Kriteria dan Tahapan Penyaluran Tambahan Penghasilan

  • Bagikan
Kriteria dan Tahapan Penyaluran Tambahan Penghasilan

Kriteria dan Tahapan Penyaluran Tambahan Penghasilan merupakan Lampiran III Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 7 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 19 tahun 2019 tentang Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 7 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 19 tahun 2019 tentang Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah telah ditetapkan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim pada tanggal 12 Maret 2021 di Jakarta. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 7 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 19 tahun 2019 tentang Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2021 oleh Dirjen Peraturan UU Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 7 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan19 tahun 2019 tentang Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 235. Agar setiap orang mengetahuinya.

Kriteria dan Tahapan Penyaluran Tambahan Penghasilan

  1. Tambahan Penghasilan diberikan kepada Guru yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
    1. Guru PNSD (Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah) yang belum memiliki sertifikat pendidik;
    2. berkualifikasi akademik paling rendah S-1/D-IV;
    3. memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
    4. aktif mengajar sebagai Guru mata pelajaran/Guru kelas atau aktif membimbing sebagai guru bimbingan konseling/guru teknologi informasi dan komunikasi;
    5. memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan UU; dan
    6. terdaftar aktif pada Dapodik.
BACA:   Permenkeu 17/PMK.07/2021
  1. Penyaluran Tambahan Penghasilan dilakukan sesuai dengan tahapan sebagai berikut:
      1. Satuan pendidikan mengusulkan data Guru PNSD (Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah) yang akan menerima dana Tambahan Penghasilan ke dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
      2. Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi data Guru PNSD (Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah) yang akan menerima dana Tambahan Penghasilan berdasarkan usulan dari satuan pendidikan.
      3. Surat Keputusan Dana Tambahan Penghasilan (SKDTP) Guru PNSD (Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah) yang memenuhi persyaratan ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan UU
      4. Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menyalurkan Dana Tambahan Penghasilan ke Guru PNSD (Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah) penerima Dana Tambahan Penghasilan setiap triwulan.
      5. Pemerintah Daerah wajib membayarkan Tambahan Penghasilan setiap semester, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya dana Tambahan Penghasilan di rekening kas umum daerah (RKUD) sesuai dengan ketentuan peraturan UU.
      6. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaporkan penyaluran Dana Tambahan Penghasilan kepada Kementerian Keuangan c.q Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan UU.
      7. Rincian tahapan penyaluran Tambahan Penghasilan sebagai berikut:
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *