PERPRES Nomor 3 Tahun 2021-Tunjangan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara

  • Bagikan
Tunjangan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara
Tunjangan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara
Jenis Peraturan:Peraturan Presiden
Nomor:3
Tahun:2021
Judul Peraturan:Tunjangan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara
Ditetapkan:06 Januari 2021
Berlaku Mulai:06 Januari 2021

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  3   TAHUN 2021

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN  REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.  bahwa        untuk      meningkatkan     mutu,       prestasi, pengabdian,  dan   produktivitas  kinerja  Pegawai   Negeri Sipil yang  diangkat dan  ditugaskan secara penuh dalam Jabatan   Fungsional  Pembina Teknis   Perbendaharaan Negara,  perlu  diberikan Tunjangan Jabatan  Fungsional Pembina  Teknis   Perbendaharaan  Negara   yang   sesuai dengan beban kerja  dan  tanggung jawab pekerjaan;

b. bahwa   berdasarkan    pertimbangan    sebagaimana dimaksud dalam huruf a,  perlu menetapkan Peraturan Presiden   tentang   Tunjangan   Jabatan   Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan  Negara;

Mengingat

  1. Pasal    4    ayat     (1)     Undang-Undang    Dasar    Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang   Nomor     5    Tahun     2014 Aparatur   Sipil    Negara   (Lembaran   Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor  6, Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji  Pegawai  Negeri Sipil  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1977 Nomor  11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana   telah    beberapa  kali   diubah,   terakhir dengan Peraturan  Pemerintah Nomor   15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah  Nomor  7  Tahun  1977  tentang Peraturan Gaji  Pegawai   Negeri  Sipil  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
  4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2017  Nomor 63,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana   telah  diubah   dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas   Peraturan   Pemerintah  Nomor   11   Tahun  2017 tentang  Manajemen   Pegawai  Negeri   Sipil   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 6477);
  5. Keputusan  Presiden   Nomor  87   Tahun   1999   tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana   telah   beberapa   kali  diubah   terakhir dengan  Peraturan  Presiden  Nomor   116   Tahun  2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor  87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2014  Nomor 240);
Tunjangan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara
Tunjangan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

BACA:   Perpres Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan

PERATURAN PRESIDEN  TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA.

Pasal  1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan  Negara,  yang  selanjutnya  disebut Tunjangan    Pembina   Teknis   Perbendaharaan    Negara adalah  tunjangan jabatan yang diberikan  kepada Pegawai Negeri  Sipil  yang diangkat dan  ditugaskan  secara  penuh dalam Jabatan Perbendaharaan Fungsional Negara sesuai Pembina dengan Teknis ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal  2

Pegawai Negeri Sipil  yang diangkat dan ditugaskan  secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, diberikan Tunjangan Pembina Teknis Perbendaharaan  Negara   setiap bulan.

Pasal  3

Besaran Tunjangan  Pembina Teknis  Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam  Lampiran   yang  merupakan   bagian   tidak terpisahkan dari  Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

Pemberian   Tunjangan    Pembina   Teknis     Perbendaharaan Negara   dibebankan  pada Anggaran Pendapatan dan  Belanja Negara.

Pasal  5

Pemberian Tunjangan  Pembina Teknis Perbendaharaan Negara   dihentikan  apabila   Pegawai   Negeri   Sipil sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2,   diangkat  dalam jabatan  struktural,  jabatan  fungsional  lain,  atau karena hal  lain  yang mengakibatkan  pemberian  tunjangan dihentikan   sesuai   dengan  ketentuan   peraturan perundang-undangan.

Pasal  6

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran Tunjangan Pembina Teknis Perbendaharaan  Negara dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.

Pasal  7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

BACA:   Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 10 Tahun 2021

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *