Permenpan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021

  • Bagikan
Permenpan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021
TentangPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021
EntitasKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
JenisPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor28 Tahun 2021
Tahun2021
Tanggal Ditetapkan7 Juni 2021
Tanggal Diundangkan7 Juni 2021
Berlaku Tanggal7 Juni 2021

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU PADA INSTANSI DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional, dan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, khususnya pada sektor pelayanan pendidikan sebagai salah satu prioritas program kerja pemerintah, diperlukan guru yang berkualitas dan profesional dengan jumlah yang proporsional melalui pengisian kebutuhan Aparatur Sipil Negara dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Instansi Daerah;

  1. bahwa untuk memenuhi kebutuhan guru melalui pengisian kebutuhan Aparatur Sipil Negara dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Instansi Daerah perlu mengatur pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021 secara nasional;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
  6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 126);

  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU PADA INSTANSI DAERAH TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
  2. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
  3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
  4. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
  5. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi

sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

  1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
  3. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
  4. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
  5. Computer Assisted Test Ujian Nasional Berbasis Komputer yang selanjutnya disebut CAT-UNBK adalah suatu metode seleksi/tes dengan menggunakan komputer yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
  6. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam Pengadaan ASN.
  7. Nilai Ambang Batas adalah nilai batas paling rendah kelulusan seleksi yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
  8. Masa Sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi.
  9. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselnas adalah panitia yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon ASN secara nasional.
  10. Panitia Penyelenggara Seleksi PPPK JF guru yang selanjutnya disebut Panitia Penyelenggara Seleksi adalah panitia yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi PPPK untuk JF guru pada Instansi Daerah secara nasional.
  11. Tenaga Honorer eks Kategori II yang selanjutnya disebut THK-II adalah individu yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara.
  12. Guru non-ASN adalah individu yang ditugaskan sebagai guru bukan ASN di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Instansi Daerah.
  13. Guru Swasta adalah individu yang ditugaskan sebagai guru di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
  14. Lulusan Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut Lulusan PPG adalah individu yang belum melaksanakan tugas sebagai guru dan telah lulus Pendidikan Profesi Guru yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
  15. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah data yang terintegrasi untuk seluruh jenjang dan seluruh entitas data pokok pendidikan serta dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

  1. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional.
  2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 2

Pengadaan PPPK JF guru pada Instansi Daerah tahun 2021 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mendorong peningkatan profesionalisme guru di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Instansi Daerah.

Pasal 3

Pengadaan PPPK JF guru dilaksanakan berdasarkan prinsip:

  1. kompetitif;
  2. adil;
  3. objektif;
  4. transparan;
  5. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
  6. tidak dipungut biaya.

BAB II PERSYARATAN PELAMAR

Pasal 4

  1. Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK JF guru pada Instansi Daerah Tahun 2021 terdiri atas:
    1. THK-II;
    2. Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik;
    3. Guru Swasta yang terdaftar di Dapodik; dan
    4. Lulusan PPG.
  2. Pelamar sebagaimana pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
    1. warga Negara Indonesia;
    2. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
    3. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
    4. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
    5. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
    6. memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat sesuai dengan persyaratan; dan
    7. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar.

Pasal 5

  1. Pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang berasal dari penyandang disabilitas dapat melamar dengan persyaratan sebagai berikut:
    1. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
    2. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.
  2. Persyaratan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan verifikasi oleh Panitia Penyelenggara Seleksi.
  3. Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Penyelenggara Seleksi dapat berkonsultasi

kepada dokter spesialis kedokteran okupasi dan/atau Tim Penguji Kesehatan.

Pasal 6

  1. Pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang berstatus sebagai penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama dan Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama.
  2. Pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang berstatus sebagai penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan Ahli Pertama.
  3. Pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang berstatus sebagai penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru Seni Budaya Keterampilan Ahli Pertama.

BAB III PANSELNAS DAN TAHAPAN PENGADAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

  1. Pelaksanaan pengadaan PPPK JF guru pada Instansi Daerah tahun 2021 dilakukan secara nasional oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi sebagai Instansi Pembina JF guru dengan berkoordinasi dan dilakukan pengawasan oleh Panselnas.
  2. Pengadaan PPPK JF guru pada Instansi Daerah tahun 2021 ditujukan untuk merekrut guru pada jenjang Ahli Pertama dengan jenjang pendidikan paling rendah sarjana atau diploma empat.

Bagian Kedua Panselnas

Pasal 8

Dalam rangka menjamin objektifitas pengadaan PPPK secara nasional, Menteri membentuk Panselnas pengadaan PPPK.

Pasal 9

  1. Panselnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diketuai oleh Kepala BKN.
  2. Susunan Panselnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
    1. tim pengarah;
    2. tim pelaksana;
    3. tim pengawas;
    4. tim audit teknologi;
    5. tim pengamanan teknologi;
    6. tim quality assurance;
    7. sekretariat tim pengarah; dan
    8. tim penyusun naskah seleksi.
  3. Susunan keanggotaan tim Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

  1. Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
  2. huruf a bertugas:
  3. memberikan arahan terkait kebijakan pengadaan PPPK;
  4. memberikan arahan kepada tim pelaksana, tim pengawas, tim audit teknologi, tim pengamanan teknologi, tim quality assurance, dan sekretariat tim pengarah agar pelaksanaan pengadaan PPPK berlangsung secara objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak dipungut biaya;
  5. menerima rekomendasi dari ketua tim pelaksana tentang Nilai Ambang Batas kelulusan seleksi pengadaan PPPK;
  6. menerima hasil integrasi seleksi kompetensi dan wawancara pengadaan PPPK dari ketua tim pelaksana;
  7. menerima laporan hasil pelaksanaan pengadaan PPPK dari ketua tim pelaksana; dan
  8. melakukan advokasi dan penetapan kebijakan penanganan permasalahan PPPK tahun sebelumnya.
  9. Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
    1. huruf b bertugas:
  10. melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam rangka pencapaian tujuan pelaksanaan pengadaan PPPK yang objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
  11. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan PPPK;
  12. memberikan bimbingan kepada instansi terkait pelaksanaan pengadaan PPPK yang objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
  13. menetapkan kebijakan operasional pelaksanaan pengadaan PPPK;
  14. menyediakan fasilitas akses data kepada tim pengarah mengenai data-data yang dikelola tim pelaksana, baik diminta maupun tidak, yang berkaitan dengan keseluruhan proses pelaksanaan pengadaan PPPK;
  15. melakukan korespondensi dan dokumentasi serah terima berita acara hasil seleksi pengadaan PPPK;
  16. menjamin pelaksanaan pengadaan PPPK berlangsung secara objektif, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
  17. merekomendasikan kepada ketua tim pengarah tentang Nilai Ambang Batas kelulusan seleksi pengadaan PPPK;
  18. menandatangani dan menyampaikan hasil seleksi pengadaan PPPK kepada Menteri dan PPK Instansi Daerah;
  19. mengintegrasikan dan menandatangani hasil integrasi seleksi Kompentensi dan wawancara PPPK;
  20. menyampaikan hasil integrasi seleksi kompentensi dan wawancara pengadaan PPPK kepada Menteri;
  21. menyampaikan hasil integrasi seleksi kompentensi dan wawancara pengadaan PPPK kepada PPK Intansi Daerah;
  22. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh ketua tim pengarah; dan
  23. melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan PPPK dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud dalam huruf m kepada ketua tim pengarah.
    1. Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(2) huruf c bertugas:

  1. menyusun desain pengawasan pengadaan PPPK;
  2. melakukan pengawasan terhadap semua tahapan pengawasan pengadaan PPPK berkoordinasi dengan tim audit teknologi, tim quality assurance, jika diperlukan dengan aparat pengawas internal pemerintah kementerian/lembaga dan Instansi Daerah;
  3. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh ketua tim pengarah; dan
  4. melaporkan hasil pengawasan dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada ketua tim pengarah.
    1. Tim audit teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d memiliki tugas:
      1. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam rangka audit teknologi pengadaan PPPK;
      2. merumuskan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan audit teknologi pengadaan PPPK;
      3. memastikan sistem teknologi yang digunakan berfungsi sebagaimana yang direncanakan;
      4. melakukan audit terhadap sistem teknologi sebelum digunakan untuk seleksi pengadaan PPPK;
      5. mengawasi penggunaan sistem teknologi selama pelaksanaan;
      6. melakukan audit terhadap sistem teknologi setelah digunakan;
      7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh ketua tim pengarah; dan
      8. melaporkan hasil pelaksanaan audit teknologi dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud dalam huruf g kepada ketua tim pengarah.
    2. Tim pengamanan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e bertugas:
      1. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam rangka pengamanan teknologi pengadaan PPPK;
      2. merumuskan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengamanan teknologi pengadaan PPPK;
      3. memastikan sistem teknologi yang digunakan berfungsi sebagaimana direncanakan;
      4. melakukan pengamanan terhadap sistem teknologi sebelum digunakan;
      5. melakukan pengamanan terhadap sistem teknologi yang digunakan selama proses pengadaan PPPK;
      6. melakukan penyandian master soal pengadaan PPPK;
      7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh ketua tim pengarah; dan
      8. melaporkan hasil pelaksanaan pengamanan teknologi seleksi pengadaan PPPK dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud dalam huruf g kepada ketua tim pengarah.
    3. Tim quality assurance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f memiliki tugas:
      1. menyusun perencanaan pelaksanaan dan menjamin seluruh proses pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
      2. melakukan monitoring melekat dan evaluasi atas seluruh proses seleksi pengadaan PPPK;
      3. melakukan upaya perbaikan terhadap hal yang tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dari proses persiapan sampai dengan pelaksanaan seluruh proses seleksi pengadaan PPPK berakhir;
      4. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh ketua tim pengarah; dan
      5. melaporkan hasil pelaksanaan monitoring melekat dan evaluasi seleksi pengadaan PPPK dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada ketua tim pengarah.
    4. Sekretariat tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g bertugas memberikan dukungan administratif kepada tim pengarah dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengadaan PPPK.
    5. Tim penyusun naskah seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h dan huruf i bertugas menyusun soal seleksi kompetensi dan wawancara pada pengadaan PPPK.
BACA:   Peraturan Menteri Sosial 14 tahun 2020

Pasal 11

  1. Dalam rangka pelaksanaan pengadaan PPPK JF guru di Instansi Daerah tahun 2021, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi membentuk Panitia Penyelenggara Seleksi.
  2. Panitia Penyelenggara Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
    1. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK JF guru berkoordinasi dengan Panselnas;
    2. mengumumkan jenis Jabatan yang lowong, jumlah PPPK yang dibutuhkan, dan persyaratan pelamaran;
    3. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
    4. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi;
    5. melaksanakan seleksi kompetensi bersama-sama dengan Panselnas;
    6. melaksanakan seleksi wawancara; dan
    7. mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil seleksi kompetensi, dan hasil seleksi wawancara.

Bagian Ketiga Tahapan Pengadaan

Pasal 12

  1. Pengadaan PPPK JF guru merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan guru pada Instansi Daerah tahun 2021.
  2. Pengadaan PPPK JF guru tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
    1. perencanaan;
    2. pengumuman lowongan;
    3. pelamaran;
    4. seleksi;
    5. pengumuman hasil seleksi; dan
    6. pengangkatan menjadi PPPK.

Bagian Keempat Perencanaan

Pasal 13

  1. Perencanaan pengadaan PPPK JF guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan dengan menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan PPPK.
  2. Perencanaan pengadaan PPPK JF guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
    1. jadwal pengadaan PPPK; dan
    2. prasarana dan sarana pengadaan PPPK.
  3. Jadwal pelaksanaan pengadaan PPPK JF guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dan ditetapkan oleh Panselnas, Panitia Penyelenggara Seleksi, dan PPK Instansi Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
  4. Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Menteri.

Pasal 14

  1. Perencanaan prasarana dan sarana pengadaan PPPK JF guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh:
    1. Menteri;
    2. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi; dan
    3. BKN.
  2. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menetapkan:
    1. kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PPPK JF guru tahun 2021;
    2. komposisi soal, durasi tes, bobot nilai, dan Nilai Ambang Batas pada seleksi kompetensi dan wawancara; dan
    3. kebijakan penambahan nilai Kompetensi Teknis.
  3. Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempersiapkan:
    1. petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon guru PPPK tahun 2021;
    2. petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah dalam rangka pelaksanaan seleksi calon guru PPPK tahun 2021;
    3. data pelamar beserta atributnya pada Dapodik yang diintegrasikan dengan SSCASN;
    4. panitia untuk melakukan verifikasi administrasi, verifikasi video pelamar penyandang disabilitas, pengumuman hasil dan sanggah;
    5. soal seleksi Kompetensi Teknis;
    6. sistem CAT-UNBK yang bekerjasama dengan tim audit teknologi Panselnas dan tim pengamanan teknologi Panselnas untuk menjamin kehandalan dan keamanan sistem;
    7. data satuan pendidikan untuk pengisian kebutuhan PPPK yang belum terpenuhi; dan
    8. layanan bantuan/call center/help desk/media sosial resmi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
  4. BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempersiapkan:
    1. SSCASN yang diintegrasikan dengan sistem Dapodik;
    2. sistem pengolahan nilai;
    3. pengolahan hasil kelulusan akhir;
    4. pemberkasan dan penetapan nomor induk PPPK; dan
    5. petunjuk teknis untuk mendukung koordinasi pelaksanaan dengan Panitia Penyelenggara Seleksi.

Pasal 15

Penetapan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PPPK JF guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan:

  1. usulan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi berdasarkan Dapodik;
  2. usulan dari Instansi Daerah berdasarkan hasil analisis Jabatan dan analisis beban kerja;
  3. pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
  4. pertimbangan teknis dari Kepala BKN.

Bagian Kelima Pengumuman Lowongan

Pasal 16

  1. Pengumuman lowongan PPPK JF guru tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan Panselnas berdasarkan kebutuhan yang disampaikan Panitia Penyelenggara Seleksi melalui SSCASN.
  2. Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.
  3. Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    1. nama Jabatan;
    2. jumlah lowongan Jabatan;
    3. unit kerja penempatan/instansi yang membutuhkan;
    4. sertifikat pendidik dan kualifikasi akademik pendidikan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
    5. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
    6. jadwal pelaksanaan seleksi;
    7. persyaratan pendaftaran yang harus dipenuhi setiap pelamar;
    8. masa hubungan perjanjian kerja;
    9. tata cara pendaftaran dan seleksi; dan
    10. layanan bantuan/call center/help desk/media sosial resmi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
  4. Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan huruf h dilakukan oleh Instansi Daerah melalui portal masing- masing instansi.
  5. Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, huruf f, huruf g, huruf i dan huruf j dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Seleksi.
  6. Selain pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Panitia Penyelenggara Seleksi dan Instansi Daerah juga menyampaikan tautan lowongan dimaksud di SSCASN.

Bagian Keenam Pelamaran

Pasal 17

  1. Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilakukan secara daring melalui SSCASN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
  2. Pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali di awal pembukaan seleksi PPPK JF guru tahun 2021.
  3. Pelamar dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu:
    1. PNS; atau
    2. PPPK,

pada tahun anggaran yang sama.

  1. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan Jabatan.
  2. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketahui melamar:
    1. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS; atau
    2. menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda,

yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 18

  1. Pelamar yang telah memiliki akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat melakukan pemilihan kebutuhan PPPK JF guru PPPK tahun 2021 pada SSCASN.
  2. Pemilihan kebutuhan PPPK JF guru yang akan dilamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada

setiap seleksi kompetensi.

Bagian Ketujuh Seleksi

Paragraf 1 Tahapan Seleksi

Pasal 19

Seleksi pengadaan PPPK JF guru tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:

  1. seleksi administrasi; dan
  2. seleksi kompetensi.

Paragraf 2 Seleksi Administrasi

Pasal 20

  1. Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

19 huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.

  1. Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Seleksi.

Pasal 21

  1. Dalam hal dokumen pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
  2. Panitia Penyelenggara Seleksi harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
  3. Pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikuti seleksi kompetensi.
  4. Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan 1 (satu) kali untuk semua pelamar

saat pelamaran.

Pasal 22

Seleksi Administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan mencocokkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 untuk memastikan kesesuaian Jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.

Paragraf 3

Masa Sanggah Hasil Seleksi Administrasi

Pasal 23

  1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
  2. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SSCASN.
  3. Panitia Penyelenggara Seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
  4. Panitia Penyelenggara Seleksi dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
  5. Dalam hal alasan sanggahan pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Panitia Penyelenggara Seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

Paragraf 4 Seleksi Kompetensi

Pasal 24

  1. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b menggunakan sistem CAT-UNBK.
  2. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

  1. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    1. Kompetensi Teknis;
    2. Kompetensi Manajerial; dan
    3. Kompetensi Sosial Kultural.
  2. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali seleksi yang terdiri dari:
    1. seleksi kompetensi I;
    2. seleksi kompetensi II; dan
    3. seleksi kompetensi III.
  3. Setiap seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diikuti dengan pengumuman hasil seleksi kompetensi dan masa sanggah.

Pasal 25

  1. Seleksi pengadaan PPPK JF guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.
  2. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.
  3. Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan metode CAT-UNBK.

Pasal 26

  1. Panitia Penyelenggara Seleksi dan/atau BKN menyediakan aksesibilitas di lingkungan tempat pelaksanaan seleksi bagi pelamar penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.
  2. Panitia Penyelenggara Seleksi dan/atau BKN memberikan penambahan waktu dan menyediakan pendamping atau aplikasi pendukung saat pelaksanaan seleksi kompetensi

bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra.

Paragraf 5

Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi

Pasal 27

Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF guru tahun 2021 terdiri dari:

  1. Nilai Ambang Batas Kompetensi Teknis;
  2. Nilai Ambang Batas kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural; dan
  3. Nilai Ambang Batas wawancara.

Paragraf 6

Penambahan Nilai Kompetensi Teknis

Pasal 28

  1. Kompetensi Teknis diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik linear dengan Jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
    2. pelamar yang berusia di atas 35 (tiga puluh lima) tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
    3. pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
    4. pelamar dari THK-II dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus

sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis; dan

  1. dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d secara kumulatif, diberikan nilai Kompetensi Teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis sebesar 100% (seratus persen).
  1. Penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sesuai dengan jabatan yang dipilih pada masing-masing seleksi kompetensi.
  2. Penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai nilai awal pada masing-masing seleksi kompetensi dan termasuk sebagai komponen penentu terpenuhi atau tidaknya Nilai Ambang Batas kompetensi teknis pelamar.

Paragraf 7 Seleksi Kompetensi I

Pasal 29

  1. Pelamar untuk seleksi kompetensi I hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut:
    1. THK-II; dan
    2. Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik.
  2. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih kebutuhan PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Dalam hal kebutuhan PPPK tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan sesuai;
    2. Jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain; dan
    3. Dalam hal kebutuhan PPPK tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya.
  3. Pemilihan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. bagi pelamar yang mengajar di sekolah pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, atau sekolah menengah pertama dapat melamar diantara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah kabupaten/kota tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidikan dan/atau kualifikasi pendidikan pelamar;
    2. bagi pelamar yang mengajar di sekolah sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah luar biasa dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah provinsi tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidikan dan/atau kualifikasi pendidikan pelamar; dan
    3. bagi daerah provinsi yang memiliki kewenangan mengelola sekolah pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa, pelamar yang mengajar di sekolah pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah luar biasa dapat melamar diantara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah provinsi tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan pelamar.
  4. Pemilihan kebutuhan PPPK JF guru pada seleksi kompetensi I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pembuatan akun pada SSCASN.
  5. Panitia Penyelenggara Seleksi akan melakukan verifikasi untuk melihat kesesuaian antara syarat Jabatan dengan kebutuhan PPPK yang telah dipilih.
  6. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Panitia Penyelenggara Seleksi mengumumkan pelamar yang berhak mengikuti seleksi kompetensi I.

Paragraf 8

Pengolahan Nilai, Pengumuman Hasil, dan Masa Sanggah Seleksi Kompetensi I

Pasal 30

  1. Pelamar pada seleksi kompetensi I dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan berperingkat terbaik.
  2. Dalam hal pelamar memiliki nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
    1. nilai Kompetensi Teknis yang paling tinggi;
    2. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang paling tinggi;
    3. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi; dan
    4. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia paling tinggi.
  3. Hasil seleksi kompetensi I dan wawancara menjadi tanggung jawab Panitia Penyelenggara Seleksi dan disampaikan kepada Ketua Panselnas secara daring.
  4. Berdasarkan hasil yang disampaikan oleh Panitia Penyelenggara Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BKN melakukan pengolahan hasil integrasi nilai kompetensi I dan wawancara.
BACA:   Permenkeu 17/PMK.07/2021

Pasal 31

  1. Pengumuman hasil seleksi kompetensi I dan wawancara diumumkan oleh Panitia Penyelenggara Seleksi berdasarkan pengolahan hasil seleksi kompetensi I dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4).
  2. Dalam hal setelah dilakukan pengumuman hasil kompetensi I dan wawancara terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Penyelenggara Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi kompetensi I dan wawancara.
  3. Panitia Penyelenggara Seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
  4. Panitia Penyelenggara Seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
  5. Dalam hal Panitia Penyelenggara Seleksi menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir kompetensi I dan wawancara.
  6. Panitia Penyelenggara Seleksi berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mengumumkan ulang hasil akhir seleksi kompetensi I dan wawancara paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

Pasal 32

  1. Panitia Penyelenggara Seleksi menyerahkan hasil akhir seleksi kompetensi I dan wawancara kepada Ketua Panselnas.
  2. Ketua Panselnas menyampaikan hasil akhir seleksi kompetensi I dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK Instansi Daerah.
  3. Penetapan dan pengumuman terhadap pelamar yang dinyatakan lulus tidak melebihi jumlah kebutuhan PPPK JF guru pada masing-masing Jabatan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.
  4. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh Panitia Penyelenggara Seleksi dan PPK Instansi Daerah, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya, maka PPK Instansi Daerah harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.

Paragraf 9 Seleksi Kompetensi II

Pasal 33

  1. Pelamaran untuk seleksi kompetensi II dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut:
    1. pelamar dari THK-II yang tidak lulus seleksi kompetensi I;
    2. Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi I;
    3. Guru Swasta yang terdaftar di Dapodik; dan
    4. Lulusan PPG.
  2. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSCASN.
  3. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d melakukan pemilihan kebutuhan untuk pertama kalinya pada SSCASN.
  4. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih kebutuhan PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. bagi pelamar yang mengajar di pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, atau sekolah menengah pertama dapat melamar diantara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah kabupaten/kota tempat pelamar mengajar pada mata

pelajaran yang sesuai sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan pelamar;

  1. bagi pelamar yang mengajar di sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah luar biasa dapat melamar diantara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah provinsi tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan pelamar; dan
  2. bagi daerah provinsi yang memiliki kewenangan mengelola sekolah pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa, pelamar yang mengajar di sekolah pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah luar biasa dapat melamar diantara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah provinsi tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan pelamar; dan
  3. bagi pelamar pada kriteria ayat (1) huruf d dapat memilih kebutuhan PPPK di sekolah yang sesuai dengan domisili pelamar dan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan pelamar.
  1. Panitia Penyelenggara Seleksi akan melakukan verifikasi untuk melihat kesesuaian antara syarat Jabatan dengan kebutuhan PPPK yang telah dipilih.
  2. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia Penyelenggara Seleksi mengumumkan pelamar yang berhak mengikuti seleksi kompetensi II.

Paragraf 10

Pengolahan Nilai, Pengumuman Hasil, dan Masa Sanggah Seleksi Kompetensi II

Pasal 34

  1. Pelamar pada seleksi kompetensi II dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan berperingkat terbaik.
  2. Nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan dari nilai terbaik diantara nilai sebagai berikut:
    1. nilai seleksi kompetensi I; atau
    2. nilai seleksi kompetensi II;
  3. Nilai seleksi kompetensi I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya dapat digunakan jika:
    1. memenuhi nilai ambang batas; dan
    2. pada seleksi kompetensi II pelamar memilih Jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi I.
  4. Nilai seleksi kompetensi II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dapat digunakan jika memenuhi Nilai Ambang Batas.
  5. Dalam hal pelamar memiliki nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
    1. nilai Kompetensi Teknis yang paling tinggi;
    2. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang paling tinggi;
    3. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi; dan
    4. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia paling tinggi.
  6. Hasil seleksi kompetensi II dan wawancara menjadi tanggung jawab Panitia Penyelenggara Seleksi dan disampaikan kepada Ketua Panselnas secara daring.
  7. Berdasarkan hasil yang disampaikan oleh Panitia Penyelenggara Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BKN melakukan pengolahan hasil integrasi nilai kompetensi II dan wawancara.

Pasal 35

  1. Pengumuman hasil seleksi kompetensi II dan wawancara diumumkan oleh Panitia Penyelenggara Seleksi berdasarkan pengolahan hasil seleksi kompetensi II dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7).
  2. Dalam hal setelah dilakukan pengumuman hasil kompetensi II dan wawancara terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Penyelenggara Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi kompetensi II dan wawancara.
  3. Panitia Penyelenggara Seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
  4. Panitia Penyelenggara Seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
  5. Dalam hal Panitia Penyelenggara Seleksi menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir kompetensi II dan wawancara.
  6. Panitia Penyelenggara Seleksi berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mengumumkan ulang hasil akhir seleksi kompetensi II dan wawancara paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

Pasal 36

  1. Panitia Penyelenggara Seleksi menyerahkan hasil akhir seleksi kompetensi II dan wawancara kepada Ketua Panselnas.
  2. Ketua Panselnas menyampaikan hasil akhir seleksi kompetensi II dan wawancara sebagimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK Instansi Daerah.
  3. Penetapan dan pengumuman terhadap pelamar yang dinyatakan lulus tidak melebihi jumlah kebutuhan PPPK JF guru pada masing-masing Jabatan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.
  4. Dalam hal pelamar dinyatakan lulus oleh Panitia Penyelenggara Seleksi dan PPK Instansi Daerah, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya, maka PPK Instansi Daerah harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.

Paragraf 11 Seleksi Kompetensi III

Pasal 37

  1. Pelamaran untuk seleksi kompetensi III dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut:
    1. pelamar dari THK-II yang tidak lulus seleksi kompetensi I dan II;
    2. Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi I dan II;
    3. Guru Swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi II; dan
    4. Lulusan PPG yang tidak lulus seleksi kompetensi II.
  2. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSCASN.
  3. Pelamar dapat memilih kebutuhan PPPK di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pada seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II sesuai

sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan pelamar.

  1. Panitia Penyelenggara Seleksi akan melakukan verifikasi untuk melihat kesesuaian antara syarat Jabatan dengan kebutuhan PPPK yang telah dipilih.
  2. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Penyelenggara Seleksi mengumumkan pelamar yang berhak mengikuti seleksi kompetensi III.

Paragraf 12

Pengolahan nilai, Pengumuman Hasil dan Masa Sanggah Seleksi Kompetensi III

Pasal 38

  1. Pelamar pada seleksi kompetensi III dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan berperingkat terbaik.
  2. Nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan dari nilai terbaik diantara nilai sebagai berikut:
    1. nilai seleksi kompetensi I;
    2. nilai seleksi kompetensi II; atau
    3. nilai seleksi kompetensi III.
  3. Nilai seleksi kompetensi I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya dapat digunakan jika:
    1. memenuhi Nilai Ambang Batas; dan
    2. pada seleksi kompetensi III pelamar memilih Jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi I.
  4. Nilai seleksi kompetensi II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dapat digunakan jika:
    1. memenuhi nilai ambang batas; dan
    2. pada seleksi kompetensi III pelamar memilih Jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi II.
  5. Nilai seleksi kompetensi III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya dapat digunakan jika memenuhi Nilai Ambang Batas.
  6. Dalam hal pelamar memiliki nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
    1. nilai Kompetensi Teknis yang paling tinggi;
    2. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang paling tinggi;
    3. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi; dan
    4. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia paling tinggi.
  7. Dalam hal kebutuhan PPPK belum terpenuhi, kebutuhan PPPK akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi III dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. memenuhi Nilai Ambang Batas dan berperingkat terbaik;
    2. Jabatan yang akan diisi adalah Jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan Jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi III; dan
    3. bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan.
  8. Metode penentuan sekolah yang akan dipenuhi kebutuhannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan ditentukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
  9. Hasil seleksi kompetensi III dan wawancara menjadi tanggung jawab Panitia Penyelenggara Seleksi dan disampaikan kepada Ketua Panselnas secara daring.
  10. Berdasarkan hasil yang disampaikan oleh Panitia Penyelenggara Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), BKN melakukan pengolahan hasil integrasi nilai kompetensi III dan wawancara.

Pasal 39

  1. Pengumuman hasil seleksi kompetensi III dan wawancara diumumkan oleh Panitia Penyelenggara Seleksi berdasarkan pengolahan hasil seleksi kompetensi III dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (10).
  2. Dalam hal setelah dilakukan pengumuman hasil kompetensi III dan wawancara terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Penyelenggara Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi kompetensi III dan wawancara.
  3. Panitia Penyelenggara Seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
  4. Panitia Penyelenggara Seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
  5. Dalam hal Panitia Penyelenggara Seleksi menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir kompetensi III dan wawancara.
  6. Panitia Penyelenggara Seleksi berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mengumumkan ulang hasil akhir seleksi kompetensi III dan wawancara paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

Pasal 40

  1. Panitia Penyelenggara Seleksi menyerahkan hasil akhir seleksi kompetensi III dan wawancara kepada Ketua Panselnas.
  2. Ketua Panselnas menyampaikan hasil akhir seleksi kompetensi III dan wawancara sebagimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK Instansi Daerah.
  3. Penetapan dan pengumuman terhadap pelamar yang dinyatakan lulus tidak melebihi jumlah kebutuhan PPPK JF guru pada masing-masing Jabatan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.
  4. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh Panitia Penyelenggara Seleksi dan PPK Instansi Daerah, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya, maka PPK Instansi Daerah harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.

BAB IV PENGANGKATAN MENJADI PPPK

Pasal 41

  1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pada setiap seleksi kompetensi dan wawancara diangkat sebagai calon PPPK.
  2. Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK Instansi Daerah.
  3. Keputusan PPK Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK.
  4. Penerbitan nomor induk PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh PPK Instansi Daerah paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak waktu penyampaian.
  5. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan nomor

induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan PPPK untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 42

  1. PPPK yang telah mendapatkan nomor induk PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) melaksanakan tugas dan jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK Instansi Daerah.
  2. Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja PPPK dengan Instansi Daerah.

Pasal 43

Masa hubungan perjanjian kerja PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing Instansi Daerah.

Pasal 44

  1. PPPK yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja 0 (nol) setelah perjanjian kerja ditandatangani.
  2. Golongan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk JF guru ahli pertama dengan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan sarjana atau diploma empat ditetapkan pada golongan IX.

Pasal 45

Pelamar PPPK JF guru tahun 2021 yang telah dinyatakan lulus yang usianya kurang dari 1 (satu) tahun dari batas usia pensiun jabatan pada saat pengangkatan, perjanjian hubungan kerja diberlakukan 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PPPK dan diberhentikan sebagai PPPK setelah masa perjanjian kerja berakhir.

BAB V PENDANAAN

Pasal 46

  1. Pendanaan pelaksanaan seleksi PPPK JF guru tahun 2021 bersumber dari anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
  2. Instansi Daerah dapat menyediakan anggaran pendukung pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 47

Pengawasan terhadap seluruh proses pengadaan PPPK JF guru pada Instansi Daerah tahun 2021 diatur sebagai berikut:

  1. Pengawasan pengadaan PPPK JF guru tahun 2021 di lingkup nasional dilakukan oleh Panselnas;
  2. Pengawasan pengadaan PPPK JF guru tahun 2021 di lingkup nasional secara fungsional dilakukan oleh unit kerja yang memiliki fungsi dan tugas di bidang pengawasan internal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi; dan
  3. Pengawasan pengadaan PPPK JF guru tahun 2021 di lingkup instansi secara fungsional dilakukan oleh unit kerja yang memiliki fungsi dan tugas di bidang pengawasan internal Instansi Daerah.

Pasal 48

Panitia Penyelenggara Seleksi wajib melaporkan pelaksanaan seleksi paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan seleksi PPPK JF guru tahun 2021 kepada Menteri dan Kepala BKN.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Dalam hal pelaksanaan pengadaan PPPK JF guru tahun 2021 dilakukan dalam situasi keadaan kahar (force majoure), seluruh tahapan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 655

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *