Perpres Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan

  • Bagikan
Perpres Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan
Jenis PeraturanPeraturan Presiden
No9
Tahun2021
Judul PeraturanBadan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan
Ditetapkan2 Februari 2021
Berlaku pada Tanggal2 Februari 2021

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2021

Daftar Isi

TENTANG

BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

 

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan;

Mengingat 

  1. Pasal 4 ayat (1} Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

    1. Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan yang selanjutnya disingkat BP3 adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat untuk mempercepat penyediaan rumah umum yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
    2. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
    3. Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.
    4. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
    5. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
    6. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan Kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
    7. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
    8. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
    9. Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
    10. Rumah Khusus adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
    11. Rumah Susun Umum adalah Rumah Susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
    12. Rumah Susun Khusus adalah Rumah Susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
    13. Hunian Berimbang adalah Perumahan atau Lingkungan Hunian yang dibangun secara berimbang antara Rumah sederhana, Rumah menengah, dan Rumah mewah.
    14. Dana Konversi adalah dana yang berupa dana kelola atau dana hibah yang diperoleh dari pelaku pembangunan sebagai alternatif kewajiban pembangunan Rumah sederhana bersubsidi dalam pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang yang dihitung berdasarkan rumus perhitungan konversi.
    15. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
    17. Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
    18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Presiden ini meliputi:

  1. pembentukan, kedudukan, fungsi, dan tugas;
  2. organisasi;
  3. tata kerja;
  4. pengangkatan dan pemberhentian;
  5. hak keuangan dan fasilitas; dan
  6. aset dan pendanaan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 3

  1. Berdasarkan Peraturan Presiden ini dibentuk BP3.
  2. BP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural untuk mendukung percepatan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
  3. Pembentukan BP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    1. mempercepat penyediaan Rumah Umum;
    2. menjamin bahwa Rumah Umum hanya dimiliki dan dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah;
    3. menjamin tercapainya asas manfaat Rumah Umum; dan
    4. melaksanakan berbagai kebijakan di bidang Rumah Umum dan Rumah Khusus.
  1. BP3 dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang badan layanan umum.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

BP3 berkedudukan di Ibukota Negara.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga Fungsi dan Tugas

Pasal 5

  1. BP3 mempunyai fungsi mempercepat Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
  2. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP3 bertugas:
    1. melakukan upaya percepatan pembangunanPerumahan;
    2. melaksanakan pengelolaan Dana Konversi dan pembangunan Rumah sederhana serta Rumah Susun Umum;
    3. melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan pemastian kelayakan hunian;
    4. melaksanakan penyediaan tanah bagi Perumahan;
    5. melaksanakan pengelolaan Rumah Susun Umum dan Rumah Susun Khusus serta memfasilitasi penghunian, pengalihan, dan pemanfaatan;
    6. melaksanakan pengalihan kepemilikan Rumah Umum dengan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah;
    7. menyelenggarakan koordinasi operasional lintas sektor, termasuk dalam penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
    8. melakukan pengembangan hubungan kerjasama di bidang Rumah Susun dengan berbagai instansi di dalam dan di luar negeri.

(3) Rumah sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Rumah yang dibangun di atas tanah dengan luas lantai dan harga jual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Susunan organisasi BP3 terdiri atas:

  1. unsur pembina yang selanjutnya disebut Dewan Pembina;
  2. unsur pelaksana yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana; dan
  3. unsur pengawas yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Dewan Pembina

Pasal 7

  1. Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berjumlah 4 (empat) orang, yang terdiri atas:
  • Ketua Menteri Pekerjaan Umum dan merangkap Perumahan Rakyat; anggota
  • Anggota
    1. Menteri Keuangan;
    2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional; dan
    3. Menteri Dalam Negeri.

(2) Ketua Dewan Pembina menunjuk sekretaris yang secara ex-officio dijabat oleh direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perumahan.

Pasal 8

Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas memberikan arahan dan pembinaan percepatan penyelenggaraan Perumahan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dewan Pembina menyelenggarakan fungsi:

  1. penetapan rencana jangka panjang percepatan pembangunan Perumahan;
  2. pemberian arahan, pertimbangan, rekomendasi, dan persetujuan kepada Badan Pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan dan rencana strategis percepatan pembangunan Perumahan;
  3. penetapan sanksi kepada Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas yang melakukan pelanggaran kode etik; dan
  4. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan rencana strategis percepatan pembangunan Perumahan.

Bagian Ketiga Badan Pelaksana

Pasal 10

  1. Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pembina.
  2. Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan Pelaksana.
BACA:   Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 10 Tahun 2021

Pasal 11

Badan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan percepatan penyelenggaraan Perumahan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Badan Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan rencana jangka panjang dan rencana strategis BP3;
  2. penyusunan kebijakan teknis, program, anggaran, dan rencana operasional percepatan pembangunan Perumahan;
  3. pelaksanaan percepatan pembangunan Perumahan;
  4. pelaksanaan pengelolaan Dana Konversi dan pembangunan Rumah sederhana serta Rumah Susun Umum;
  5. pelaksanaan koordinasi perizinan dan pemastian kelayakan hunian;
  6. pelaksanaan penyediaan tanah bagi Perumahan;
  7. pelaksanaan pengelolaan Rumah Susun Umum dan Rumah Susun Khusus serta fasilitasi penghunian, pengalihan, dan pemanfaatan;
  8. pelaksanaan pengalihan kepemilikan Rumah Umum dengan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah;
  9. pelaksanaan koordinasi operasional lintas sektor, termasuk dalam penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
  10. pelaksanaan pengembangan hubungan kerja sama di bidang Rumah Susun dengan berbagai instansi di dalam dan di luar negeri;
  11. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan percepatan pembangunan Perumahan; dan
  12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dewan Pembina.

Pasal 13

Badan Pelaksana terdiri atas:

    1. Kepala Badan Pelaksana; dan
    2. paling banyak 4 (empat) direktur.

Bagian Keempat Dewan Pengawas

Pasal 14

  1. Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berjumlah 5 (lima) orang.
  2. Dewan Pengawas terdiri atas unsur:
    1. kementerian teknis;
    2. akademisi;
    3. asosiasi profesi;
    4. pengembang Perumahan; dan
    5. Masyarakat.

Pasal 15

  1. Susunan keanggotaan Dewan Pengawas terdiri atas:
    1. ketua merangkap anggota; dan
    2. anggota.
  1. Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pengawas melalui mekanisme internal Dewan Pengawas.

Pasal 16

Dewan Pengawas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan percepatan penyelenggaraan Perumahan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dewan Pengawas menyelenggarakan fungsi:

  1. pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis terkait percepatan pembangunan Perumahan;
  2. pengawasan kinerja, program, dan anggaran pelaksanaan percepatan pembangunan Perumahan;
  3. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelaksana;
  4. pengawasan perolehan dan pemanfaatan Dana Konversi Hunian Berimbang oleh BP3;
  5. pengawasan penyelenggaraan tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal;
  6. pemberian saran dan pertimbangan kepada Badan Pelaksana; dan
  7. pelaporan hasil pengawasan kepada Dewan Pembina.

Bagian Kelima

Sekretariat BP3

Pasal 18

  1. Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi BP3, dibentuk Sekretariat BP3.
  2. Sekretariat BP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pembina melalui Sekretaris Dewan Pembina.
  3. Sekretariat BP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelaksana.
  4. Sekretariat BP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sekretariat.

Pasal 19

Sekretariat BP3 mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada BP3.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sekretariat BP3 menyelenggarakan fungsi:

  1. koordinasi dan penyusunan rencana, program kerja, penganggaran, dan laporan kegiatan;
  2. pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan;
  3. pemberian dukungan administratif;
  4. pemberian dukungan teknis operasional;
  5. pelaksanaan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana, dan prasarana BP3;
  6. pemberian dukungan advokasi hukum untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BP3; dan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat BP3.

Pasal 21

  1. Sekretariat BP3 terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
  2. Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat BP3 tidak dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) bagian.
  3. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BP3 di Daerah Provinsi

Pasal 22

  1. Untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BP3 di daerah provinsi, BP3 dapat memanfaatkan unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perumahan.
  2. Ketentuan mengenai mekanisme tata hubungan kerja dan pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi BP3 di daerah provinsi oleh unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, BP3 memiliki kewajiban untuk:

  1. menyusun rencana jangka panjang;
  2. menyusun rencana strategis;
  3. menyusun rencana program dan anggaran tahunan; dan
  4. menyusun kebijakan teknis.

Pasal 24

  1. Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a memuat tujuan, sasaran, dan strategi penyelenggaraan tugas dan fungsi BP3.
  2. Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dievaluasi 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
  3. Rencana jangka panjang dapat memuat rencana penahapan pengembangan organisasi BP3.

Pasal 25

  1. Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a disusun oleh Badan Pelaksana.
  2. Dalam menyusun rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelaksana berkonsultasi dengan Dewan Pembina.
  3. Badan Pelaksana wajib menyampaikan rancangan rencana jangka panjang kepada Dewan Pembina untuk mendapatkan pertimbangan, rekomendasi, dan persetujuan sebelum ditetapkan.
  4. Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Badan Pelaksana untuk ditetapkan oleh Ketua Dewan Pembina.
  5. Rencana jangka panjang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penyusunan rencana strategis.

Pasal 26

  1. Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b didasarkan pada:
    1. kebijakan penyelenggaraan Perumahan nasional;
    2. rencana jangka panjang BP3;
    3. kebutuhan Rumah Umum untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
    4. kemampuan keuangan BP3; dan
    5. hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Rumah Umum dan Rumah Khusus.
  2. Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 27

  1. Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b disusun oleh Badan Pelaksana.
  2. Dalam menyusun rencana strategis, Badan Pelaksana berkonsultasi dengan Dewan Pembina untuk mendapatkan pertimbangan, rekomendasi, dan persetujuan sebelum ditetapkan.
  3. Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana setelah mendapatkan persetujuan Ketua Dewan Pembina.
  4. Rencana strategis yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan rencana program dan anggaran tahunan.

Pasal 28

  1. Rencana program dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c didasarkan pada rencana strategis.
  2. Rencana program dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  3. Rencana program dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    1. program;
    2. kegiatan;
    3. anggaran; dan
    4. target kinerja.

4. Rencana program dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Badan Pelaksana dan ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 29

  1. Kebijakan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d disusun oleh Badan Pelaksana dalam bentuk pedoman dan/ atau petunjuk pelaksanaan percepatan penyelenggaraan Rumah Umum dan Rumah sederhana.
  2. Ketentuan mengenai pedoman dan/atau petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan Pelaksana.

Pasal 30

Dewan Pembina menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BP3 secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 31

Badan Pelaksana wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat laporan kinerja dan laporan keuangan.

  1. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan triwulanan dan laporan tahunan.
  2. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelaksana sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada Dewan Pengawas dan / atau Dewan Pembina.
  3. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
  4. disampaikan dengan bentuk, isi, dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

  1. Badan Pelaksana wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut.
  2. Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Badan Pelaksana dan semua direktur.

Pasal 33

  1. Badan Pelaksana wajib menyampaikan laporan tahunan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit kepada Dewan Pembina untuk memperoleh pengesahan.
  2. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
    1. ditandatangani oleh Kepala Badan Pelaksana, semua direktur, dan Dewan Pengawas.
  3. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
    1. paling sedikit memuat:
  4. laporan kinerja dan laporan keuangan;
  5. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan dana percepatan penyelenggaraan Perumahan tahunan; dan
  6. laporan mengenai tugas pengawasan dan pemberian saran yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama 1 (satu) tahun.
  7. Pengesahan laporan tahunan dilakukan oleh Ketua Dewan Pembina.
  8. Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4J membebaskan Kepala Badan Pelaksana, semua direktur, dan Dewan Pengawas dari tanggung jawab terhadap pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama 1 (satu) tahun yang lalu, sejauh tindakan tersebut termuat dalam laporan tahunan.

Pasal 34

  1. BP3 melaksanakan hubungan kerja yang bersifat koordinatif dan informatif dengan Pemerintah Daerah untuk: memperoleh data pembangunan Perumahan dan pemenuhan kewajiban Hunian Berimbang;
  2. melaksanakan sinkronisasi mekanisme penyerahan Dana Konversi dari pelaku pembangunan kepada BP3;
  3. melaksanakan pengawasan pelaksanaan kebijakan Hunian Berimbang;
  4. melaksanakan penyediaan Rumah Umum; dan
  5. melaksanakan pengelolaan tanah dan bangunan Rumah Umum yang merupakan aset barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. BP3 dapat melakukan hubungan kerja sama dengan lembaga atau badan yang ditugasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam penyediaan dan pengelolaan Rumah Umum.

3. BP3 dapat bekerja sama dengan badan usaha dan lembaga/ pihak terkait dalam rangka percepatan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Setiap unsur BP3 harms menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BP3 maupun dalam hubungan antar instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Pasal 36

  1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Pelaksana diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat BP3 diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pembina

Pasal 37

Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

BACA:   PERPRES Nomor 3 Tahun 2021-Tunjangan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Pelaksana

Pasal 38

  1. Kepala Badan Pelaksana dan direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Dewan Pembina.
  2. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Badan Pelaksana dan direktur ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
  3. Pegawai di lingkungan Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pelaksana setelah mendapatkan persetujuan Ketua Dewan Pembina.

Pasal 39

Pengangkatan Kepala Badan Pelaksana dan direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi yang diselenggarakan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Ketua Dewan Pembina.

  1. Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan secara tertulis hasil proses seleksi kepada Dewan Pembina.
  2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
    1. tahapan pemilihan calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur;
    2. daftar nama calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur terpilih; dan
    3. dokumen proses pemilihan dan penentuan calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur.
  3. Dewan Pembina setelah menerima laporan panitia seleksi, mengusulkan daftar nama calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Presiden untuk ditetapkan.

Pasal 40

Masa tugas Kepala Badan Pelaksana dan direktur untuk 1 (satu) periode selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya melalui proses seleksi.

Pasal 41

Untuk dapat diangkat pada jabatan Kepala Badan Pelaksana, direktur, dan pegawai di lingkungan Badan Pelaksana harus memenuhi persyaratan:

  1. percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. warga negara Indonesia;
  3. sehat jasmani dan rohani;
  4. berkelakuan baik;
  5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
  6. berpendidikan paling rendah sarjana strata satu (S1);
  7. tidak menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik; dan
  8. mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat bagi Kepala Badan Pelaksana dan direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

  1. Kepala Badan Pelaksana, direktur, dan pegawai di lingkungan Badan Pelaksana berhenti atau diberhentikan apabila:
    1. meninggal dunia;
    2. berakhir masa jabatan;
    3. melakukan perbuatan tercela;
    4. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
    5. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
    6. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan/ atau
    7. tidak dapat melaksanakan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara berttirut-turut.
  2. Dalam hal Kepala Badan Pelaksana berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pembina dapat memilih calon pengganti.
  3. Dalam ha1 direktur berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pelaksana dapat mengajukan calon pengganti kepada Dewan Pembina.
  4. Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dari calon lainnya yang mengikuti proses seleksi hingga tahap akhir sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 41.
  5. Calon pengganti Kepala Badan Pelaksana atau direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melanjutkan sisa masa jabatan pejabat yang digantikan.

Pasal 43

( 1) Kepala Badan Pelaksana, direktur, dan pegawai di lingkungan Badan Pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil atau bukan pegawai negeri sipil.

  1. Pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi Kepala Badan Pelaksana, direktur, dan pegawai di lingkungan Badan Pelaksana diberhentikan dari jabatan organiknya selama menduduki jabatan dimaksud tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pegawai negeri sipil yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya sebagai Kepala Badan Pelaksana, direktur, dan pegawai di lingkungan Badan Pelaksana diaktifkan kembali dalam jabatan organik sesuai formasi yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi Kepala Badan Pelaksana, direktur, dan pegawai di lingkungan Badan Pelaksana yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 44

  1. Ketua dan anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
  2. Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan proses seleksi dan pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kecuali untuk anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur kementerian teknis.
  3. Pengangkatan dan pemberhentian ketua dan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 45

  1. Sebelum mengajukan calon anggota Dewan Pengawas kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden menugaskan Menteri untuk membentuk panitia seleksi.
  2. Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas paling sedikit:
    1. mengumumkan pendaftaran calon anggota Dewan Pengawas;
    2. melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi serta seleksi kualitas dan integritas calon anggota Dewan Pengawas; dan
    3. menentukan dan menyampaikan paling sedikit 8 (delapan) nama calon anggota Dewan Pengawas kepada Menteri yang terdiri atas paling sedikit 2 (dua) orang perwakilan setiap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
  3. Menteri melaporkan nama calon anggota Dewan Pengawas yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c kepada Presiden.
  4. Menteri melaporkan nama calon anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur kementerian teknis kepada Presiden. Presiden mengusulkan nama calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
  5. kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan proses seleksi dan pemilihan.Presiden memberitahukan nama calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
  6. kepada Dewan Perwakilan Rakyat Hasil proses seleksi dan pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan.

Pasal 46

Masa tugas Dewan Pengawas untuk 1 (satu) periode selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali sebagai anggota Dewan Pengawas untuk 1 (satu) periode masa jabatan berikutnya melalui proses seleksi.

Pasal 47

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. warga negara Indonesia;
  3. sehat jasmani dan rohani;
  4. berkelakuan baik;
  5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  6. berpendidikan paling rendah sarjana strata satu (S1);
  7. tidak menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik; dan
  8. mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

  1. Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan apabila:
    1. meninggal dunia;
    2. berakhir masa jabatan;
    3. melakukan perbuatan tercela;
    4. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
    5. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
    6. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan/ atau
    7. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut.
  2. Dalam hat terjadi anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden mengusulkan calon pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan proses seleksi dan pemilihan.
  3. Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari calon anggota Dewan Pengawas sebelumnya yang mengikuti proses seleksi hingga tahap akhir sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 47.
  4. Dalam ha1 tidak terdapat calon anggota Dewan Pengawas sebelumnya yang mengikuti proses seleksi hingga tahap akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden dapat menugaskan Menteri untuk membentuk panitia seleksi.
  5. Calon pengganti anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melanjutkan sisa masa jabatan pejabat yang digantikan.

Bagian Keempat

Jabatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Sekretariat BP3

Pasal 49

(1J Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.

(2) Kepala bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

Pasal 50

(l) Kepala sekretariat, kepala bagian, dan pegawai Sekretariat BP3 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

(2) Pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat BP3 diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

HAK KEUANGAN DAN FASILITAS

Pasal 51

  1. Dewan Pembina, Badan Pelaksana, dan Dewan Pengawas diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Ketentuan mengenai hak keuangan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VII

ASET DAN PENDANAAN

Pasal 52

  1. Pengelolaan aset BP3 dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.
  2. Aset BP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    1. tanah dan bangunan, meliputi hasil pengadaan oleh BP3 dan/ atau hibah; dan
    2. barang dan peralatan penunjang operasional BP3.
  3. BP3 dapat melakukan pengembangan, pengelolaan, dan/atau pengusahaan aset BP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memenuhi kebutuhan biaya kegiatan operasional dan investasi BP3.
  4. BP3 dapat melakukan kerja sama pengelolaan barang milik negara, barang milik daerah, dan/atau aset lembaga lainnya untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional dan investasi BP3 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Aset BP3 yang dibeli atau diperoleh secara langsung atau tidak langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan barang milik negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BP3 bersumber dari:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. Dana Konversi Hunian Berimbang;
  3. hasil pengelolaan aset dan pelaksanaan kerja sama pengelolaan; dan
  4. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Pasal 55

  1. Dana Konversi Hunian Berimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b disetor oleh badan hukum dan/ atau perseorangan yang memiliki kewajiban Dana Konversi Hunian Berimbang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Dana Konversi Hunian Berimbang digunakan oleh BP3 untuk penyediaan tanah, pembangunan Rumah sederhana dan Rumah Susun Umum, pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum, pengelolaan Perumahan, dan investasi.
  3. Rencana pemanfaatan Dana Konversi Hunian Berimbang dimuat dalam dokumen program dan penganggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *