yaitu Izin Komersial atau Operasional dengan persyaratan teknis;
c. tipe 3, yaitu Izin Komersial atau Operasional dengan persyaratan biaya; atau
d. tipe 4, yaitu Izin Komersial atau Operasional dengan persyaratan teknis dan biaya.
(3) Pemenuhan Komitmen yang memerlukan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d, permohonan disampaikan kepada pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Pusat di BKPM, DPMPTSP provinsi/kabupaten/kota, Administrator KEK, atau Badan Pengelola KPBPB.
(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan huruf d meliputi kegiatan evaluasi teknis dan/atau peninjauan lapangan dan/atau pemeriksaan laboratorium.
(5) Dalam hal notifikasi pemenuhan Komitmen memerlukan evaluasi atas persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), kementerian/lembaga memproses persyaratan teknis paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
(6) Dalam hal notifikasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disampaikan dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari maka pemenuhan Komitmen telah disetujui.
(7) Dalam hal notifikasi pemenuhan Komitmen memerlukan peninjauan lapangan dan/atau pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kementerian/lembaga memproses persyaratan teknis paling lama 15 (lima belas) Hari sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
(8) Dalam hal notifikasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak disampaikan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) Hari maka pemenuhan Komitmen telah disetujui
(9) DPMPTSP, KEK, dan KPBPB menyampaikan notifikasi persetujuan pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha ke dalam sistem OSS melalui webform atau sistem kementerian/lembaga yang sudah terintegrasi dengan OSS.
(10) DPMPTSP, KEK, dan KPBPB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menyampaikan notifikasi dan mengunggah
persetujuan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional ke dalam sistem OSS.
(11) Berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(10), sistem OSS menerbitkan Izin Komersial atau Operasional yang telah berlaku efektif beserta lampiran berupa
persetujuan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(12) Format Izin Komersial atau Operasional yang belum berlaku efektif tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(13) Format Izin Komersial atau Operasional yang telah berlaku efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(14) Ketentuan lebih lanjut terkait Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
(1) Pemenuhan Komitmen Izin Usaha yang belum berlaku efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) wajib dilakukan melalui sistem OSS.
(2) Pemenuhan Komitmen yang memerlukan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf d, permohonan disampaikan kepada pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Pusat di BKPM, DPMPTSP provinsi/kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengelola KPBPB.
(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf d meliputi kegiatan evaluasi teknis dan/atau peninjauan lapangan dan/atau pemeriksaan laboratorium.
(4) Dalam hal notifikasi pemenuhan Komitmen memerlukan evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kementerian/lembaga memproses persyaratan teknis paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
(5) Dalam hal notifikasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak disampaikan dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari maka pemenuhan Komitmen telah disetujui.
(6) Dalam hal notifikasi pemenuhan Komitmen memerlukan peninjauan lapangan dan/atau pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kementerian/lembaga memproses persyaratan teknis paling lama 15 (lima belas) Hari sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
(7) Dalam hal notifikasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak disampaikan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) Hari maka pemenuhan Komitmen telah disetujui.
(8) DPMPTSP, KEK, dan KPBPB menyampaikan notifikasi persetujuan pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha ke dalam sistem OSS melalui webform atau sistem kementerian/lembaga yang sudah terintegrasi dengan OSS.
(9) DPMPTSP, KEK, dan KPBPB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyampaikan notifikasi dan mengunggah
persetujuan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional ke dalam sistem OSS.
(10) Format Izin Usaha yang telah berlaku efektif berdasarkan pemenuhan Komitmen Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(3) huruf a diterbitkan melalui sistem OSS.
(2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi peta/sketsa yang memuat letak, luas, dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha dengan batas letak lokasi lebih dari satu koordinat.
(3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Izin Lokasi tanpa komitmen; dan
b. Izin Lokasi dengan komitmen.
(4) Izin Lokasi tanpa komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dalam hal:
a. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi yang telah sesuai peruntukannya menurut rencana detail tata ruang dan/atau rencana umum tata ruang kawasan perkotaan;
b. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi kawasan ekonomi khusus, Kawasan Industri, serta kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;
c. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain yang telah mendapatkan Izin Lokasi dan akan digunakan oleh Pelaku Usaha;
d. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
e. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan letak tanahnya berbatasan dengan lokasi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
f. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana Perizinan Berusaha tidak lebih dari:
1. 25 ha (dua puluh lima hektare) untuk usaha dan/atau kegiatan pertanian;
2. 5 ha (lima hektare) untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah; atau
3. 1 ha (satu hektare) untuk usaha dan/atau kegiatan bukan pertanian; atau
g. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan yang akan dipergunakan untuk proyek strategis nasional.
(5) Dalam hal Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang.
(6) Izin Lokasi dengan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan persyaratan Izin Lokasi.
(7) Pemenuhan persyaratan Izin Lokasi dengan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diajukan untuk mendapatkan:
a. pertimbangan teknis pertanahan kepada Kantor Pertanahan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan;
dan
b. persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi dari DPMPTSP tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan.
(8) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menerbitkan Pertimbangan Teknis paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah permohonan dari Pelaku Usaha diterima.
(9) DPMPTSP Kabupaten/Kota menyampaikan notifikasi persetujuan pemenuhan Komitmen atau penolakan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi kepada Lembaga OSS paling lama 2 (dua) Hari setelah memperoleh pertimbangan teknis pertanahan.
(10) Dalam hal lokasi usaha berada dalam lintas kabupaten/kota atau lintas provinsi, kewenangan notifikasi persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(9) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(11) Terhadap persetujuan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (9) maka Izin Lokasi berlaku efektif.
(12) Terhadap penolakan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (9) maka Izin Lokasi tidak berlaku.
(13) Format Izin Lokasi tanpa Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(14) Format Izin Lokasi dengan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) terdiri atas:
a. Izin Lokasi Perairan tanpa Komitmen yang diterbitkan oleh Lembaga OSS; dan
b. Izin Lokasi Perairan berdasarkan Komitmen.
(2) Izin Lokasi Perairan tanpa Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam hal:
a. lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi KEK, Kawasan Industri, serta KPBPB;
b. lokasi usaha dan/atau kegiatan berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
c. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang dipergunakan oleh Usaha Mikro dan usaha kecil; dan/atau
d. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang akan dipergunakan untuk proyek strategis nasional.
(3) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diberikan berdasarkan kesesuaian kegiatan dengan rencana zonasi yang berlaku.
(4) Terhadap Izin Lokasi Perairan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pelaku Usaha menyampaikan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan atau gubernur melalui DPMPTSP provinsi sesuai dengan kewenangannya.
(5) Dalam hal Izin Lokasi Perairan yang terletak di:
a. lintas provinsi diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
b. kawasan strategis nasional diberikan berdasarkan rencana zonasi kawasan strategis nasional;
c. kawasan strategis nasional tertentu diberikan berdasarkan rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu; dan
d. kawasan konservasi nasional diberikan berdasarkan rencana pengelolaan dan rencana zonasi kawasan konservasi, Pelaku Usaha menyampaikan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
(6) Gubernur berwenang memberikan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil selain yang menjadi kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
(7) Terhadap permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan atau gubernur melalui DPMPTSP provinsi sesuai kewenangannya menerbitkan persetujuan/penolakan Izin Lokasi Perairan.
(8) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan atau gubernur melalui DPMPTSP provinsi, menyampaikan notifikasi persetujuan/penolakan Izin Lokasi Perairan kepada lembaga OSS melalui webform atau sistem kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang terintegrasi dengan sistem OSS.
(9) Format Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, atau perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi lingkungan hidup dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterbitkannya Izin Lingkungan belum berlaku efektif.
(2) Pengajuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diumumkan di sistem OSS.
(3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan pemeriksaan atas UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) Hari sejak permohonan disampaikan oleh Pelaku Usaha.
(4) Dalam hal terdapat perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha paling lama 5 (lima) Hari telah menyampaikan perbaikan dan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, atau perangkat daerah
provinsi/kabupaten/kota yang membidangi lingkungan hidup melalui sistem OSS.
(5) Dalam hal tidak terdapat perbaikan pada permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, atau perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi lingkungan hidup MENETAPKAN persetujuan rekomendasi UKL-UPL.
(6) Perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi lingkungan hidup menyampaikan rekomendasi UKL-UPL kepada DPMPTSP, administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya.
(7) Pejabat yang ditunjuk menteri atau DPMPTSP menyampaikan notifikasi pemenuhan Komitmen melalui webform atau sistem kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang sudah terintegrasi dengan OSS.
(8) Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat memenuhi Komitmen untuk melengkapi permohonan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang ditunjuk menteri atau DPMPTSP menyampaikan notifikasi kegagalan pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan kepada Lembaga OSS.
(9) Dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, dan bupati/wali kota tidak MENETAPKAN persetujuan rekomendasi UKL-UPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), persetujuan rekomendasi UKL-UPL dan Komitmen lzin Lingkungan dianggap telah dipenuhi.
(1) Dalam pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Pelaku Usaha menyusun Andal dan RKL RPL dengan tahapan:
a. pelaksanaan pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan serta konsultasi publik;
b. pengisian dan pengajuan formulir kerangka acuan;
c. pemeriksaan dan persetujuan formulir kerangka acuan;
d. penyusunan dan pengajuan Andal dan RKL RPL;
dan
e. penilaian Andal dan RKL RPL dan penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
(2) Pelaku Usaha mengajukan Andal dan RKL RPL sebagai pemenuhan Komitmen sejak diterbitkannya Izin Lingkungan belum berlaku efektif oleh Lembaga OSS sesuai kewenangannya kepada:
a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui komisi penilai Amdal Pusat;
b. gubernur melalui komisi penilai Amdalprovinsi; atau
c. bupati/wali kota melalui komisi penilai Amdal kabupaten/kota.
(3) Jangka waktu pelaksanaan pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan, konsultasi publik, pengisian formulir kerangka acuan serta pemeriksaan formulir kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan Komitmen.
(4) Pengikutsertaan masyarakat dan/atau pemerhati lingkungan hidup, dilakukan melalui:
a. pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan;
dan
b. konsultasi publik.
(5) Pelaku Usaha menyusun Andal berdasarkan formulir kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang telah disepakati.
(6) Penyusunan Andal dan RKL RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus mulai dilakukan paling lama
30 (tiga puluh) Hari sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan Komitmen.
(7) Pelaku Usaha dalam penyusunan dokumen Andal dan RKL RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak.
(8) Jangka waktu penyusunan Andal dan RKL RPL dilakukan paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari.
(9) Jangka waktu penilaian Andal dan RKL RPL, penyampaian rekomendasi hasil penilaian dan penilaian akhir dilakukan paling lama 50 (lima puluh) Hari sejak dokumen Andal dan RKL RPL diajukan kepada komisi penilai Amdal dan dinyatakan lengkap secara administrasi.
(10) Berdasarkan rekomendasi hasil penilaian atau rekomendasi hasil penilaian akhir dari komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (9), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota MENETAPKAN:
a. keputusan kelayakan lingkungan hidup, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup; atau
b. keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup.
(11) Keputusan kelayakan lingkungan hidup yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(10) huruf a merupakan:
a. pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan;
b. bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS; dan
c. persyaratan dan kewajiban rinci terkait dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS.
(12) Jangka waktu penyampaian rekomendasi hasil penilaian atau hasil penilaian akhir dari komisi penilai Amdal
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) paling lama 5 (lima) Hari setelah dilakukannya penilaian Andal dan RKL RPL.
(13) Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari komisi penilai Amdal melalui ketua komisi penilai Amdal.
(14) Instansi lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha untuk melengkapi dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(15) Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat memenuhi Komitmen untuk melengkapi dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Instansi lingkungan hidup menyampaikan notifikasi kegagalan pemenuhan Komitmen kepada Lembaga OSS.
(16) Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi lingkungan hidup menyampaikan rekomendasi pemenuhan Komitmen Andal dan RKL RPL atas Izin Lingkungan kepada DPMPTSP, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB.
(17) Pejabat yang ditunjuk menteri atau DPMPTSP, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB menyampaikan notifikasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (16) kepada Lembaga OSS.
(1) Dalam pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Pelaku Usaha menyusun Andal dan RKL RPL dengan tahapan:
a. pelaksanaan pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan serta konsultasi publik;
b. pengisian dan pengajuan formulir kerangka acuan;
c. pemeriksaan dan persetujuan formulir kerangka acuan;
d. penyusunan dan pengajuan Andal dan RKL RPL;
dan
e. penilaian Andal dan RKL RPL dan penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
(2) Pelaku Usaha mengajukan Andal dan RKL RPL sebagai pemenuhan Komitmen sejak diterbitkannya Izin Lingkungan belum berlaku efektif oleh Lembaga OSS sesuai kewenangannya kepada:
a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui komisi penilai Amdal Pusat;
b. gubernur melalui komisi penilai Amdalprovinsi; atau
c. bupati/wali kota melalui komisi penilai Amdal kabupaten/kota.
(3) Jangka waktu pelaksanaan pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan, konsultasi publik, pengisian formulir kerangka acuan serta pemeriksaan formulir kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan Komitmen.
(4) Pengikutsertaan masyarakat dan/atau pemerhati lingkungan hidup, dilakukan melalui:
a. pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan;
dan
b. konsultasi publik.
(5) Pelaku Usaha menyusun Andal berdasarkan formulir kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang telah disepakati.
(6) Penyusunan Andal dan RKL RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus mulai dilakukan paling lama
30 (tiga puluh) Hari sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan Komitmen.
(7) Pelaku Usaha dalam penyusunan dokumen Andal dan RKL RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak.
(8) Jangka waktu penyusunan Andal dan RKL RPL dilakukan paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari.
(9) Jangka waktu penilaian Andal dan RKL RPL, penyampaian rekomendasi hasil penilaian dan penilaian akhir dilakukan paling lama 50 (lima puluh) Hari sejak dokumen Andal dan RKL RPL diajukan kepada komisi penilai Amdal dan dinyatakan lengkap secara administrasi.
(10) Berdasarkan rekomendasi hasil penilaian atau rekomendasi hasil penilaian akhir dari komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (9), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota MENETAPKAN:
a. keputusan kelayakan lingkungan hidup, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup; atau
b. keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup.
(11) Keputusan kelayakan lingkungan hidup yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(10) huruf a merupakan:
a. pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan;
b. bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS; dan
c. persyaratan dan kewajiban rinci terkait dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS.
(12) Jangka waktu penyampaian rekomendasi hasil penilaian atau hasil penilaian akhir dari komisi penilai Amdal
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) paling lama 5 (lima) Hari setelah dilakukannya penilaian Andal dan RKL RPL.
(13) Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari komisi penilai Amdal melalui ketua komisi penilai Amdal.
(14) Instansi lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha untuk melengkapi dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(15) Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat memenuhi Komitmen untuk melengkapi dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Instansi lingkungan hidup menyampaikan notifikasi kegagalan pemenuhan Komitmen kepada Lembaga OSS.
(16) Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi lingkungan hidup menyampaikan rekomendasi pemenuhan Komitmen Andal dan RKL RPL atas Izin Lingkungan kepada DPMPTSP, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB.
(17) Pejabat yang ditunjuk menteri atau DPMPTSP, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB menyampaikan notifikasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (16) kepada Lembaga OSS.
(1) IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf e diterbitkan melalui sistem OSS.
(2) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan IMB melalui sistem OSS wajib melakukan pemenuhan Komitmen IMB.
(3) Jangka waktu pemenuhan Komitmen IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah diterbitkannya IMB melalui Lembaga OSS.
(4) Pemenuhan Komitmen IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melengkapi:
a. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah;
b. data pemilik bangunan gedung; dan
c. rencana teknis bangunan gedung.
(5) Rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling sedikit memuat:
a. rencana arsitektur;
b. rencana struktur; dan
c. rencana utilitas.
(6) Rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c harus mendapatkan pertimbangan teknis dari Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).
(7) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) diselesaikan paling lama 25 (dua puluh lima) Hari.
(8) Pelaku Usaha menyampaikan kelengkapan pemenuhan Komitmen IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) Hari setelah diterbitkannya IMB.
(9) Dalam hal IMB memerlukan penyelesaian dokumen Amdal, jangka waktu pemenuhan Komitmen IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah pemenuhan Komitmen Amdal.
(10) Dalam hal pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) menyatakan rencana teknis belum memenuhi persyaratan, Pemerintah Daerah memberikan pernyataan kepada Lembaga OSS bahwa IMB dibatalkan.
(11) Dalam hal pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) menyatakan rencana teknis sudah memenuhi persyaratan, Pemerintah Daerah memberikan pernyataan kepada Lembaga OSS bahwa IMB berlaku.
(12) Dalam hal IMB dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali IMB melalui sistem OSS.
(13) IMB tidak dipersyaratkan untuk pemenuhan Komitmen dalam penerbitan Izin Usaha dalam hal bangunan gedung:
a. berada dalam KEK, Kawasan Industri, atau KPBPB, sepanjang pengelola kawasan telah MENETAPKAN pedoman bangunan (estate regulation); dan/atau
b. merupakan proyek pemerintah atau proyek strategis nasional sepanjang telah ditetapkan badan usaha pemenang lelang atau badan usaha yang ditugaskan untuk melaksanakan proyek pemerintah atau proyek strategis nasional.
(14) DPMPTSP, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB menyampaikan notifikasi atas pemenuhan Komitmen IMB kepada Lembaga OSS.
(15) Format IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Pengecekan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dilakukan terhadap:
a. kesesuaian ketentuan bidang usaha dan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesiadengan ketentuan yang mengatur tentang bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan;
b. kesesuaian nilai investasi dan permodalan dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
c. ketentuan khusus yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya.
(2) Dalam hal hasil pengecekan menemukan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKPM menyampaikan peringatan pertama melalui surat elektronik kepada Pelaku Usaha untuk memperbaiki isian datanya dalam sistem OSS.
(3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari setelah tanggal terkirimnya surat elektronik, Pelaku Usaha harus memperbaiki isian data dan informasi dalam sistem OSS.
(4) Dalam hal Pelaku Usaha memerlukan waktu lebih dari 3 (tiga) Hari setelah diterimanya peringatan pertama dapat memberitahukan kepada BKPM melalui surat elektronik atau surat biasa.
(5) BKPM mengirimkan peringatan kedua melalui surat elektronik apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6) Dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari setelah diterimanya peringatan kedua, Pelaku Usaha harus memperbaiki pengisian data dalam sistem OSS.
(7) Dalam hal Pelaku Usaha memerlukan waktu lebih dari 3 (tiga) Hari setelah diterimanya peringatan kedua dapat memberitahukan kepada BKPM melalui surat elektronik atau surat biasa.
(8) BKPM mengirimkan peringatan ketiga melalui surat elektronik apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(9) Dalam hal Pelaku Usaha sampai dengan peringatan ketiga tidak melakukan perbaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau tidak menanggapi surat peringatan maka dalam waktu 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak dikirim surat elektronik ketiga, Pelaku Usaha dapat dikenakan sanksi pembekuan NIB sampai dengan pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.