UU 3 tahun 2006, Perubahan Atas UU 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

  • Bagikan
UU 3 tahun 2006, Perubahan Atas UU 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  1. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
  2. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan agama.
  1. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 32

    Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

    1. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
    2. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tinggi agama, 3 (tiga) tahun sebagai panitera muda, 5 (lima) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan agama, atau menjabat sebagai wakil panitera pengadilan agama.
  1. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 33

    Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

    1. syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
    2. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan agama.
  1. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 34

    Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

    1. syarat sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g; dan
    2. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan agama atau 8 (delapan) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan tinggi agama.
  1. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 35

    1. Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan UU, panitera tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera.
    2. Panitera tidak boleh merangkap menjadi advokat.
    3. Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh panitera selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.
  1. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

    Pasal 36

    Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung.

  1. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 37

    1. Sebelum memangku jabatannya, panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan ketua pengadilan yang bersangkutan.
    2. Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga.”“Saya bersumpah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.“Saya bersumpah bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan segala UU serta peraturan perundan-gundangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

      “Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang panitera, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan.”

  1. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 39

    1. Untuk dapat diangkat menjadi jurusita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
      1. warga negara Indonesia;
      2. beragama Islam;
      3. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
      4. setia kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
      5. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
      6. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai jurusita pengganti; dan
      7. sehat jasmani dan rohani
    2. Untuk dapat diangkat menjadi jurusita pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
      1. syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g, dan;
      2. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan agama.
  1. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 40

    1. Jurusita pengadilan agama diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan yang bersangkutan.
    2. Jurusita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan.
  1. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 41

    1. Sebelum memangku jabatannya, jurusita atau jurusita pengganti wajib mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan ketua pengadilan yang bersangkutan.
    2. Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga”.“Saya bersumpah, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian”.“Saya bersumpah bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara,UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala UU serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

      “Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaikbaiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang jurusita atau jurusita pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

  1. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 42

    1. Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan UU, jurusita tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan.
    2. Jurusita tidak boleh merangkap advokat.
    3. Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh jurusita selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.
  1. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 44

    Panitera pengadilan tidak merangkap sekretaris pengadilan.

  1. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 45

    Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris, wakil sekretaris pengadilan agama, dan pengadilan tinggi agama seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

    1. warga negara Indonesia;
    2. beragama Islam;
    3. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    4. setia kepada Pancasila dan UUDr Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    5. berijazah paling rendah sarjana syari’ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
    6. berpengalaman di bidang administrasi peradilan; dan
    7. sehat jasmani dan rohani.
  1. Ketentuan Pasal 46 dihapus.
  1. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 47

    Sekretaris dan wakil sekretaris pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

  1. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 48

    1. Sebelum memangku jabatannya, sekretaris, dan wakil sekretaris mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan ketua pengadilan yang bersangkutan.
    2. Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk diangkat menjadi sekretaris/wakil sekretaris akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah.“Saya bersumpah bahwa saya, akan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab”.“Saya bersumpah bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, martabat sekretaris/wakil sekretaris serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan”.
BACA:   Sisdiknas Bab XXI - Ketentuan Peralihan
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *