UU 3 tahun 2006, Perubahan Atas UU 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

  • Bagikan
UU 3 tahun 2006, Perubahan Atas UU 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

“Saya bersumpah bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau perintah harus saya rahasiakan”.

“Saya bersumpah bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara”.

  1. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 49

    Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

    1. perkawinan;
    2. waris;
    3. wasiat;
    4. hibah;
    5. wakaf;
    6. zakat;
    7. infaq;
    8. shadaqah; dan
    9. ekonomi syari’ah.
  1. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 50

    1. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
    2. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
  1. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 52A, yang berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 52A

    Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.

  1. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 90

    1. Biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, meliputi:
      1. biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang diperlukan untuk perkara tersebut;
      2. biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut;
      3. biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan pengadilan dalam perkara tersebut; dan
      4. biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara tersebut.
    2. Besarnya biaya perkara diatur oleh Mahkamah Agung.
  1. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 105

    1. Sekretaris pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum pengadilan.
    2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat diatur oleh Mahkamah Agung.
  1. Di antara Pasal 106 dan BAB VII disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 106A, yang berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 106A

    Pada saat UU ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan pelaksana UU Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan UU ini.

Pasal II

UU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UU ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Maret 2006 di Jakarta. UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diundangkan oleh Menkumham Hamid Awaludin di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2006.

UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22. Penjelasan Atas UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611. Agar setiap orang mengetahuinya.

Isi UU Peradilan Agama Perubahan Pertama 2006

Berikut adalah isi UU Nomor 7 tahun 1999 tentang Peradilan Agama setelah diubah oleh UU 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bukan format asli:

Catatan:

  1. * = diubah oleh UU 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

  2. ++ = disisipkan atau ditambahkan oleh UU 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

UU TENTANG PERADILAN AGAMA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Dalam UU ini yang dimaksud dengan:

  1. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
  2. Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama.
  3. Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Agama dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama.
  4. Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama.
  5. Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti adalah Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Agama.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 2 *

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam UU ini.

Pasal 3

  1. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh :
    1. Pengadilan Agama;
    2. Pengadilan Tinggi Agama.
  2. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pasal 3A ++

Di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan UU.

Bagian Ketiga
Tempat Kedudukan

Pasal 4

  1. Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.
  2. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi.

Bagian Keempat
Pembinaan

Pasal 5 *

  1. Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.
  2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

BAB II
SUSUNAN PENGADILAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 6

Pengadilan terdiri dari :

  1. Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama;
  2. Pengadilan Tinggi Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding.

Pasal 7

Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan UU.

Pasal 9

  1. Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.
  2. Susunan Pengadilan Tinggi Agamaterdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

Pasal 10

  1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
  2. Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
  3. Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah Hakim Tinggi.

Bagian Kedua
Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, dan Juru Sita

Paragraf 1
Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim

Pasal 11 *

  1. Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.
  2. Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugas hakim ditetapkan dalam UU ini.

Pasal 12 *

  1. Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.
  2. Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Pasal 13 *

  1. Untuk dapat diangkat sebagai calon hakim pengadilan agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    1. warga negara Indonesia;
    2. beragama Islam;
    3. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    4. setia kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    5. sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
    6. sehat jasmani dan rohani;
    7. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
    8. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.
  2. Untuk dapat diangkat menjadi hakim harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.
  3. Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan agama harus berpengalaman paling singkat 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan agama.

Pasal 14 *

    1. Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi agama, seorang hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut:
      1. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h;
      2. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
      3. pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua, wakil ketua, pengadilan agama, atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim pengadilan agama; dan
      4. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
BACA:   Sisdiknas Bab XXI - Ketentuan Peralihan
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *