Instruksi Mendagri 18 tahun 2021-PPKM Darurat

  • Bagikan
Instruksi Mendagri 18 tahun 2021 tentang PPKM Darurat Jawa Bali
Instruksi Mendagri 18 tahun 2021 tentang PPKM Darurat Jawa Bali

Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Perubahan Inmendagri Nomor 18 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Inmendagri Nomor 15 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa Bali. Inmendagri 18 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Inmendagri 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat Jawa Bali diteken Mendagri Muhammad Tito Karnavian pada tanggal 8 Juli 2021 di Jakarta.

Adapun perubahan dalam Inmendagri 18 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat Jawa Bali yaitu mengubah Diktum Ketiga huruf c angka 1 dan angka 3 dan huruf f. Perubahan tersebut pada pelaksanaan sektor esensial dan kritikal dan pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik yang beroperasi 100% dengan penerapan Protokol Kesehatan yang lebih ketat.

Jadi Perubahan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri 18 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat Jawa Bali secara lebih detil adalah mengubah Diktum Ketiga:

  1. Huruf c angka 1) dan angka 3) sehingga menjadi pelaksanaan kegiatan pada sektor:
    1. esensial seperti:
      1. keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer));
      2. pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (customer) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
      3. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
      4. perhotelan non penanganan karantina; dan
      5. industri orientasi ekspor dimana_ pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),

      dapat beroperasi dengan ketentuan:

      1. untuk huruf a dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
      2. untuk huruf b sampai dengan huruf d dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persenstaf; dan
      3. untuk huruf e dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional,
    2. kritikal seperti:
      1. kesehatan;
      2. keamanan dan ketertiban masyarakat;
      3. penanganan bencana;
      4. energi;
      5. logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
      6. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
      7. pupuk dan petrokimia;
      8. semen dan bahan bangunan;
      9. obyek vital nasional;
      10. proyek strategis nasional;
      11. konstruksi (infrastruktur publik); serta untuk
      12. utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),

      dapat beroperasi dengan ketentuan:

      1. untuk huruf a dan huruf b dapat beroperasi 100% (seratus) persen staf tanpa ada pengecualian; dan
      2. untuk huruf c sampai dengan huruf | dapat beroperasi 100% (seratus) persen maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasinal, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima) persen staf.
  2. Huruf f sehingga menjadi pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus) persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
BACA:   Kriteria dan Tahapan Penyaluran Tambahan Penghasilan

Adapun Instruksi Menteri Dalam Negeri 18 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat Jawa Bali isi lengkapnya adalah sebagai berikut (bukan asli):

Instruksi Mendagri 18 tahun 2021 tentang PPKM Darurat Jawa Bali
Instruksi Mendagri 18 tahun 2021 tentang PPKM Darurat Jawa Bali

INSTRUKSI

MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT
CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI WILAYAH JAWA DAN BALI

MENTERI DALAM NEGERI,

Dalam rangka tertib dan optimalisasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Wilayah Jawa dan Bali, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana telah diubah dengan Inmendagri Nomor 16 Tahun 2021, khususnya pada Diktum KETIGA huruf c angka 1) dan angka 3) serta huruf f, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada:

  1. Gubernur; dan
  2. Bupati/Wali kota,

Untuk :

KESATU :

Mengubah pada Diktum KETIGA:

  1. Huruf c angka 1) dan angka 3) sehingga menjadi pelaksanaan kegiatan pada sektor:
    1. esensial seperti:
      1. keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer));
      2. pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (customer) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
      3. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
      4. perhotelan non penanganan karantina; dan
      5. industri orientasi ekspor dimana_ pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),

      dapat beroperasi dengan ketentuan:

      1. untuk huruf a dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
      2. untuk huruf b sampai dengan huruf d dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persenstaf; dan
      3. untuk huruf e dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional,
    2. kritikal seperti:
      1. kesehatan;
      2. keamanan dan ketertiban masyarakat;
      3. penanganan bencana;
      4. energi;
      5. logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
      6. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
      7. pupuk dan petrokimia;
      8. semen dan bahan bangunan;
      9. obyek vital nasional;
      10. proyek strategis nasional;
      11. konstruksi (infrastruktur publik); serta untuk
      12. utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),

      dapat beroperasi dengan ketentuan:

      1. untuk huruf a dan huruf b dapat beroperasi 100% (seratus) persen staf tanpa ada pengecualian; dan
      2. untuk huruf c sampai dengan huruf | dapat beroperasi 100% (seratus) persen maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasinal, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima) persen staf.
  2. Huruf f sehingga menjadi pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus) persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
BACA:   Permenkeu 17/PMK.07/2021

KEDUA :

Inmendagri ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari:

  1. InmendagriNomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali; dan
  2. Inmendagri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.

KETIGA :

Inmendagrii ini mulai berlaku pada tanggal 9 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *