Permenkeu 17/PMK.07/2021

  • Bagikan
Permenkeu 17 PMK.07 2021 tentang Pengelolaan TKDD 2021

Kementerian Keuangan menerbitkan Permenkeu 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan TKDD 2021 dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya. Peraturan Menteri Keuangan 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan TKDD 2021 dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a juncto Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa pengelolaan Keuangan Negara dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal.

Peraturan Menteri Keuangan 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan TKDD 2021 dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf e dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian belanja dalam hal perkiraan realisasi penerimaan negara tidak sesuai dengan target dan/atau adanya perkiraan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, yang pelaksanaannya dilaporkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan ahun Anggaran 2021 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2021.

Peraturan Menteri Keuangan 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan TKDD 2021 dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya memiliki pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, perubahan rincian anggaran Transfer ke Daerah dan pengaturan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BACA:   Kepmenkes HK.01.07/MENKES/446/2021

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) dalam Peraturan Menteri Keuangan 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan TKDD 2021 dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya meliputi:

  1. perubahan alokasi;
  2. penggunaan; dan
  3. penyaluran.

Permenkeu Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2021. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2021.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149, agar setiap orang mengetahuinya.

Permenkeu Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya

Mencabut

Peraturan Menteri Keuangan 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan TKDD 2021 dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya mencabut:

  1. Permenkeu Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *