Bab 18 – Ketidakhadiran

  • Bagikan
Bab 18 - Ketidakhadiran

Bab 18 – Ketidakhadiran

Bagian 1

Ketentuan-ketentuan sementara

  1. Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa
    untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya,
    atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa
    yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat
    memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau
    untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak
    yang berkepentingan, atau atas tuntutan kejaksaan, pengadilan negeri di
    tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus
    memerintahkan balai harta peninggalan untuk mengelola barang-barang
    dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian,
    membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya. (IR. 235; RBg. 271.)
    Semuanya itu tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus menurut
    undang-undang dalam hal kepailitan atau ketidakmampuan yang nyata.
    (KUPerd. 17, 374, 470, 1079, 1813; F. 1 dst.) (s.d.u. dg. S. 1925-113 jo.
    181.) Sekiranya harta kekayaan dan kepentingan orang yang tak hadir itu
    sedikit, maka atas permintaan atau tuntutan seperti di atas, ataupun
    dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan,
    pengadilan negeri, baik dengan penetapan termaksud dalam alinea
    pertama, maupun dengan penetapan lebih lanjut yang masih akan
    diambilnya, juga berkuasa untuk memerintahkan pengelolaan harta
    kekayaan dan pengurusan kepentingan itu kepada seorang atau lebih yang
    ditunjuk oleh pengadilan negeri dari keluarga sedarah atau semenda orang
    yang tidak hadir itu, atau kepada istri atau suaminya; dalam hal ini, satusatunya kewajiban ialah bila orang yang tak hadir itu kembali, maka
    keluarga, istri atau suaminya itu, wajib mengembalikan harta kekayaan itu
    atau harganya, setelah dikurangi segala utang yang sementara itu telah
    dilunasinya, tanpa hasil dan pendapatannya. Ketentuan-ketentuan pasal
    berikut dari bagian ini tidak berlaku terhadap pengelola tersebut diatas.
  2. Balai harta peninggalan berkewajiban, jika perlu setelah penyegelan,
    untuk membuat daftar lengkap harta kekayaan yang pengelolaannya
    dipercayakan kepadanya. Untuk selanjutnya balai harta peninggalan harus
    mengindahkan peraturan-peraturan mengenai pengelolaan harta kekayaan
    anak-anak yang masih di bawah umur, sejauh peraturan-peraturan itu
    dapat diterapkan pada pengelolaannya, kecuali bila pengadilan negeri
    menentukan lain mengenai hal-hal tertentu. (Ov. 100 dst.; KUHPerd. 385
    dst., 391, 465 dst.; Rv. 672.)
  3. Balai harta peninggalan berkewajiban untuk memberikan perhitungan dan
    pertanggungjawaban secara singkat dan memperlihatkan efek-efek dan
    surat-surat yang berhubungan dengan pengelolaan itu kepada jawatan
    kejaksaan pada pengadilan negeri yang telah mengangkatnya. Perhitungan
    ini boleh dibuat di atas kertas yang tidak bermeterai dan disampaikan
    tanpa tata cara peradilan. Terhadap perhitungan dan pertanggungjawaban
    ini jawatan kejaksaan boleh mengajukan usul-usul kepada pengadilan
    negeri, sejauh hal itu dianggapnya perlu untuk kepentingan orang yang
    dalam keadaan tidak hadir itu. Pengesahan perhitungan dan
    pertanggungjawaban ini tidak mengurangi hak orang yang tidak hadir itu
    atau pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk mengajukan keberatankeberatan terhadap perhitungan itu. (KUHPerd. 464, 472, 483, 791, 803;
    Rv. 764 dst.)
  4. Dihapus dg. S. 1928-210; memberi wewenang untuk pengelolaan dalam
    memperhitungkan upah yang ditetapkan dalam KUHPerdata. 463 dst.
    Bagian 2
    Pernyataan mengenai orang yang diperkirakan telah meninggal dunia
  5. Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa
    untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau
    mengatur pengelolaannya atas hal itu, dan bila telah lampau lima tahun
    sejak kepergiannya, atau lima tahun setelah diperoleh berita terakhir yang
    membuktikan bahwa dia masih hidup pada waktu itu, sedangkan dalam
    lima tahun itu tak pernah ada tanda-tanda tentang hidupnya atau
    matinya, maka tak peduli apakah pengaturan-pengaturan sementara telah
    diperintahkan atau belum, orang yang dalam keadaan tak hadir itu, atas
    permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan izin pengadilan
    negeri di tempat tinggal yang ditinggalkannya, boleh dipanggil untuk
    menghadap pengadilan itu dengan panggilan umum yang berlaku selama
    jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan
    oleh pengadilan. Bila atas panggilan itu tidak menghadap, baik orang yang
    dalam keadaan tidak hadir itu maupun orang lain untuknya, untuk
    memberi petunjuk bahwa dia masih hidup, maka harus diberikan izin
    untuk panggilan demikian yang kedua, dan setelah pemanggilan kedua ini,
    dalam hal seperti di atas, izin untuk pemanggilan demikian yang ketiga
    harus diberikan. Panggilan ini tiap-tiap kali harus dipasang dalam suratsurat kabar yang dengan tegas akan ditunjuk oleh pengadilan negeri pada
    waktu memberikan izin yang pertama, dan tiap-tiap kali juga harus
    ditempelkan pada pintu utama ruang sidang pengadilan negeri dan pada
    pintu masuk kantor keresidenan tempat tinggal terakhir orang tidak hadir
    itu. (KUHPerd. 463, 469 dst., 472, 475 dst., 493, 1792; Rv. 6-7?)
  6. Bila atas panggilan ketiga tidak datang menghadap, baik orang yang dalam
    keadaan tak hadir, maupun orang lain yang cukup menjadi petunjuk
    tentang adanya orang itu, maka pengadilan negeri, atas tuntutan jawatan
    kejaksaan dan setelah mendengar jawatan itu, boleh menyatakan adanya
    dugaan hukum bahwa orang itu telah meninggal, terhitung sejak hari ia
    meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak hari berita terakhir mengenai
    hidupnya, yang harinya secara pasti harus dinyatakan dalam putusan itu.
    (KUHPerd. 463, 467, 469, 471, 482, 1916.)
  7. Sebelum mengambil putusan atas tuntutan itu, jika perlu setelah
    mengadakan pemeriksaan saksi-saksi yang diperintahkan untuk itu, dengan
    kehadiran jawatan kejaksaan, pengadilan negeri harus memperhatikan
    sebab-sebab terjadinya ketidakhadiran itu, sebab-sebab yang mungkin
    telah menghalangi penerimaan kabar dari orang yang dalam keadaan tidak
    hadir itu, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan dugaan tentang
    kematian. Pengadilan negeri, berkenaan dengan ini semua, boleh
    menunda pengambilan putusan sampai lima tahun lebih lama daripada
    jangka waktu tersebut dalam pasal 467, dan boleh memerintahkan
    pemanggilan-pemanggilan lebih lanjut dan penempatannya dalam surat
    kabar, sekiranya hal itu dianggap perlu oleh pengadilan untuk kepentingan
    orang yang dalam keadaan tidak hadir itu. (KUHPerd. 494; Rv. 171 dst.)
  8. Bila seseorang pada waktu meninggalkan tempat tinggalnya telah
    memberikan kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusannya, atau telah
    mengatur pengelolaannya, dan bila telah lampau sepuluh tahun setelah
    keberangkatannya, atau setelah berita terakhir bahwa ia masih hidup,
    sedangkan dalam sepuluh tahun itu tidak ada tanda-tanda apakah ia masih
    hidup atau telah mati, maka atas permohonan orang-orang yang
    berkepentingan, orang yang dalam keadaan tak hadir itu boleh dipanggil,
    dan boleh dinyatakan bahwa ada dugaan hukum tentang kematiannya,
    dengan cara dan menurut peraturan-peraturan yang tercantum dalam tiga
    pasal yang lalu. Berlalunya waktu sepuluh tahun ini diharuskan, pun
    sekiranya kuasa yang diberikan atau pengaturan yang diadakan oleh orang
    yang dalam keadaan tak hadir itu telah berakhir lebih dahulu. Akan tetapi
    dalam hal yang terakhir ini, pengelolaan harus diselenggarakan dengan
    cara seperti yang tercantum dalam Bagian 1 bab ini. (KUHPerd. 463, 467,
    1795; 1813.)
  9. Pernyataan mengenai dugaan tentang kematian harus diumumkan dengan
    menggunakan surat kabar yang telah digunakan dalam pemanggilanpemanggilan. (KUHPerd. 468.)
    Bagian 3
    Hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang yang diduga sebagai ahli bagian wais
    dan orang-orang lain yang berkepentingan, setelah pernyataan mengenai
    dugaan tentang kematian.
  10. Orang-orang yang diduga menjadi ahli waris dari orang yang dalam
    keadaan tak hadir, yakni mereka yang pada hari yang dinyatakan dalam
    putusan hakim itu berhak atas harta peninggalan orang yang dalam
    keadaan tak hadir itu, baik menurut hak waris karena kematian, maupun
    menurut surat wasiat, berwenang untuk menuntut perhitungan,
    pertanggungjawaban dan penyerahan barang-barang itu dari balai harta
    peninggalan, bila balai ini diserahi tugas pengelolaan barang-barang orang
    yang dalam keadaan tak hadir itu, dan untuk menguasai barang-barang
    dari orang yang dalam keadaan tak hadir itu; segala sesuatunya itu
    dilaksanakan dengan mengadakan jaminan pribadi atau kebendaan, yang
    disahkan oleh pengadilan guna menjamin, bahwa barang-barang itu akan
    digunakan tanpa menjadi berantakan atau terlantar, dan bahwa barangbarang itu atau, bila sifat barang-barang itu mengharuskan, harganya akan
    dikembalikan, semuanya untuk kepentingan orang yang dalam keadaan tak
    hadir itu sekiranya dia ulang kembali, atau untuk kepentingan para ahli
    waris lainnya sekiranya hak mereka kemudian ternyata lebih kuat. Dengan
    demikian, mereka yang diduga menjadi ahli waris beserta orang-orang
    yang berkepentingan, berwenang untuk menuntut supaya dibuka surat-
    surat wasiatnya, sekiranya ada. (KUHPerd. 463, 465, 468, 473 dst., 483,
    784, 832 dst., 943, 1051, 1162, 1820; Rv. 611 dst., 764.)
  11. Bila tidak diberikan jaminan tersebut dalam pasal yang lalu, barangbarang itu harus ditaruh di bawah pengelolaan pihak ketiga, dan mengenai
    barang-barang bergerak harus diperintahkan penjualannya, dengan
    mengindahkan peraturan-peraturan yang terdapat dalam pasal 786 dan
    pasal 787 kitab undang-undang ini. (KUHPerd. 789, 792, 803, 1730.)
  12. Para ahli waris dugaan, berkenaan dengan hal menikmati harta
    peninggalan orang yang dalam keadaan tak hadir, mempunyai hak-hak dan
    kewajiban-kewajiban yang sama, seperti yang diatur untuk para pemegang
    hak pakai hasil, sejauh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk hal itu
    berlaku, dan tentang hal itu tidak ada peraturan lain. (KUHPerd. 482, 761,
    782.)
  13. Atas dasar yang sama seperti yang ditentukan dalam tiga pasal yang lalu
    tentang para ahli waris dugaan dari orang yang dalam keadaan tak hadir,
    orang-orang yang mendapat hibah wasiat, dan orang-orang lain yang
    sedianya mempunyai suatu hak atas harta peninggalan orang yang dalam
    keadaan tak hadir itu bila dia ini meninggal, boleh segera melakukan hak
    mereka. (KUHPerd. 472, 807-1?, 880 dst., 959.)
  14. Mereka yang menguasai atau mengelola barang-barang dari orang yang
    dalam keadaan tak hadir, masing-masing sejauh mengenai dirinya,
    berkewajiban untuk memberi perhitungan dan pertanggungjawaban dan
    untuk menyerahkan barang-barang itu kepada orang yang dalam keadaan
    tak hadir bila dia pulang, atau kepada para ahli waris atau para pemegang
    hak lainnya, sekiranya mereka datang, dan menunjukkan hak mereka yang
    lebih kuat. (KUHPerd. 472 dst., 475.)
  15. Semua ahli waris dugaan itu, segera setelah mengambil barang-barang ke
    dalam penguasaannya, berkewajiban untuk membuat daftar lengkap
    barang-barang yang ditinggalkan orang yang dalam keadaan tak hadir itu.
    Kepada mereka diberikan hak istimewa akan pendaftaran harta
    peninggalan. Bila tidak diadakan pendaftaran harta peninggalan demikian
    itu, seperti juga dalam hal-hal yang diatur pada pasal 1031, mereka
    kehilangan hak istimewa tersebut di atas, tanpa mengurangi kewajibankewajiban tersebut dalam pasal yang lalu. (KUHPerd. 783, 1023 dst.)
  16. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang lalu, dan sejauh karena itu
    tidak ada ketentuan lain, para ahli waris dugaan boleh membagi di antara
    mereka segala harta peninggalan orang yang dalam keadaan tidak hadir
    yang telah mereka kuasai, dengan mengindahkan peraturan-peraturan
    tentang pemisahan harta peninggalan. Namun barang-barang tetapnya
    tidak boleh dijual untuk dapat mengadakan pemisahan itu, melainkan
    harus ditaruh dalam suatu penitipan, bila tidak dapat dibagi atau
    dimasukkan dalam suatu kaveling, dan hasilnya dapat dibagi menurut
    kesepakatan mereka. Tentang semuanya itu harus dibuatkan dan
    ditandatangani sebuah akta, yang juga menunjukkan, barang-barang
    apakah yang diberikan kepada penerima hibah wasiat dan orang-orang lain
    yang berhak. (KUHPerd. 479 dst., 484, 1066 dst., 1169, 1730.)
  17. Daftar dan akta tersebut dalam pasal yang lalu, demikian pula akta
    tentang jaminan, harus dibawa ke kepaniteraan pengadilan negeri yang
    telah mengeluarkan keputusan tentang kematian dugaan, dan disimpan di
    sana. (KUHPerd. 467, 472, 480; Rv. 612 dst.)
  18. Mereka yang karena ketentuan-ketentuan yang lalu telah mendapat bagian
    dari barang-barang tetap, atau ditugaskan untuk mengelolanya, demi
    kepastian mereka boleh menuntut agar barang-barang itu diperiksa oleh
    ahli-ahli, yang diangkat untuk itu oleh pengadilan negeri yang di daerah
    hukumnya barang-barang itu terletak, dan agar dibuatkan uraian tentang
    keadaannya. Setelah ahli-ahli itu memberikan perslah kepada pengadilan,
    dan pengadilan mengesahkannya, kemudian mendengar jawatan
    kejaksaan, maka uraian dan perslah itu harus disimpan di kepaniteraan.
    (KUHPerd. 487, 783.)
  19. Barang-barang tetap kepunyaan orang yang dalam keadaan tak hadir, yang
    dibagikan kepada ahli waris dugaan, atau diserahkan kepadanya untuk
    dikelola, selanjutnya tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani,
    sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam pasal 484, kecuali kalau ada
    alasan penting, dan dengan izin pengadilan negeri. (KUHPerd. 1168, 1170.)
  20. Bila orang yang dalam keadaan tidak hadir itu pulang kembali setelah ada
    keterangan kematian dugaan, atau diperoleh tanda-tanda bahwa dia masih
    dalam keadaan hidup, maka mereka yang telah menikmati hasil-hasil dan
    pendapatan-pendapatan dari barang-barangnya, wajib untuk
    mengembalikan hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan itu sebagai
    berikut: setengahnya bila dia pulang kembali, atau bila tanda-tanda
    bahwa dia masih hidup diperoleh dalam waktu lima belas tahun setelah
    hari kematian dugaan yang dinyatakan dalam putusan hakim; atau
    seperempatnya, bila tanda-tanda itu diperoleh kemudian, tetapi sebelum
    lampau waktu tiga puluh tahun setelah pernyataan itu. Akan tetapi semua
    itu dengan ketentuan, bahwa pengadilan negeri yang telah memberi
    keputusan tentang kematian dugaan itu, mengingat sedikitnya barangbarang yang ditinggalkan, boleh memerintahkan yang berlainan tentang
    pengembalian hasil-hasil dan pendapatan itu, atau dapat juga memberi
    pembebasan sama sekali. (KUHPerd. 468, 474, 486, 492.)
  21. Bila orang yang dalam keadaan tidak hadir itu kawin dengan gabungan
    harta bersama, atau gabungan keuntungan dan kerugian saja, atau
    gabungan hasil-hasil dan pendapatan, sedangkan istri atau suaminya
    memilih membiarkan gabungan itu berjalan terus, maka dia boleh
    mencegah pengambilan barang-barang dalam penguasaan sementara oleh
    orang-orang yang diduga sebagai ahli waris, dan mencegah pelaksanaan
    hak-hak yang mestinya baru akan timbul setelah kematian orang yang
    dalam keadaan tidak hadir itu, dan mengambil atau mempertahankan
    barang-barang itu dalam pengelolaanya, dengan mendahului yang lainlain, dengan menunaikan kewajiban akan pendaftaran tersebut dalam
    pasal 477. Akan tetapi penghentian pengambilan barang-barang dalam
    penguasaan dengan segala akibat-akibatnya, tidak boleh berlangsung lebih
    lama daripada sepuluh tahun penuh, terhitung dari hari tersebut dalam
    putusan hakim yang menyatakan kematian dugaan itu. Namun bila si istri
    atau si suami tidak menentang pengambilan barang-barang dalam
    penguasaan itu oleh para ahli waris, maka ia boleh mengambil bagiannya
    dalam harta bersama itu, atau barang-barang miliknya sendiri, dan segala
    sesuatu yang merupakan haknya, asal saja ia memberikan jaminan untuk
    barang-barang yang mungkin harus dikembalikan. Si istri yang memilih
    dilanjutkan gabungan harta bersama, tetap mempunyai hak untuk
    melepaskan diri dari gabungan harta bersama itu di kemudian hari.
    (KUHPerd. 114, 119, 124 dst., 132, 136, 155, 164, 465, 468, 472, 484,
    493.)
  22. Bila telah lampau tiga puluh tahun setelah hari kematian dugaan seperti
    yang dinyatakan dalam keputusan hakim, atau bila sebelumnya telah
    berlalu seratus tahun penuh setelah kelahiran orang yang dalam keadaan
    tak hadir, maka penjamin-penjamin dibebaskan dan pembagian barangbarang yang ditinggalkan tetap berlaku, sejauh pembagian itu telah
    terjadi, atau bila belum terjadi, para ahli waris dugaan boleh mengadakan
    pembagian tetap, dan boleh menikmati semua hak atas harta peninggalan
    itu secara pasti. Maka berhentilah hak istimewa akan pendaftaran harta,
    dan dapatlah para ahli waris dugaan diwajibkan untuk menerima atau
    menolak warisan, menurut peraturan-peraturan yang ada tentang hal itu.
    (KUHPerd. 472, 478, 486 dst., 1029, 1066 dst.; BS. 40.)
  23. Bila sebelum waktu tersebut dalam pasal yang lalu, diterima berita
    tentang kematian orang yang ada dalam keadaan tak hadir, maka mereka
    yang atas dasar undang-undang atau atas dasar penetapan-penetapan
    orang yang dalam keadaan tak hadir itu telah mendapat hak-hak atas
    harta peninggalannya, atau para pengganti mereka itu, boleh menuntut
    perhitungan, pertanggungjawaban dan penyerahan atas dasar pasal 476
    dan pasal 482. (KUHPerd. 126.)
  24. Sekiranya orang yang dalam keadaan tak hadir itu pulang kembali, atau
    menunjukkan bahwa dia masih hidup, setelah lampau tiga puluh tahun
    sejak hari kematian dugaan seperti yang dinyatakan dalam keputusan
    hakim, maka dia hanya berhak untuk menuntut kembali barang-barangnya
    dalam keadaan seperti adanya pada waktu itu, beserta harga barangbarang yang telah dipindahtangankan, atau barang-barang yang telah
    dibeli dengan hasil pemindahtanganan barang-barang kepunyaannya,
    namun semuanya tanpa suatu hasil atau pendapatan. (KUHPerd. 468, 482,
    484, 830.)
  25. Demikian pula anak-anak dan keturunan-keturunan lebih lanjut orang yang
    dalam keadaan tak hadir, boleh menerima kembali barang-barangnya,
    sejauh hak mereka timbul dalam waktu tiga puluh tahun sejak lampaunya
    waktu yang ditetapkan dalam pasal 484.
  26. Bila dengan putusan hakim dinyatakan dugaan hukum tentang kematian,
    semua tuntutan hukum terhadap orang yang dalam keadaan tak hadir itu,
    harus diajukan terhadap para ahli waris dugaan yang telah mengambil
    barang-barangnya dalam penguasaan mereka, tanpa mengurangi hak
    mereka untuk memberlakukan hak istimewa mereka akan pendaftaran
    harta peninggalan. (KUHPerd. 463, 468, 483, 781, 1032.)

    Bagian 4
    Hak-hak yang jatuh ke tangan orang tak hadir
    bagian yang tak pasti hidup atau mati.
  27. Orang yang menuntut suatu hak, yang katanya telah beralih dari orang
    yang tak hadir kepadanya, tetapi hak itu baru jatuh pada orang yang tak
    hadir setelah keadaan hidup atau matinya menjadi tidak pasti, wajib
    untuk membuktikan, bahwa orang yang tak hadir itu masih hidup pada
    saat hak itu jatuh padanya; selama dia tidak membuktikan hal itu, maka
    tuntutannya harus dinyatakan tidak dapat diterima. (KUHPerd. 468, 836,
    847, 899, 1865.)
  28. Bila pada orang tak hadir, yang keadaan hidup atau matinya tidak pasti,
    jatuh suatu warisan atau hibah wasiat, yang sedianya menjadi hak orangorang lain andaikata orang yang tak hadir itu hidup, atau yang sedianya
    harus dibagi dengan orang-orang lain, maka warisan atau hibah wasiat itu,
    seluruhnya atau sebagian, boleh diambil dalam penguasaan oleh orangorang lain itu, seakan-akan orang itu telah meninggal, tanpa kewajiban
    untuk membuktikan kematian orang itu; namun untuk itu mereka harus
    mendapat izin lebih dahulu dari pengadilan negeri yang dalam daerah
    hukumnya terletak rumah kematian orang itu, dan pengadilan itu harus
    memerintahkan pemanggilan-pemanggilan umum dan mengeluarkan
    peraturan pengamanan yang perlu untuk pihak-pihak yang berkepentingan.
    (KUHPerd. 467, 472 dst., 477, 836, 847, 852 dst., 880, 899,)
  29. Ketentuan-ketentuan dari kedua pasal yang lalu tidak mengesampingkan
    hak untuk menuntut warisan-warisan dan hak-hak lain yang ternyata
    kemudian telah jatuh pada orang yang dalam keadaan tak hadir itu atau
    orang-orang yang telah mendapat hak-hak itu daripadanya. Hak-hak itu
    hanya hapus oleh lampaunya waktu yang disyaratkan untuk kedaluwarsa.
    (KUHPerd. 1055, 1987 dst.)
  30. Bila kemudian orang yang dalam keadaan tak hadir itu pulang kembali,
    atau haknya dituntut atas namanya, pengembalian penghasilan dan
    pendapatannya boleh dituntut, terhitung dari hari ketika hak itu jatuh
    pada orang yang tak hadir itu, atas dasar dan menurut ketentuanketentuan pasal 482.

    Bagian 5
    Akibat-akibat keadaan tidak hadir berkenaan dengan perkawinan
  31. Bila salah seorang dari suami-istri, selain meninggalkan tempat tinggal
    dengan kemauan buruk, selama sepuluh tahun penuh tak hadir di tempat
    tinggalnya tanpa berita tentang hidup-matinya orang itu, maka suami atau
    istri yang ditinggalkan berwenang untuk memanggil orang yang tak hadir
    itu tiga kali berturut-turut dengan panggilan pengadilan, menurut cara
    yang ditentukan dalam pasal 467 dan pasal 468, dengan izin dari
    pengadilan negeri di tempat tinggal mereka bersama. (Ov. 65; KUHPerd.
    27, 86, 114, 126-2?, 199-2?, 209-2?, 211.)
  32. Bila atas panggilan ketiga dari pengadilan, baik orang yang tak hadir
    maupun orang lain untuknya, tidak ada yang muncul memberi cukup
    petunjuk tentang hidupnya orang itu, maka pengadilan negeri boleh
    memberi izin kepada suami atau istri yang ditinggalkan untuk kawin
    dengan orang lain. Ketentuan-ketentuan pasal 469 berlaku dalam hal ini.
    (Ov. 65.)
  33. Bila setelah pemberian izin, tetapi sebelum perkawinan dengan yang itu
    dilakukan, orang yang tak hadir itu muncul, atau seseorang membawa
    bukti cukup tentang masih hidupnya orang itu, maka izin yang telah
    diberikan tidak berlaku lagi demi hukum. Bila orang yang ditinggalkan itu
    telah melakukan perkawinan lain, orang yang tak hadir juga mempunyai
    hak untuk melakukan perkawinan lain. (Ov. 65; KUHPerd. 99-2?.)
BACA:   Sisdiknas Bab XXI - Ketentuan Peralihan

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *