Prosedur Permohonan Pernyataan Pailit Pada Pengadilan Niaga

Penyebab kondisi pailit ini sendiri berbagai macam. Mulai dari ketidakmampuan debitur  membayar hutang. Pengusaha harus menerima kenyataan jika usahanya dinyatakan pailit dan harus berhadapan dengan proses permohonan pailit.

Persyaratan Permohonan Pailit

Permohonan pailit bisa dilakukan jika memenuhi beberapa syarat dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • Berdasarkan permohonon debitur sendiri (tanpa paksaan)
  • Berdasarkan permintaan 1 atau lebih kreditur 
  • Kejaksaan atas nama kepentingan umum
  • BI atau Bank Indonesia yang dalam hal debitur, sudah ditentukan merupakan lembaga bank
  • Badan Pengawas Pasar Modal yang dalam hal debitur, sudah ditentukan sebagai perusahaan efek

 

Syarat Yuridis Dari Pengajuan Pailit ini adalah:

  • Ada hutang
  • Minimal 1 hutang telah jatuh tempo serta bisa ditagih
  • Ada debitur
  • Ada kreditur (bisa lebih dari satu)
  • Ada permohonan pernyataan pailit, dan
  • Pernyataan pailit oleh pihak Pengadilan Niaga

Kepailitan, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), kepailitan adalah:

 

…sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

 

Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan Niaga, yang persyaratannya menurut pasal 2 ayat (1) jo. pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan adalah:

 

1.    ada dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan “Kreditor” di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen;

BACA:   Bab 14 - Pelaksana Surat Wasiat dan Pengelola Harta peninggalan

2.    ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase; dan

3.    kedua hal tersebut (adanya dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih) dapat dibuktikan secara sederhana.

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan Pengadilan Niaga apabila ketiga persyaratan tersebut di atas terpenuhi. Namun, apabila salah satu persyaratan di atas tidak terpenuhi maka permohonan pernyataan pailit akan ditolak.

Selain itu, UU Kepailitan juga mengatur syarat pengajuan pailit terhadap debitor-debitor tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sebagai berikut:

  • Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
  • Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
  • Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.
Dasar hukum:

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

*) di rangkum dari berbagai sumber
Share on:

Artikel Terkait:

Tinggalkan komentar