ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL PERMENSOS NOMOR 7 TAHUN 2021

  • Bagikan
ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL PERMENSOS NOMOR 7 TAHUN 2021
ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL PERMENSOS NOMOR 7 TAHUN 2021

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

  1. bahwa untuk mengoptimalkan layanan rehabilitasi sosial di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, perlu mengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial;

Mengingat :

  1. 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20
    Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan   :  PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL.

BACA:   KEMENPANRB NO. 22 TAHUN 2021 Tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
  2. Asistensi Rehabilitasi Sosial  yang selanjutnya disebut ATENSI adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.
  3. Keberfungsian  Sosial    adalah    suatu    kondisi    yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupanny
  4. Program Rehabilitasi Sosial adalah program Rehabilitasi Sosial yang bersifat holistik, sistematik, dan terstandar untuk mencapai Keberfungsian Sosial individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.
  5. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
  6. Sentra Layanan Sosial yang selanjutnya disebut Serasi adalah layanan sosial yang terintegrasi bagi PPKS untuk dapat memenuhi kebutuhan dan memperoleh solusi terhadap masalah yang dihadapi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan melalui rujukan atau penyelesaian secara langsung.
  7. Sentra  Kreasi   ATENSI   adalah   pusat   pengembangan kewirausahaan dan vokasional serta media promosi hasil karya penerima manfaat dalam satu kawasan terpad
  8. Pos Pelayanan  Terpadu  Lanjut  Usia  yang  selanjutnya disebut Posyandu Lansia adalah sebuah wadah pelayanan kesejahteraan sosial kepada lanjut usia yang berbasis masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dengan pelayanan kesehatan dan nutrisi serta permberdayaan masyarakat.
  9. Pekerja Sosial    adalah    seseorang    yang    memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetens
  10. Pendamping Rehabilitasi Sosial adalah sumber daya manusia kesejahteraan sosial  yang  meliputi  Pekerja Sosial, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial yang bekerja di bidang ATENSI.
  11. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosia
BACA:   Instruksi Mendagri 18 tahun 2021-PPKM Darurat

BAB II PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Pasal 2

(1)   Program Rehabilitasi Sosial meliputi layanan:

  1. tidak langsung; dan
  2. langsung.

(2)   Layanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dilaksanakan melalui:

  1. peningkatan kampanye  sosial  melalui  kampanye pencegahan, publikasi, sosialisasi, edukasi, dan perluasan informasi Rehabilitasi Sosial di seluruh sektor masyarakat;
  2. bimbingan  teknis  kompetensi  bagi  pengelola  dan Pendamping Rehabilitasi Sosial;
  3. refleksi kebijakan;
  4. supervisi, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan;
  5. perumusan  pedoman     umum     dan     pedoman operasional;
  6. rapat koordinasi teknis; dan
  7. advokasi sosia

(3)   Layanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui ATENSI.

Pasal 3

(1)   Sasaran Program Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan oleh balai besar/balai/loka terdiri atas 5 (lima) klaster.

(2)   Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  1. anak;
  2. penyandang disabilitas
  3. tuna sosial dan korban perdagangan orang;
  4. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
  5. lanjut usia.

(3)   Selain  klaster  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2), sasaran Program Rehabilitasi Sosial diberikan juga kepada:

  1. korban bencana alam, sosial, dan nama lain bencana yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
  2. PPKS lainny

BAB III PELAKSANAAN ATENSI

Pasal 4

(1)   Layanan ATENSI diberikan berdasarkan prinsip:

  1. multifungsi layanan;
  2. holistik;
  3. sistematik;
  4. terstandar;
  5. berbasis hak;
  6. multiprofesi;
  7. multilevel intervensi;
  8. multiaktor kolaborasi;
  9. inamis;
  10. integratif;
  11. komplementer; dan
  12. berjejaring.
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *