Perlindungan Khusus Bagi Anak No 78 Tahun 2021

  • Bagikan
Perlindungan Khusus Bagi Anak No 78 Tahun 2021

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2021 TENTANG PERLlNDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK

AYAT 55-94

Pasal  55

(1) Edukasi tentang kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dilakukan agar Anak  Korban Kejahatan  Seksual:

  1. pemahaman untuk  terlindungi dari risiko  kejahatan seksual;  dan
  2. mengetahui  informasi   yang  benar   tentang edukasi seksual.

(2) Edukasi tentang nilai agama dan nilai kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dilakukan agar Anak Korban Kejahatan Seksual memiliki iman dan keyakinan yang kuat untuk mengatasi permasalahannya.

Pasal 56

(1) Rehabilitasi Sosial  sebagaimana dimaksud dalam

Pasal  54 huruf b dilakukan dalam bentuk:

  1. motivasi  dan diagnosis psikososial;
  2. perawatan dan pengasuhan;
  3. pelatihan       vokasional      dan      pembinaan kewirausahaan;
  4. bimbingan  mental  spiritual;
  5. bimbingan fisik;
  6. bimbingan sosial dan Konseling  psikososial;
  7. pelayanan aksesibilitas;
  8. bantuan dan asistensi  sosial;
  9. bimbingan resosialisasi;
  10. bimbingan lanjut;  dan/ atau
  11. rujukan.

(2)     Selain   bentuk    sebagaimana    dimaksud    pada ayat   (1),    Rehabilitasi   Sosial   dilakukan   dalam bentuk:

  1. terapi fisik;
  2. terapi mental  spiritual;
  3. terapi  psikososial;
  4. terapi untuk penghidupan;
  5. pemenuhan hidup layak;
  6. dukunganaksesibilitas; dan/atau
  7. bentuk lainnya yang mendukung keberfungsian sosial.

Pasal 57

Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dilakukan dengan cara

  1. meningkatkan kepercayaan diri pada Anak Korban Kejahatan Seksual;
  2. menghilangkan rasa malu, keraguan, dan rasa bersalah pada Anak Korban Kejahatan Seksual;
    dan
  3. mendorong Anak Korban Kejahatan Seksual untuk memiliki inisiatif.
BACA:   PP Nomor 21 Tahun 2020 PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 58

Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d dilakukan melalui:

  1. pemberian informasi tentang proses perkara Anak Korban Kejahatan Seksual dan hak untuk mendapatkan restitusi;
  2. pemberian pendampingan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan; dan
  3.  pemberian jaminan keamanan dan keselamatan Anak Korban Kejahatan Seksual.

Pasal 59 Pelaksanaan pencegahan dan penanganan kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 juga dilakukan pada lingkungan satuan pendidikan oleh pendidik, tenaga kependidikan, dan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

(1) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dilaksanakan oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan Pemerintah Daerah.

(2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan Pemerintah Daerah.

(3) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan Pemerintah Daerah.

(4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan Pemerintah Daerah.

BACA:   PP 57 tahun 2021 - Standar Pendidikan Nasional

(5) Pelaksanaan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

BAB XII ANAK KORBAN JARINGAN TERORISME

Pasal 61

Perlindungan Khusus bagi Anak Korbah Jaringan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf k dilakukan melalui upaya:

  1. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
  2. Konseling tentang bahaya terorisme;
  3. Rehabilitasi Sosial; dan
  4. d. Pendampingan Sosial.

Pasal 62

(1) Upaya edukasi tentang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dilakukan melalui:

  1. penanaman nilai moral dan mental agar dapat hidup rukun dan damai;
  2. pengajaran pendidikan karakter dan budi pekerti yang baik; dan
  3. pengembangan potensi dan kepribadian serta keterampilan.

(2) Edukasi tentang ideologi bagi Anak Korban Jaringan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Huruf a dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang:

  1. Pancasila sebagai ideologi negara;
  2. sejarah,   makna,    fungsi   Pancasila   sebagai dasar negara, falsafah, pandangan hidup, dan pemersatu bangsa; dan
  3. penerapan atau  aktualisasi  Pancasila  dalam kehidupan sehari-hari.

(3) Edukasi tentang nilai nasionalisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6l huruf a dilakukan dengan memberikan pemahaman untuk:

  1. menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air;
  2. rela berkorban demi bangsa dan negara;
  3. bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia;
  4. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya;
  5. menghilangkan ekstrimisme; dan
  6. menciptakan hubungan yang rukun, harmonis, dan mempererat tali persaudaraan.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *