UU 3 tahun 2006, Perubahan Atas UU 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

  • Bagikan
UU 3 tahun 2006, Perubahan Atas UU 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Demikian pula halnya telah dilakukan perubahan UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan adanya pengadilan khusus yang dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan dengan UU. Oleh karena itu, keberadaan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama perlu diatur pula dalam UU ini.

Penggantian dan perubahan kedua UU tersebut secara tegas telah mengatur pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dari semua lingkungan peradilan ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang sebelumnya masih berada di bawah Departemen Agama berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perlu disesuaikan. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengalihan ke Mahkamah Agung telah dilakukan.

Untuk memenuhi ketentuan dimaksud perlu pula diadakan perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Isi Undang-Undang 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Berikut adalah isi UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bukan format asli:

UU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) diubah sebagai berikut:

  1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 2

    Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam UU ini.

  1. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan pasal baru yakni Pasal 3A, yang berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 3A

    Di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan UU.

  1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 5

    1. Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.
    2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
  1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 11

    1. Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.
    2. Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugas hakim ditetapkan dalam UU ini.
BACA:   Prosedur Permohonan Pernyataan Pailit Pada Pengadilan Niaga
  1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 12

    1. Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.
    2. Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
  1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 13

    1. Untuk dapat diangkat sebagai calon hakim pengadilan agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
      1. warga negara Indonesia;
      2. beragama Islam;
      3. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
      4. setia kepada Pancasila dan UUDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
      5. sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
      6. sehat jasmani dan rohani;
      7. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
      8. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.
    2. Untuk dapat diangkat menjadi hakim harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.
    3. Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan agama harus berpengalaman paling singkat 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan agama.
  1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 14

    1. Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi agama, seorang hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut:
      1. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h;
      2. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
      3. pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua, wakil ketua, pengadilan agama, atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim pengadilan agama; dan
      4. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
    2. Untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi agama harus berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 3 (tiga) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang pernah menjabat ketua pengadilan agama.
    3. Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan tinggi agama harus berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 2 (dua) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang pernah menjabat ketua pengadilan agama.
BACA:   BAB 9 - BUNGA TANAH DAN SEPERSEPULUHAN
  1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 15

    1. Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
    2. Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
  1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 16

    1. Sebelum memangku jabatannya, ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan wajib mengucapkan sumpah menurut agama Islam.
    2. Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUDNegara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.
    3. Wakil ketua dan hakim pengadilan agama mengucapkan sumpah di hadapan ketua pengadilan agama.
    4. Wakil ketua dan hakim pengadilan tinggi agama serta ketua pengadilan agama mengucapkan sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi agama.
    5. Ketua pengadilan tinggi agama mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung.
  1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 17

    1. Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan UU, hakim tidak boleh merangkap menjadi:
      1. pelaksana putusan pengadilan;
      2. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya; atau
      3. pengusaha.
    2. Hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat.
    3. Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh hakim selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
  1. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 18

      1. Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
        1. permintaan sendiri;
        2. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
        3. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan agama, dan 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi agama; atau
        4. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
      2. Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *